*Perang Candu di Indonesia*
China di Indonesia berusaha menancapkan kepentingannya dgn praktik2 liberalisme dan *"kolonialisme terselubung*" melalui *"proxy war"* dan *melemahkan daya juang rakyat* dgn *supply narkotik* ilegal secara besar2an.
China bukannya ingin menjadikan Indonesia sbg koloni, akan tetapi lbh kpd penancapan penguasaan kepentingan SDA nya, selain itu china hrs mampu menguasai pelabuhan2 laut yg strategis di Indonesia dgn program tol lautnya yg dikenal sbg *"one belt one road"* (OBOR) atau *Jalur Sutra*
Utk mencapai tujuan china disini maka dibuatlah melalui beberapa perjanjian2 kerjasama yg *"memaksa"* demi kepentingan china dgn pemerintah Indonesia sbg pemilik kekayaan SDA.
Perilaku khas geostrategi china dlm meluaskan hegemoninya selalu diawali dgn *menguasai simpul2 transportasi* atau *pelabuhan* laut dan udara di suatu negara yg menjadi target dibwh *'kekuasaanya"*.
Narkoba adalah sarana *merusak bangsa* dgn *harga murah*, krn dpt menghancurkan *daya juang sebuah bangsa* dgn merusak moral sebuah bangsa.
Apabila di sebuah negara tlh marak peredaran narkoba kemudian ada upaya2 kuat oleh asing utk menguasai simpul2 transportasi dgn berbagai skema investasi, atau menciptakan ruang2 _(living space)_ baru spt membangun kota dan/atau daerah baru, atau membuat pulau reklamasi, dll --- maknanya adalah, *bhw peperangan a-simetris tengah berlangsung secara massive dan sistematis di negara tersebut.*
Itulah poin2 pokok praktik China yg mutlak hrs dicermati, dikaji dan utamanya utk diantisipasi baik oleh masyarakat, bangsa dan negara dlm menyikapi fluktuasi lingkungan strategis yang ber-ubah2.
Era penjajahan jaman purba melalui pengerahan kekuatan militer tlh dianggap masa lalu, krn selain membutuhkan biaya besar, perlu *‘restu internasional’* dll, jg terutama sering memunculkan protes publik secara global. Dan agaknya, skema penjajahan gaya baru kini lebih menyukai tata cara *nonmiliter*. _(Proxy War)_.
Ada beberapa contoh negara di Jalur Sutera yg diakuisisi oleh kekuatan china yg nyaris tanpa kekuatan militer tetapi cukup dgn menggunakan skema *investasi* dan *utang*. Itulah *invasi senyap*, pertempuran non militer.
Senin, 21 Agustus 2017
Minggu, 20 Agustus 2017
TIMUR ADALAH MERAH ! NKRI SDH DIGENGGAM MERAH !
Timur berwarna merah
Terjemahan : "East is Red"
BY: DENNIS IGNATIUS, - 23 NOV, 2016
Penulis Dennis Ignatius bertugas di London, Beijing dan Washington dan merupakan duta besar Malaysia untuk Cile, Argentina dan Kanada
"Timur adalah Merah! ASEAN mungkin juga menggantung logo di bendera China untuk mencerminkan kenyataan baru ini."
KETERGANTUNGAN YANG BERLEBIHAN PADA CHINA UNTUK INVESTASI DAN PERDAGANGAN DAN PENGKHIANATAN POLITISI KORUP SEKARANG MENJADIKAN ASEAN BENAR-BENAR RENTAN TERHADAP HEGEMONI CHINA, TULIS DENNIS IGNATIUS.
Pada puncak Revolusi Kebudayaan, " The East is Red," menjadi lagu kebangsaan de facto dari Republik Rakyat Cina. Komposer tersebut, yang dilaporkan seorang petani dari provinsi Shaanxi, tentu saja, tidak tahu bahwa nyanyiannya sebenarnya adalah pertanda hal-hal yang akan datang.
Sekitar 50-sesuatu tahun kemudian, "The East is Red" lebih dari sekedar lagu lama; Ini telah menjadi realitas politik dan ekonomi yang menggelisahkan.
Tiongkok sudah pasti datang jauh-jauh dari hari-hari Revolusi Kebudayaan. Saat ini, ini adalah raksasa ekonomi dan politik yang besar dengan ambisi regional dan global yang sama besar. Para pemimpin barunya telah lama meninggalkan lapisan kerendahan hati dan penghormatan terhadap kebaikan diplomasi yang diadopsi saat berusaha mendapatkan penerimaan di wilayah tersebut.
Penguasa baru China sekarang fokus pada pencarian hegemoni daerah yang berpikiran tunggal sebagai langkah pertama dalam pencarian supremasi global mereka.
Jejak ekonomi raksasa
Tidak ada yang lebih baik menggambarkan ambisi China daripada strategi investasi regionalnya yang hiruk pikuk. Bila dilihat secara keseluruhan, proyek investasi yang tersebar di seluruh wilayah melukiskan gambaran sebuah negara yang bertekad untuk menggunakan kekayaan dan pengaruhnya secara ekonomi untuk mendominasi wilayah ini secara meyakinkan.
Pertimbangkan, misalnya, ambisius "One Belt, One Road" atau Prakarsa Jalan Sutera Baru yang, di antara tujuan lain, bertujuan untuk memposisikan China sebagai pusat seluruh wilayah.
Dilucuti dari semua kelembak, ini benar-benar strategi neo-merkantilis untuk membuka pasar bagi kelebihan kapasitas industri China, menjadikan yuan pilihan mata uang internasional Asia, dan memperkuat dominasi ekonomi China di kawasan ini.
Dalam menjalankan ambisinya, perusahaan negara China saat ini terlibat dalam serangkaian proyek infrastruktur yang mengejutkan, terutama proyek kereta api, di Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
China juga membangun pelabuhan laut dalam di Myanmar yang akan memberikan akses langsung ke Samudera Hindia. Proyek tersebut juga melibatkan pembangunan jaringan pipa minyak, yang akan memungkinkan minyak mentah Timur Tengah dikirim ke Myanmar dan kemudian diangkut darat ke China, melewati Selat Malaka. Sepertiga dari semua investasi asing asing sudah berasal dari China.
Di Laos, investasi China sudah melebihi US $ 31 miliar, jumlah yang lebih besar dari PDB negara tersebut. China juga membangun, membiayai dan meluncurkan satelit komunikasi Laos saja. Di negara tetangga Kamboja, perusahaan China benar-benar mendominasi zona ekonomi khusus negara tersebut.
Singapura, pada gilirannya, menjadi tuan rumah bagi lebih dari 7.500 perusahaan China; Statusnya sebagai pusat perbankan dan keuangan di Asia Tenggara semakin bergantung pada rencana ekonomi regional China.
Di Indonesia, China mungkin sudah menjadi investor asing terbesar jika investasi melalui anak perusahaan yang berbasis di negara lain diperhitungkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan akan memperoleh investasi China senilai US $ 30 miliar pada 2016, meningkat dua kali lipat menjadi US $ 60 miliar pada tahun berikutnya.
Bandar Malaysia - ibukota regional baru China
Malaysia, rentan, terpapar dan matang untuk dieksploitasi sebagai konsekuensi skandal 1MDB masif, ditetapkan sebagai permata di mahkota agenda regional ambisius China. Sebagai imbalan atas bailout China, aset nasional yang signifikan dan kontrak yang menguntungkan diserahkan ke China dalam serangkaian transaksi yang suram.
Perkeretaapian China telah mendapatkan proyek kereta api pelacakan Gerbang Gemuk-Johor Baru senilai RM7.13 miliar (US $ 1.71 miliar) dan proyek kereta api East Coast senilai RM55 miliar (US $ 13.2b) dan merupakan peluncur untuk RM60 Miliar (US $ 14.4b) Proyek Kereta Api High Speed Kuala Lumpur-Singapura juga.
Dan ini terjadi setelah China dianugerahi proyek Gateway Malaka di Malaka senilai RM43 miliar (pelabuhan laut dan taman laut) dan kontrak utama untuk paket pertama proyek Jembatan Penang kedua (jembatan terpanjang di Asia Tenggara).
Kita harus bertanya-tanya apakah seseorang di suatu tempat sedang memimpikan proyek-proyek ini hanya untuk keuntungan China. Adakah kesepakatan rahasia yang memberi China kunci pada semua proyek mega-infrastruktur di Malaysia?
Tangkapan terbesar dari semuanya, bagaimanapun, diharapkan menjadi proyek Bandar Malaysia, sebuah monumen kolosal untuk ketamakan dan keangkuhan. Dengan nilai pengembangan bruto yang diharapkan sebesar RM160 miliar (US $ 38,36 miliar), kota ini akan menampilkan kota bawah tanah terbesar di dunia, pusat perbelanjaan, taman hiburan dalam ruangan, pusat keuangan serta area RM8.3 miliar (US $ 1.9b) Kantor pusat China Railway.
Setelah selesai, kota ini akan mengubah ibu kota Malaysia menjadi stasiun kereta api Cina yang paling mengesankan di sepanjang Jalur Besi yang menghubungkan Beijing dengan Singapura.
Orang-orang Malaysia belum terbangun dengan monstrositas yang disisipkan pada mereka.
Bandar Malaysia, yang akan biaya hampir empat kali melaporkan biaya Putrajaya, ibukota administratif bangsa, akan mendistorsi pasar properti, menambah kemacetan lalu lintas sudah tak tertahankan kota, mengurangi livability kota dan melihat pengenalan ribuan pekerja RRC, kontraktor Dan staf.
Tidak diragukan lagi banyak ruang perumahan dan kantor di Bandar Malaysia juga akan diambil oleh warga negara RRC, sudah kehadiran yang berkembang di pasar properti lokal.
Secara keseluruhan, ini adalah proyek kronik keterlaluan yang dirancang untuk memberi keuntungan bagi para kroni, baik lokal maupun asing, dengan mengorbankan orang Malaysia biasa. Ini melayani kepentingan China jauh lebih banyak daripada melayani Malaysia.
Dan akan sangat naif untuk percaya bahwa investasi besar semacam itu tidak akan diterjemahkan ke dalam kontrol politik dan ekonomi yang signifikan terutama mengingat kurangnya transparansi hampir sebagian besar proyek ini. Pada tingkat ini, Malaysia mungkin mendapati dirinya terasing menjadi status satrapy dalam tatanan Cina yang sedang berkembang dengan Bandar Malaysia ibukota regional China yang baru.
Ketergantungan ASEAN terhadap perdagangan dengan China
China juga mendominasi perdagangan regional; Telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama tujuh tahun berturut-turut terakhir dengan perdagangan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 18,5 persen. Tahun lalu perdagangan China-ASEAN senilai US $ 472 miliar. Diperkirakan akan mencapai US $ 1 triliun pada tahun 2020. Bilateral, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Singapura, Vietnam dan Laos menghitung China sebagai mitra dagang terbesar mereka.
Sekali lagi, posisi ekonomi komandan seperti itu ditambah dengan kontrol kritis atas aset infrastruktur nasional di seluruh wilayah oleh perusahaan negara dari satu negara niscaya akan diterjemahkan ke dalam pengaruh, kekuasaan dan kontrol yang tak tertandingi.
Negara-negara ASEAN sudah begitu bergantung pada China karena kemakmuran ekonomi mereka sehingga mereka tidak memiliki ruang kosong di sebagian besar masalah yang mempengaruhi China. Hal yang sama dapat dikatakan dari banyak perusahaan dan perusahaan bisnis di kawasan ini. Bahkan institusi akademik dan think tank di kawasan ini sebagian besar menghindari komentar kritis terhadap China karena takut dikunci dari jaring akademis, pertukaran, hibah dan konferensi akademis yang menguntungkan.
Menemukan penyebab bersama dengan para otokrat dan politisi korup Penguasa
China juga telah difasilitasi oleh bangkitnya pemimpin-pemimpin yang tidak liberal di wilayah yang bergantung pada China untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dalam menghadapi pergolakan internasional dan ketidakpopuleran domestik.
Beijing telah, misalnya, lama mendukung junta militer di Myanmar sementara mengamankan akses ekonomi istimewa itu sendiri. Ini juga merupakan sekutu setia Thailand junta sementara pemimpin Malaysia, dihadapkan pada skandal yang sedang diselidiki oleh beberapa yurisdiksi internasional untuk korupsi dan pencucian uang, secara teratur ditampilkan di Beijing sebagai teman khusus.
Memang, Perdana Menteri Najib Razak melakukan kunjungan lagi ke Beijing pada akhir Oktober dan awal November - keenam sejak menjadi perdana menteri pada tahun 2009. Kunjungan tersebut akan mengubah Malaysia secara meyakinkan menjadi orbit China.
Tidak mengherankan juga, Beijing juga mendukung kampanye pembunuh Presiden Filipina Rodrigo Duterte melawan para pelaku obat bius pada saat dia menghadapi kecaman internasional atas tindakannya.
ASEAN secara efektif dinetralkan
Secara keseluruhan, ketergantungan ekonomi dan politik yang berkembang di China juga telah memberi China keunggulan atas file Laut China Selatan.
Malaysia, misalnya, sangat takut menyinggung China sehingga secara teratur berusaha mengatasi serangan gigih China ke perairannya dan pelecehan terhadap nelayan Malaysia. Sementara orang China secara agresif menekan klaim mereka, duchers Malaysia dan berpura-pura bahwa "hubungan istimewanya" dengan China akan tetap aman dari ambisi China.
Filipina, setelah memenangkan sebuah kemenangan penting di Den Haag, sekarang tampaknya telah dengan ceroboh menyia-nyiakan keuntungannya untuk hubungan yang lebih baik dengan Beijing (dan mungkin dengan bodohnya membujuk orang Amerika).
Istilah Beijing untuk pemulihan hubungan dengan Manila mungkin akan mahal bagi Filipina.
Dalam sebuah laporan Xinhua yang dikeluarkan pada malam kunjungan Duterte ke China baru-baru ini, dinyatakan dengan tegas bahwa apa yang harus dilakukan Duterte untuk mendapatkan kembali bantuan Beijing: meninggalkan "kasus arbitrasi Laut China Selatan yang lucu yang dibawa oleh pendahulu Duterte melawan China ... hindari Keistimewaan pendahulunya berkolusi dengan para penghalang dari luar [baca AS] dan membuat provokasi yang tidak perlu [baca menantang klaim China]. "
Kemudian ditambahkan bahwa Filipina harus menerima dialog dan negosiasi mengenai konfrontasi, dengan mudah melihat fakta bahwa China adalah agresor, bukan Filipina.
Implikasinya cukup jelas baik untuk Filipina maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya: hubungan baik dengan China harus didasarkan pada penerimaan klaim maritim Beijing, sebuah akhir untuk menutup kerjasama militer dengan AS dan sebuah komitmen untuk terlibat dalam hal yang tidak berarti dan terbuka. Dialog yang memungkinkan China berpura-pura menjadi aktor internasional yang bertanggung jawab.
ASEAN, yang dibentuk untuk memanfaatkan kekuatannya sebagai sebuah kelompok ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, kini membuktikan dirinya tidak berfungsi dengan baik dalam menghadapi China.
Bersikeras bahwa perselisihan teritorial harus diselesaikan secara bilateral (di mana ia dapat memanfaatkan keuntungan asimetrisnya secara maksimal), China, dengan bantuan kuasanya, Kamboja dan Laos, berhasil menghalangi usaha ASEAN untuk mengambil teguh pendirian mengenai masalah ini.
Yang mengherankan, Sekretaris Luar Negeri Filipina menyebut bencana Vientiane sebagai "kemenangan bagi ASEAN." Jika itu adalah kemenangan, seperti apakah kekalahan itu?
Bagaimanapun, hanya yang paling mudah tertipu akan percaya bahwa China benar-benar tertarik pada negosiasi, bilateral atau sebaliknya; Itu hanya membeli waktu sementara itu mengubah fakta di lapangan dan militeristik posisinya di Laut Cina Selatan.
Dengan tetap diam, waffling dan berpura-pura bahwa entah bagaimana China terbuka untuk negosiasi, ASEAN hanya menyetujui pengambilalihan China di seluruh Laut Cina Selatan. Hal ini juga membuktikan elang di Beijing benar bahwa taktik lengan yang kuat berhasil, bahwa ASEAN tidak memiliki keberanian untuk berdiri di Beijing.
Saksi juga keheningan kehati-hatian para pemimpin ASEAN sehubungan dengan kebijakan AS yang menantang keras ancaman China untuk memberlakukan zona eksklusi di Laut Cina Selatan. Meskipun para pemimpin ASEAN terlalu tak berdaya untuk mengakuinya, angkatan laut AS sekarang adalah negara yang menghalangi penguasaan Cina Laut Cina Selatan secara de facto.
Alih-alih menunda-nunda satu-satunya negara yang dapat membantu menjaga kawasan ini tetap terbuka dan bebas, seperti yang Presiden Duterte lakukan di Filipina baru-baru ini, para pemimpin ASEAN harus meningkatkan usaha AS dengan menegaskan bahwa China menunjukkan ketulusannya sendiri dengan melakukan kode etik yang berarti, menghormati Keputusan Hague baru-baru ini, dan menghentikan militerisasi pulau-pulau yang disengketakan.
Tapi, tentu saja, China telah benar-benar mengkonstruksikan ASEAN bahwa tindakan semacam itu sekarang tidak terpikirkan.
Kemenangan Kerajaan Tengah
Lebih dari 40 tahun yang lalu, para pemimpin Asia Tenggara memiliki firasat buruk tentang China. Bahkan saat mereka pindah untuk menormalkan hubungan dengan China, mereka tahu bahwa tidak akan ada yang normal dalam berurusan dengan China. Meski begitu, mereka berharap bisa menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan China tanpa diliputi olehnya. Mereka juga merasa yakin bahwa mereka bisa mengandung ambisi China dalam keseimbangan kekuatan regional.
Jelas mereka meremehkan Kerajaan Tengah dan merampas penerus mereka sendiri.
Ketergantungan yang berlebihan pada China untuk investasi dan perdagangan dan pengkhianatan politisi korup sekarang menjadikan ASEAN benar-benar rentan terhadap hegemoni China.
Timur adalah Merah! ASEAN mungkin juga menggantung logo di bendera China untuk mencerminkan kenyataan baru ini.
Dennis Ignatius bertugas di London, Beijing dan Washington dan merupakan duta besar Malaysia untuk Cile, Argentina dan Kanada.
Terjemahan : "East is Red"
BY: DENNIS IGNATIUS, - 23 NOV, 2016
Penulis Dennis Ignatius bertugas di London, Beijing dan Washington dan merupakan duta besar Malaysia untuk Cile, Argentina dan Kanada
"Timur adalah Merah! ASEAN mungkin juga menggantung logo di bendera China untuk mencerminkan kenyataan baru ini."
KETERGANTUNGAN YANG BERLEBIHAN PADA CHINA UNTUK INVESTASI DAN PERDAGANGAN DAN PENGKHIANATAN POLITISI KORUP SEKARANG MENJADIKAN ASEAN BENAR-BENAR RENTAN TERHADAP HEGEMONI CHINA, TULIS DENNIS IGNATIUS.
Pada puncak Revolusi Kebudayaan, " The East is Red," menjadi lagu kebangsaan de facto dari Republik Rakyat Cina. Komposer tersebut, yang dilaporkan seorang petani dari provinsi Shaanxi, tentu saja, tidak tahu bahwa nyanyiannya sebenarnya adalah pertanda hal-hal yang akan datang.
Sekitar 50-sesuatu tahun kemudian, "The East is Red" lebih dari sekedar lagu lama; Ini telah menjadi realitas politik dan ekonomi yang menggelisahkan.
Tiongkok sudah pasti datang jauh-jauh dari hari-hari Revolusi Kebudayaan. Saat ini, ini adalah raksasa ekonomi dan politik yang besar dengan ambisi regional dan global yang sama besar. Para pemimpin barunya telah lama meninggalkan lapisan kerendahan hati dan penghormatan terhadap kebaikan diplomasi yang diadopsi saat berusaha mendapatkan penerimaan di wilayah tersebut.
Penguasa baru China sekarang fokus pada pencarian hegemoni daerah yang berpikiran tunggal sebagai langkah pertama dalam pencarian supremasi global mereka.
Jejak ekonomi raksasa
Tidak ada yang lebih baik menggambarkan ambisi China daripada strategi investasi regionalnya yang hiruk pikuk. Bila dilihat secara keseluruhan, proyek investasi yang tersebar di seluruh wilayah melukiskan gambaran sebuah negara yang bertekad untuk menggunakan kekayaan dan pengaruhnya secara ekonomi untuk mendominasi wilayah ini secara meyakinkan.
Pertimbangkan, misalnya, ambisius "One Belt, One Road" atau Prakarsa Jalan Sutera Baru yang, di antara tujuan lain, bertujuan untuk memposisikan China sebagai pusat seluruh wilayah.
Dilucuti dari semua kelembak, ini benar-benar strategi neo-merkantilis untuk membuka pasar bagi kelebihan kapasitas industri China, menjadikan yuan pilihan mata uang internasional Asia, dan memperkuat dominasi ekonomi China di kawasan ini.
Dalam menjalankan ambisinya, perusahaan negara China saat ini terlibat dalam serangkaian proyek infrastruktur yang mengejutkan, terutama proyek kereta api, di Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
China juga membangun pelabuhan laut dalam di Myanmar yang akan memberikan akses langsung ke Samudera Hindia. Proyek tersebut juga melibatkan pembangunan jaringan pipa minyak, yang akan memungkinkan minyak mentah Timur Tengah dikirim ke Myanmar dan kemudian diangkut darat ke China, melewati Selat Malaka. Sepertiga dari semua investasi asing asing sudah berasal dari China.
Di Laos, investasi China sudah melebihi US $ 31 miliar, jumlah yang lebih besar dari PDB negara tersebut. China juga membangun, membiayai dan meluncurkan satelit komunikasi Laos saja. Di negara tetangga Kamboja, perusahaan China benar-benar mendominasi zona ekonomi khusus negara tersebut.
Singapura, pada gilirannya, menjadi tuan rumah bagi lebih dari 7.500 perusahaan China; Statusnya sebagai pusat perbankan dan keuangan di Asia Tenggara semakin bergantung pada rencana ekonomi regional China.
Di Indonesia, China mungkin sudah menjadi investor asing terbesar jika investasi melalui anak perusahaan yang berbasis di negara lain diperhitungkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan akan memperoleh investasi China senilai US $ 30 miliar pada 2016, meningkat dua kali lipat menjadi US $ 60 miliar pada tahun berikutnya.
Bandar Malaysia - ibukota regional baru China
Malaysia, rentan, terpapar dan matang untuk dieksploitasi sebagai konsekuensi skandal 1MDB masif, ditetapkan sebagai permata di mahkota agenda regional ambisius China. Sebagai imbalan atas bailout China, aset nasional yang signifikan dan kontrak yang menguntungkan diserahkan ke China dalam serangkaian transaksi yang suram.
Perkeretaapian China telah mendapatkan proyek kereta api pelacakan Gerbang Gemuk-Johor Baru senilai RM7.13 miliar (US $ 1.71 miliar) dan proyek kereta api East Coast senilai RM55 miliar (US $ 13.2b) dan merupakan peluncur untuk RM60 Miliar (US $ 14.4b) Proyek Kereta Api High Speed Kuala Lumpur-Singapura juga.
Dan ini terjadi setelah China dianugerahi proyek Gateway Malaka di Malaka senilai RM43 miliar (pelabuhan laut dan taman laut) dan kontrak utama untuk paket pertama proyek Jembatan Penang kedua (jembatan terpanjang di Asia Tenggara).
Kita harus bertanya-tanya apakah seseorang di suatu tempat sedang memimpikan proyek-proyek ini hanya untuk keuntungan China. Adakah kesepakatan rahasia yang memberi China kunci pada semua proyek mega-infrastruktur di Malaysia?
Tangkapan terbesar dari semuanya, bagaimanapun, diharapkan menjadi proyek Bandar Malaysia, sebuah monumen kolosal untuk ketamakan dan keangkuhan. Dengan nilai pengembangan bruto yang diharapkan sebesar RM160 miliar (US $ 38,36 miliar), kota ini akan menampilkan kota bawah tanah terbesar di dunia, pusat perbelanjaan, taman hiburan dalam ruangan, pusat keuangan serta area RM8.3 miliar (US $ 1.9b) Kantor pusat China Railway.
Setelah selesai, kota ini akan mengubah ibu kota Malaysia menjadi stasiun kereta api Cina yang paling mengesankan di sepanjang Jalur Besi yang menghubungkan Beijing dengan Singapura.
Orang-orang Malaysia belum terbangun dengan monstrositas yang disisipkan pada mereka.
Bandar Malaysia, yang akan biaya hampir empat kali melaporkan biaya Putrajaya, ibukota administratif bangsa, akan mendistorsi pasar properti, menambah kemacetan lalu lintas sudah tak tertahankan kota, mengurangi livability kota dan melihat pengenalan ribuan pekerja RRC, kontraktor Dan staf.
Tidak diragukan lagi banyak ruang perumahan dan kantor di Bandar Malaysia juga akan diambil oleh warga negara RRC, sudah kehadiran yang berkembang di pasar properti lokal.
Secara keseluruhan, ini adalah proyek kronik keterlaluan yang dirancang untuk memberi keuntungan bagi para kroni, baik lokal maupun asing, dengan mengorbankan orang Malaysia biasa. Ini melayani kepentingan China jauh lebih banyak daripada melayani Malaysia.
Dan akan sangat naif untuk percaya bahwa investasi besar semacam itu tidak akan diterjemahkan ke dalam kontrol politik dan ekonomi yang signifikan terutama mengingat kurangnya transparansi hampir sebagian besar proyek ini. Pada tingkat ini, Malaysia mungkin mendapati dirinya terasing menjadi status satrapy dalam tatanan Cina yang sedang berkembang dengan Bandar Malaysia ibukota regional China yang baru.
Ketergantungan ASEAN terhadap perdagangan dengan China
China juga mendominasi perdagangan regional; Telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama tujuh tahun berturut-turut terakhir dengan perdagangan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 18,5 persen. Tahun lalu perdagangan China-ASEAN senilai US $ 472 miliar. Diperkirakan akan mencapai US $ 1 triliun pada tahun 2020. Bilateral, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Singapura, Vietnam dan Laos menghitung China sebagai mitra dagang terbesar mereka.
Sekali lagi, posisi ekonomi komandan seperti itu ditambah dengan kontrol kritis atas aset infrastruktur nasional di seluruh wilayah oleh perusahaan negara dari satu negara niscaya akan diterjemahkan ke dalam pengaruh, kekuasaan dan kontrol yang tak tertandingi.
Negara-negara ASEAN sudah begitu bergantung pada China karena kemakmuran ekonomi mereka sehingga mereka tidak memiliki ruang kosong di sebagian besar masalah yang mempengaruhi China. Hal yang sama dapat dikatakan dari banyak perusahaan dan perusahaan bisnis di kawasan ini. Bahkan institusi akademik dan think tank di kawasan ini sebagian besar menghindari komentar kritis terhadap China karena takut dikunci dari jaring akademis, pertukaran, hibah dan konferensi akademis yang menguntungkan.
Menemukan penyebab bersama dengan para otokrat dan politisi korup Penguasa
China juga telah difasilitasi oleh bangkitnya pemimpin-pemimpin yang tidak liberal di wilayah yang bergantung pada China untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dalam menghadapi pergolakan internasional dan ketidakpopuleran domestik.
Beijing telah, misalnya, lama mendukung junta militer di Myanmar sementara mengamankan akses ekonomi istimewa itu sendiri. Ini juga merupakan sekutu setia Thailand junta sementara pemimpin Malaysia, dihadapkan pada skandal yang sedang diselidiki oleh beberapa yurisdiksi internasional untuk korupsi dan pencucian uang, secara teratur ditampilkan di Beijing sebagai teman khusus.
Memang, Perdana Menteri Najib Razak melakukan kunjungan lagi ke Beijing pada akhir Oktober dan awal November - keenam sejak menjadi perdana menteri pada tahun 2009. Kunjungan tersebut akan mengubah Malaysia secara meyakinkan menjadi orbit China.
Tidak mengherankan juga, Beijing juga mendukung kampanye pembunuh Presiden Filipina Rodrigo Duterte melawan para pelaku obat bius pada saat dia menghadapi kecaman internasional atas tindakannya.
ASEAN secara efektif dinetralkan
Secara keseluruhan, ketergantungan ekonomi dan politik yang berkembang di China juga telah memberi China keunggulan atas file Laut China Selatan.
Malaysia, misalnya, sangat takut menyinggung China sehingga secara teratur berusaha mengatasi serangan gigih China ke perairannya dan pelecehan terhadap nelayan Malaysia. Sementara orang China secara agresif menekan klaim mereka, duchers Malaysia dan berpura-pura bahwa "hubungan istimewanya" dengan China akan tetap aman dari ambisi China.
Filipina, setelah memenangkan sebuah kemenangan penting di Den Haag, sekarang tampaknya telah dengan ceroboh menyia-nyiakan keuntungannya untuk hubungan yang lebih baik dengan Beijing (dan mungkin dengan bodohnya membujuk orang Amerika).
Istilah Beijing untuk pemulihan hubungan dengan Manila mungkin akan mahal bagi Filipina.
Dalam sebuah laporan Xinhua yang dikeluarkan pada malam kunjungan Duterte ke China baru-baru ini, dinyatakan dengan tegas bahwa apa yang harus dilakukan Duterte untuk mendapatkan kembali bantuan Beijing: meninggalkan "kasus arbitrasi Laut China Selatan yang lucu yang dibawa oleh pendahulu Duterte melawan China ... hindari Keistimewaan pendahulunya berkolusi dengan para penghalang dari luar [baca AS] dan membuat provokasi yang tidak perlu [baca menantang klaim China]. "
Kemudian ditambahkan bahwa Filipina harus menerima dialog dan negosiasi mengenai konfrontasi, dengan mudah melihat fakta bahwa China adalah agresor, bukan Filipina.
Implikasinya cukup jelas baik untuk Filipina maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya: hubungan baik dengan China harus didasarkan pada penerimaan klaim maritim Beijing, sebuah akhir untuk menutup kerjasama militer dengan AS dan sebuah komitmen untuk terlibat dalam hal yang tidak berarti dan terbuka. Dialog yang memungkinkan China berpura-pura menjadi aktor internasional yang bertanggung jawab.
ASEAN, yang dibentuk untuk memanfaatkan kekuatannya sebagai sebuah kelompok ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, kini membuktikan dirinya tidak berfungsi dengan baik dalam menghadapi China.
Bersikeras bahwa perselisihan teritorial harus diselesaikan secara bilateral (di mana ia dapat memanfaatkan keuntungan asimetrisnya secara maksimal), China, dengan bantuan kuasanya, Kamboja dan Laos, berhasil menghalangi usaha ASEAN untuk mengambil teguh pendirian mengenai masalah ini.
Yang mengherankan, Sekretaris Luar Negeri Filipina menyebut bencana Vientiane sebagai "kemenangan bagi ASEAN." Jika itu adalah kemenangan, seperti apakah kekalahan itu?
Bagaimanapun, hanya yang paling mudah tertipu akan percaya bahwa China benar-benar tertarik pada negosiasi, bilateral atau sebaliknya; Itu hanya membeli waktu sementara itu mengubah fakta di lapangan dan militeristik posisinya di Laut Cina Selatan.
Dengan tetap diam, waffling dan berpura-pura bahwa entah bagaimana China terbuka untuk negosiasi, ASEAN hanya menyetujui pengambilalihan China di seluruh Laut Cina Selatan. Hal ini juga membuktikan elang di Beijing benar bahwa taktik lengan yang kuat berhasil, bahwa ASEAN tidak memiliki keberanian untuk berdiri di Beijing.
Saksi juga keheningan kehati-hatian para pemimpin ASEAN sehubungan dengan kebijakan AS yang menantang keras ancaman China untuk memberlakukan zona eksklusi di Laut Cina Selatan. Meskipun para pemimpin ASEAN terlalu tak berdaya untuk mengakuinya, angkatan laut AS sekarang adalah negara yang menghalangi penguasaan Cina Laut Cina Selatan secara de facto.
Alih-alih menunda-nunda satu-satunya negara yang dapat membantu menjaga kawasan ini tetap terbuka dan bebas, seperti yang Presiden Duterte lakukan di Filipina baru-baru ini, para pemimpin ASEAN harus meningkatkan usaha AS dengan menegaskan bahwa China menunjukkan ketulusannya sendiri dengan melakukan kode etik yang berarti, menghormati Keputusan Hague baru-baru ini, dan menghentikan militerisasi pulau-pulau yang disengketakan.
Tapi, tentu saja, China telah benar-benar mengkonstruksikan ASEAN bahwa tindakan semacam itu sekarang tidak terpikirkan.
Kemenangan Kerajaan Tengah
Lebih dari 40 tahun yang lalu, para pemimpin Asia Tenggara memiliki firasat buruk tentang China. Bahkan saat mereka pindah untuk menormalkan hubungan dengan China, mereka tahu bahwa tidak akan ada yang normal dalam berurusan dengan China. Meski begitu, mereka berharap bisa menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan China tanpa diliputi olehnya. Mereka juga merasa yakin bahwa mereka bisa mengandung ambisi China dalam keseimbangan kekuatan regional.
Jelas mereka meremehkan Kerajaan Tengah dan merampas penerus mereka sendiri.
Ketergantungan yang berlebihan pada China untuk investasi dan perdagangan dan pengkhianatan politisi korup sekarang menjadikan ASEAN benar-benar rentan terhadap hegemoni China.
Timur adalah Merah! ASEAN mungkin juga menggantung logo di bendera China untuk mencerminkan kenyataan baru ini.
Dennis Ignatius bertugas di London, Beijing dan Washington dan merupakan duta besar Malaysia untuk Cile, Argentina dan Kanada.
BENDERA NKRI TERBALIK, WUJUD SERANGAN ASIMETRIK TERHADAP KERUKUNAN 11 NEGARA SEAGAME
Bendera NKRI terbalik, pasti bukan keteledoran, tetapi wujud Serangan Asimetrik .
Terbalikny bendera merah putih di pesta SEA Game 2017 Kualalumpur yg dikuti 11 negara yi Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam , Malaysia sudah masuk dalam dokumen negara Malaysia sulit diterima bhw itu satu keteledoran.
Indonesia Sebagai ngr terbesar Pasti dijadikn TO penyusupan serangan asimetrik utk mrusak kekompakan ngr 2 di SEAgame.
Merusak citra NKRI di kawasan regional tentu bukan tanpa sebab, krn para perompak dari 10 ngr tetangga yg mengelilingi NKRI yg nota bene juga perpanjangan tangan dari negara 2 besar asing aseng, yg slama puluhan tahun nyaman menjarah SDA, kini sdh tdk nyaman lagi mg menjarah SDA laut , juga teritorial laut NKRI .
Insiden terbalikny bendera Merah Putih di SEAgame Malaysia Justru mnjadi pringatan bagi rumpun SEA yg akan dirusak dan diadu domba oleh Konspirasi Global asing aseng yg sdh lama menyusup di tengah2 rumpun ini..
TO Konspirasi Global Terutama mg hancurkn Indonesia, sbg pemilik SDA terbanyak sekaligus muslim terbesar didunia, pangsa pasar terbesar diwilayah ini.
Ini sesuai dengan kriteria Asymmetric War Fare-AWF >
Suatu tindakan, pengorganisasian, dan pemikiran yang “berbeda dari lawan untuk memaksimalkan keuntungan pihak sendiri, mengeksploitasi kelemahan lawan, menjadi pemegang inisiatif dan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk bereaksi”, dapat berupa strategi politik, strategi militer, operasional, atau kombinasi dari hal tersebut, bisa dalam rentang waktu jangka pendek atau jangka panjang, dapat dijabarkan atau memang sudah seperti adanya, bersifat tertutup ataupun proaktif dalam pendekatannya, bisa bersifat psikologis atau dimensi fisik.
(Steven Metz dan Douglas Johnson),
Pasti akan ada Ke "teledoran" lain sudah di skenariokan secara asimetrik utk melemahkn NKRI, dimata dunia, dan pasti scr internal utk melemahkn moral bgs Indonesia , waspadai .
Terbalikny bendera merah putih di pesta SEA Game 2017 Kualalumpur yg dikuti 11 negara yi Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam , Malaysia sudah masuk dalam dokumen negara Malaysia sulit diterima bhw itu satu keteledoran.
Indonesia Sebagai ngr terbesar Pasti dijadikn TO penyusupan serangan asimetrik utk mrusak kekompakan ngr 2 di SEAgame.
Merusak citra NKRI di kawasan regional tentu bukan tanpa sebab, krn para perompak dari 10 ngr tetangga yg mengelilingi NKRI yg nota bene juga perpanjangan tangan dari negara 2 besar asing aseng, yg slama puluhan tahun nyaman menjarah SDA, kini sdh tdk nyaman lagi mg menjarah SDA laut , juga teritorial laut NKRI .
Insiden terbalikny bendera Merah Putih di SEAgame Malaysia Justru mnjadi pringatan bagi rumpun SEA yg akan dirusak dan diadu domba oleh Konspirasi Global asing aseng yg sdh lama menyusup di tengah2 rumpun ini..
TO Konspirasi Global Terutama mg hancurkn Indonesia, sbg pemilik SDA terbanyak sekaligus muslim terbesar didunia, pangsa pasar terbesar diwilayah ini.
Ini sesuai dengan kriteria Asymmetric War Fare-AWF >
Suatu tindakan, pengorganisasian, dan pemikiran yang “berbeda dari lawan untuk memaksimalkan keuntungan pihak sendiri, mengeksploitasi kelemahan lawan, menjadi pemegang inisiatif dan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk bereaksi”, dapat berupa strategi politik, strategi militer, operasional, atau kombinasi dari hal tersebut, bisa dalam rentang waktu jangka pendek atau jangka panjang, dapat dijabarkan atau memang sudah seperti adanya, bersifat tertutup ataupun proaktif dalam pendekatannya, bisa bersifat psikologis atau dimensi fisik.
(Steven Metz dan Douglas Johnson),
Pasti akan ada Ke "teledoran" lain sudah di skenariokan secara asimetrik utk melemahkn NKRI, dimata dunia, dan pasti scr internal utk melemahkn moral bgs Indonesia , waspadai .
Sabtu, 19 Agustus 2017
Bendera NKRI terbalik, pasti bukan keteledoran !
Terbalikny bendera merah putih di pesta SEA Game 2017 yg sudah masuk dalam dokumen negara Malaysia sulit diterima bhw itu satu keteledoran.. Sbg ngr trbesar di kawasan asean... Pasti dijadikn TO penyusupan serangan asimetrik utk mrusak kekompakan ngr 2 di SEAgame. mrusak citra NKRI di kawasan regional tentu bukan tanpa sebab, krn para perompak dari 10 ngr tetangga yg mengelilingi NKRI yg nota bene juga perpanjangan tangan dari negara 2 besar asing aseng, yg slama puluhan tahun nyaman menjarah SDA, kini sdh tdk nyaman lagi mg menjarah SDA laut , juga teritorial laut NKRI . Pasti akan ada Ke "teledoran" lain sdh di skenariokan scr asimetrik utk melemahkn NKRI, dimata dunia, dan pasti scr internal utk melemahkn moral bgs Indonesia , waspadai .
INVASI CINA KE NKRI HARUS DI CEGAH !
*INVASI CINA KE INDONESIA HARUS DICEGAH, ATAU PECAH PERANG SOSIAL !!!*
COPAS dari Grup *LEMHANAS.* Sebagai info dan renungan bangsa Indonesia....
■ Perang Asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara non militer, tetapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat bahkan dampaknya lebih dahsyat dari perang militer.
◆ Sasaran Perang Asimetris ini ada tiga :
1. Membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme/kapitalisme.
2. Melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat.
3. Menghancurkan 'food security' (ketahanan pangan) dan 'energy security' (jaminan pasokan dan ketahanan energi) sebuah bangsa, selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara lain dalam hal 'food and energy security'.
◆ Bentuk "Perang Asimetris" diantaranya melalui "mengubah kebijakan negara sasaran" dengan ciri non kekerasan.
● Pertanyaannya kini, “Bagaimana modus Perang Asimetris yang sering dilakukan oleh Cina?”
◆ Sejak reformasinya, Cina mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan
'One Country and Two System',
yakni sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis/komunis dan kapitalis.
* Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Cina.
* Artinya, para pengusaha boleh didepan membuka ladang-ladang usaha diluar negeri, tetapi ada 'back up' militer (negara) dibelakangnya.
◆ Itulah titik poin konsepsi 'One Country and Two System' yang kini tengah dijalankan oleh Cina di berbagai belahan dunia.
◆ Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam gunakan "pendekatan Naga" terhadap rakyatnya, sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas internal negeri. Sebaliknya ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara diubah menerapkan "pendekatan Panda" (simpatik), dalam bentuk :
* Menebar investasi atau “bantuan dan hibah” dalam wujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur dan lainnya, sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat” -nya yang mengikat.
◆ Pendekatan Panda merupakan ruh atau jiwa pada model "perang asimetris" yang sering dikerjakan oleh Cina.
■ 'Turnkey Project Management', adalah sebuah model "investasi asing" yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya :
* Mulai dari 'top management', pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya di 'dropping' dari Cina.
◆ Modus Turnkey Project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua.
● Beberapa investasi Cina di Indonesia, sebenarnya telah menerapkan modus ini. Memang bukan barang baru, karena sejak dulu sudah berjalan antara lain :
● Pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli bangunan didatangkan dari negeri Cina.
● Demikian juga yang akan terjadi di Medan, Cina membawa sekitar 50.000 orang tenaga kerjanya dari Cina.
● Bila investasinya di Medan saja mendatangkan sekitar 50.000-an orang, lalu berapa warga lagi bakal migrasi melalui investasi Cina pada 24 pelabuhan laut, 14 pelabuhan udara dan sekitar 8000-an Km jalur Kereta Api di Indonesia, selain rencana mempererat hubungan bilateral Cina-Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada dekade 2020 an nanti.?
◆ Rencana tersebut tentu berpeluang menimbulkan persaingan budaya dan konflik sosial antara warga Cina dengan Pribumi. Bisa terjadi pertarungan untuk mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah 10 juta jiwa itu bukan sedikit.
(sebagai PERINGATAN utk kita semua! Trims)
COPAS dari Grup *LEMHANAS.* Sebagai info dan renungan bangsa Indonesia....
■ Perang Asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara non militer, tetapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat bahkan dampaknya lebih dahsyat dari perang militer.
◆ Sasaran Perang Asimetris ini ada tiga :
1. Membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme/kapitalisme.
2. Melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat.
3. Menghancurkan 'food security' (ketahanan pangan) dan 'energy security' (jaminan pasokan dan ketahanan energi) sebuah bangsa, selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara lain dalam hal 'food and energy security'.
◆ Bentuk "Perang Asimetris" diantaranya melalui "mengubah kebijakan negara sasaran" dengan ciri non kekerasan.
● Pertanyaannya kini, “Bagaimana modus Perang Asimetris yang sering dilakukan oleh Cina?”
◆ Sejak reformasinya, Cina mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan
'One Country and Two System',
yakni sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis/komunis dan kapitalis.
* Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Cina.
* Artinya, para pengusaha boleh didepan membuka ladang-ladang usaha diluar negeri, tetapi ada 'back up' militer (negara) dibelakangnya.
◆ Itulah titik poin konsepsi 'One Country and Two System' yang kini tengah dijalankan oleh Cina di berbagai belahan dunia.
◆ Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam gunakan "pendekatan Naga" terhadap rakyatnya, sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas internal negeri. Sebaliknya ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara diubah menerapkan "pendekatan Panda" (simpatik), dalam bentuk :
* Menebar investasi atau “bantuan dan hibah” dalam wujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur dan lainnya, sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat” -nya yang mengikat.
◆ Pendekatan Panda merupakan ruh atau jiwa pada model "perang asimetris" yang sering dikerjakan oleh Cina.
■ 'Turnkey Project Management', adalah sebuah model "investasi asing" yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya :
* Mulai dari 'top management', pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya di 'dropping' dari Cina.
◆ Modus Turnkey Project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua.
● Beberapa investasi Cina di Indonesia, sebenarnya telah menerapkan modus ini. Memang bukan barang baru, karena sejak dulu sudah berjalan antara lain :
● Pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli bangunan didatangkan dari negeri Cina.
● Demikian juga yang akan terjadi di Medan, Cina membawa sekitar 50.000 orang tenaga kerjanya dari Cina.
● Bila investasinya di Medan saja mendatangkan sekitar 50.000-an orang, lalu berapa warga lagi bakal migrasi melalui investasi Cina pada 24 pelabuhan laut, 14 pelabuhan udara dan sekitar 8000-an Km jalur Kereta Api di Indonesia, selain rencana mempererat hubungan bilateral Cina-Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada dekade 2020 an nanti.?
◆ Rencana tersebut tentu berpeluang menimbulkan persaingan budaya dan konflik sosial antara warga Cina dengan Pribumi. Bisa terjadi pertarungan untuk mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah 10 juta jiwa itu bukan sedikit.
(sebagai PERINGATAN utk kita semua! Trims)
Rabu, 16 Agustus 2017
PDIP MENJAUHI JKW DI 2019
PDIP Menjauhi Jokowi di Pilpres 2019
by Asyari Usman, wartawan senior
Pertama, apakah Anda perhatikan mengapa PDIP tidak mau ikut-ikutan mencapreskan Jokowi untuk Pilpres 2019? Kedua, apakah Anda berkesempatan menganyam berbagai pernyataan, komentar, dan body language (bahasa tubuh) para petinggi PDIP belakangan ini?Saya menduga, Anda tak sempat.
Semuanya dibiarkan berlalu begitu saja karena banyak hal penting yang perlu diprioritaskan.Padahal, ketika dikumpulkan dan dirakit dengan rapi, komentar dan pernyataan yang sporadis itu membentuk satu narasi bahwa PDIP mulai “menjauhi” Jokowi. Bahwa Jkw dan PDIP kini retak. Bahwa PDIP mengisyaratkan “selamat tinggal” untuk Jokowi.
10 Agustus 2017 Rangkaian peristiwa politik dalam dua minggu ini, mengindikasikan kesimpulan di atas. Yang paling menarik adalah ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang menemui Jokowi di Istana, hampir sepekan yang lalu
Pertemuan ini adalah salah satu pertanda yang semakin jelas tentang keretakan Jokowi dan PDIP. Kelihatan biasa saja, namun ada tafsiran yang tidakbisa ditarik ke mana-mana kecuali ke arah “keretakan” itu. Kalau dicermati proses pertemuan ini, tampak bahwa Jokowi sedang menyiapkan Plan-B (skenario lain) untuk mengantisipasi kemungkinan PDIP tidak mencalonkan dia di pilpres2019.
Pertemuan AHY dengan Jokowi semula disebut sebagai kesempatan mengantarkan undangan kepada Presiden untuk hadir dalam peresmian The Yudhoyono Institute. Kemudian terungkap bahwa “antar undangan” itu malah sifatnya ecek-ecek. Pertemuan ini tertutup.
Selepas itu muncul bocoran tentang detail percakapan telefon antara mantan menko polhukam kabinet SBY, Djoko Suyanto, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kabinet Jokowi, Sidarto Danusubroto.Singkatnya, Sidarto ingin bertemu dengan SBY.
Dikatakan bahwa AHY ditawari kursi menteri kalau Partai Demokrat mau sejalan dengan Jokowi. Setelah itu, berlangsunglah pertemuan tertutup “antar undangan”.Mengapa Jokowi ajak Demokrat? Karena PDIP pelan-pelan menunjukkan bahwa tidak ada jaminan Partai Banteng akan mencapreskan Jokowi di pilpres 2019.
13 Agustus 2017, minggu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengisyaratkan “tidak ada jaminan” itu. Dia mengatakan, PDIP akan mengusung “capres yang sesuai kehendak rakyat”. Dia melanjutkan, partainya tidak mau ikut-ikutan mendeklarasikan capres seperti partai-partai lain.Seperti diketahui, Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura sudah mendeklarasikan Jokowi untuk pilpres 2019.
Pemandangan ini sangat aneh. Seumpama Anda bertamu ke rumah Bu Mega, Anda langsung menyantap hidangan di rumah beliau tanpa dipersilakan, dan beliau sendiri tidak ikut makan bersama Anda, sangat ganjil. Di mana pun di dunia ini,sebuah partai yang kadernya sedang memegang kekuasaan tertinggi, pasti mendukungnya untuk masa jabatan kedua. Kecuali ada sesuatu yang sangat luar biasa. Jokowi pantas “gelisah” melihat gelagat yang ditunjukkan oleh PDIP.
Apalagi, sekitar awal tahun 2017 ini, Hasto mengeluarkan komentar tentang pencapresan Prabowo Subianto oleh Gerindra. Dia mengatakan, "Di dalam kontes yang masih akan berlangsung pada 2019 yang akan datang, diperlukan sebuah tampilan, diperlukan sebuah opsi kepada rakyat.
Perhatikan ungkapan “…diperlukan sebuah tampilan, diperlukan opsi kepada rakyat.” Ini bermakna sangat khusus dan ada pesan berkode (coded message) yang membuat Jokowi resah.Komentar ini sangat valid diartikan sebagai “like” a-la Facebook dari PDIP untuk Prabowo. Sekaligus bernada “mejauhi” Jokowi.Kalau benar PDIP sedang “menjauhi” Jokowi, mengapa itu sampai terjadi?
Tidak lain karena Bu Megawati merasa Jokowi tak sepenuh hati berada di kandang Banteng. Bu Mega melihat Jokowi punya "panutan lain” yang lebih dipercaya dan diikutinya ketimbang PDIP dalam pengambilan keputusan penting dan penjabaran kebijakan-kebijakan pemerintah.
Bu Mega merasa Jokowi lebih banyak mendengarkan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP (Menko Kemaritiman, mantan Menko Polhukam). Sehingga, dalam sejumlah tindakannya, Jokowi dilihat tidak berpihak kepada rakyat.
Misalnya, LBP habis-habisan mendukung reklamasi sementara PDIP menganggap proyek itu tidak sesuai dengan perjuangan “wong cilik” Partai Banteng.
Ketika Menko Kemaritiman Rizal Ramli menghentikan reklamasi, Jokowi memecatnya.Sebetulnya, sejak awal pengaruh besar LBP atas Jokowi membuat Bu Mega tidak nyaman.
Sebab, LBP menunjukkan dominasi di semua lini pemerintahan Jokowi. Boleh dikatakan LBP-lah yang “menyusun” kabinet Jokowi. Dia yang menyiapkan personel Kantor Staf Presiden (KSP) yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemerintahan Jokowi.
Bu Mega memang piawai menyembunyikan ketersinggungan nya, Tetapi, one way or the other, Jokowi bisa juga menangkap itu.
Insiden besar yang membuat Bu Mega dan PDIP sangat dongkol adalah ketika Jokowi (diduga berat atas saran LBP) memaksakan agar Archandra Tahar tetap duduk di kabinet setelah dia ketahuan memiliki kewarganegaraan ganda. Archandra memiliki paspor Amerika Serikat, selain parpor Indonesia. Kasus ini sangat memukul prinsip nasionalisme PDIP. Lihat saja waktu itu semua komentar politisi PDIP bernada menentang pengangkatan Arcandra. Tetapi, Jokowi tidak menghiraukannya.
Pansus hak angket KPK adalah satu lagi isyarat “no more” Jokowi yang ditunjukkan PDIP. Partai Banteng merasa Jokowi “menggunakan” KPK untuk menyikat tiga kader senior PDIP yang terseret skandal e-KTP, yaitu Yosanna Laoly (Menkumham), Ganjar Pranowo (gubernur Jateng), dan Olly Dondokambey (gubernur Sulut).
Sekarang, yang sangat vokal di Pansus KPK adalah anggota DPR dari PDIP. Padahal, mereka semula enggan mendukung Pansus ini karena tak mau dicap akan melemahkan KPK. Tapi, karena melihat Jokowi bagaikan “tak balas jasa”, akhirnya PDIP-lah yang sangat gempita untuk menelanjangi KPK.
Dan, coba perhatikan ketika Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK, Partai Demokrat langsung memberikan pujian.
Kemudian, perhatikan tautan antara Jokowi dan “Demokrat yang tak ikut Pansus”. Jkw akhirnya “mengajak” AHY masuk kabinet. Tentu tidak sebatas itu, Jokowi sangat mengharapkan gerbong pilpres 2019 yang telah diisi oleh Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura, akan dimeriahkan oleh Demokrat.
Tapi penting diingat bahwa semua parpol yang ikut di Pansus KPK belum tentu memiliki misi yang sama. Yang jelas adalah bahwa orang-orang yang saat ini berada di sekitar Jokowi, tidak ingin melihat KPK dikerdilkan. Mereka sangat didengarkan oleh Jokowi seperti Teten Masduki dan Johan Budi.
Kembali ke komentar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan bahwa PDIP akan mencalonkan orang yang disukai rakyat. Kalau ini patokannya, PDIP seharusnya tidak menangguhkan pencapresan Jokowi untuk pilpres 2019. Sebab, menurut semua survei yang ada, tingkat elektabilitas (keterpilihan) Jokowi masih jauh di atas figur-figur lain.
Pilpres 2019 akan sangat seru, khususnya menjelang Oktober 2018, pada saat PDIP akan mengumumkan capresnya. Kita tak perlu kaget ketika nanti PDIP malah mengusung Prabowo, atau orang lain, di 2019. Paling tidak Bu Mega melihat Prabowo sebagai orang yang berkarakter kuat. Tidak mudah dipengaruhi orang (sebagai
mana Jokowi dipengaruhi oleh LBP). Wallahu a’lam.
Sebagai penutup, bagaimana sekarang Anda sebaiknya bersikap setelah melihat keretakan antara PDIP dan Jokowi? Sederhana saja: dunia politik itu sama dengan cuaca. Setiap hari berubah. Yang kita bahas di halaman ini, bisa saja tak teraplikasi di lapangan. Hari ini menjauhi seseorang, esok-lusa bercinta lagi.“Politics have no relation to morals,” kata Niccolo Machiavelli yang dijuluki Bapak Ilmu Politik Modern.“Politik tidak ada kaitannya dengan moral.”
Selesai . P
101 kegagalan jkw
UNTUK PARA PEDULI NEGARA
Ada 101 kegagalan Jokowi-JK selama menjalankan pemerintahan, berikut rinciannya :
GAGAL dalam Diplomasi Internasional
1. Tidak menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan Trisakti dalam berbagai perundingan internasional secara konsisten. Tidak ada sama sekali agenda jokowi dalam berbagai pertemuan internasional yang mengusung cita cita proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Bung karno menyelenggarakan pertemuan internasional Konferensi Asia Afrika (KAA) dalam rangka menjalankan amanat konstitusi UUD 1945.
2. Gagal melindungi kepentingan nasional dalam berbagai perundingan internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah menjaga kedaulatan Negara dan bangsa Indonesia dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia dari pengisapan rexim global.
3. Pemerintah Jokowi gagal menjadikan pertemuan internasional seperti G20, OPEC, ASEAN sebagai strategi penyelamatan kedaualatan negara, malah menjadikannya sebagai ajang memburu utang dan investasi, bukan memperjuangkan nasionalisme ekonomi. Pemerintahan dalam berbagai pertemuan internasional mengobral kekayaan alam dan pasar Indonesia untuk di eksploitasi dan dijarah oleh modal internasional.
4. Pemerintah Jokowi gagal melindungi pasar Indonesia dari invasi global. Memasukkan Indonesia sebagai bantalan bagi krisis keuangan china. Pemerintah Jokowi mengambil bagian dalam proyek politik jalur sutera China. Proyek jalur sutera bukan sekedar merupakan proyek ekonomi, namun juga proyek politik dan kebuayaan China dalam rangka memperluas dominasinya secara global.
5. Pemerintah Jokowi gagal melindungi pasar Indonesia dari produk China. Jokowi menjadikan ekonomi Indonesia sebagai pasar produk cina, mulai dari produk UKM, hingga produk infrastruktur dan produk pasar keuangan China. Penyerahan pasar infrastruktur Indonesia kepada China merupakan agenda prioritas Jokowi. Sebagian besar mega proyek infrastruktur telah jatuh ke tangan China. Padahal pasar infrastruktur seharusnya menjadi dasar bagi bangkitnya UKM, industry besi baja dan pasar tenaga jerja nasional.
6. Jokowi gagal memperjuangkan Indonesia di kawasan Pasifik. Pemerintah Rencana membawa Indonesia ke dalam perjajian Trans Pacifik Partnership (TPP) yang mengancam masa depan UKM, BUMN dan industri nasional. TPP merupakan proyek politik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian TPP berisikan seluruh agenda pencabutan subsidi, liberalsiasi perdagangan, privatisasi BUMN dan berbagai perjanjian di bidang politik dan social budaya.
7. Gagal memperjuangkan kepentingan nasional dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran invasi China dalam yang masuk melalui skema Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). Sejak kesepakatan Asean-Indonesia China Free Trade Agreement, Indonesia mengalami deficit perdagangan secara terus menerus dengan China.
8. Gagal memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kesepakatan UNFCCC tentang perubahan iklim. Target penurunan emisi yang dijanjikan Jokowi kepada dunia internasional akan menjadi pukulan berat bagi sektor energi dan industri nasional. Komitmen penurunn emisi yang disepakati Jokowi di dalam UNFCC akan menjadi pukulan bagi industry nasional. UNFCC pada dasarnya adalah rezim standarisasi produk berdasarkan emisi karbon, komitmen penurunan subsidi energy, perdagangan karbon.
9. Pemerintah Jokowi gagal melakukan penghematan anggaran dalam urusannya melakukan diplomasi internasional. Pemerintah melakukan pemborosan anggaran dengan kunjungan ke luar negeri disaat kondisi kemiskinan masyarakat. Hampir semua Negara dan pertemuan internasional dikunjungi Jokowi, namun seluruh kunjungan tersebut tidak membuahkan hasil apa apa bagi kemajuan Negara dan bangsa.
Gagal Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi
10. Gagal mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok yang tidak menentu yang merugikan konsumen dan masyarakat Indonesia. Sepanjang dua tahun pemerintaha harga pangan adalah yang paling bergejolak. Disaat panen petani harga pangan dan hasil pertanian jatuh. Sementara di saat yang lain harga naik tak terkendali. Para spekulan pangan khususnya para importir pangan adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara petani dan konsumen adalah pihak yang sangat dirugikan.
11. Kenaikan harga harga atau Inflasi sangat tinggi tidak sebanding dengan kenaikan upah dan pendapatan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat indonesia. Menurut Bank Duni ekonomi Indonesia dihadapkan oleh dua masalah yang saling berlawanan yakni inflasi yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sangat sulit untuk mengalami pemulihan, mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan oleh sector konsumsi, khsusunya konsumsi masyarakat.
12. Gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat seprti harga minyak, listrik, tranfortasi, yang menjadi penyumbang inflasi yang besar. Dalam era pemerimtahan Jokowi harga BBM dan gas dipermainkan seperti yoyo. Terobosan awal pemerintahan ini adalah mencabut subsidi BBM yang menyebabkan harga BBM langsung melambung tinggi. Rakyat menjerit namun pemerintahan Jokowi tidak peduli. Dalam era pemerintahan ini tariff listrik naik hamper setiap bulan. Harga listrik yang setinggi tingginya adalah jualan pemerintahan Jokowi dalam menarik investor masuk dalam mega proyek ambisius 35 ribu megawatt.
13. Pemerintah memperparah penurunan daya beli masyarakat dengan menghilangkan berbagai bentuk proteksi dan subsidi. Pemerintahan Jokowi secara terbuka menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang anti subsidi dan proteksi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pemerintah yang tanpa ragu menghapus subsidi bahan bakar minyak. Sepanjang pemerintahan Jokowi kita tidak menemukan kebijakan subsidi harga kepada petani. Petani yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat Indonesia adalah yang paling menderita penurunan pendapatan pada era pemerintahan ini.
14. Pemerintah membiarkan tingkat suku bunga kredit investasi, modal kerja dan kredit konsumsi yang sangat tinggi yang menyebabkan sektor produktif terkuras. Indonesia merupakan Negara dengan suku bunga yang tinggi. Perbankkan dan lembaga keuangan lainnya bagaikan lintah darat menghisap rakyat. Perbankkan, lembaga keuangan meminjam uang di luar negeri dengan bunga yang lebih rendah dan menghutangkan kepada ralyat dengan bunga yang sangat tinggi. Pemerintahan Jokowi terus melangengkan penghisapan sector keuangan kepada rakyat.
15. Pemerintah gagal menciptakan iklim perpajakan yang sehat. Pemberlakukan tax amnesty telah menciptakan ketidakpastian dalam masalah perpajakan. Tax amnesty merupakan hukuman bagi warga Negara yang taat membayar pajak, karena memberikan insentif dalam bentuk penghapusan pajak kepada pembayar pajak yang tidak taat. Sisi lain tax amnesty yang menggunakan pendekatan harta kekayaan/asset tanpa melihat asal usul harta merupakan kesempatan bagi para penjahat dan criminal dan bisnis illegal serta para koruptor untuk melegalisasi harta kekayaanya. Tax amnesty dalam rezim devisa bebas berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan karena orang orang yang merepatriasi uangnya ke Indonesia dapat menariknya sewaktu waktu dalam tempo cepat. Selain itu para spekulan dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk menguras sector keuangan nasional.
16. Gagal dalam menjaga stabilitas moneter, yang ditandai dengan flugtuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berdampak pada ketidakpastian usaha di dalam negeri. Kondisi moneter Indonesia pada era pemerintahan Jokowi sangat buruk yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hingga saat ini rupiah belum mengalami pemulihan dan terancam jatuh semakin dalam. Mata uang rupiah telah menjadi mata uang paling buruk dan paling rawan di dunia. Stabilitas politik dan keamanan serta ketidakpastian dalam kebijakan merupakan pemicu jatuhnya rupiah. Factor fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, penyerapan anggaran pemerintah yang buruk, pengangguran yang tinggi menyebabkan ekonomi melemah. Factor external seperti deficit perdagangan dan deficit dalam neraca transaksi berjalan menyebabkan arus uang keluar dari ekonomi Indonesia sangat tinggi.
17. Pemerintah gagal mengendalikan pemerintah daerah yang selama ini menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi nasional. Banyaknya perda dan pungutandaerah telah menimbulkan keresahan di kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah menerapkan berbagai macam pungutan dalam rangka meningkatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lain lain bagi pejabat daerah dan anggota DPR. Pemerintah Jokowi gagal dalam melakukan penertiban terhadap berbagai peraturan daerah yang menghambat investasi.
18. Pemerintah jokowi gagal dalam memperbaiki keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya anggaran pemerintah daerah yang tidak terserap yang mengendap di bank bank dan sector keuangan lainnya. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan alokasi dana untuk pemerintah daerah dalam tahun 2016 ikut memperparah kondisi ekonomi daerah. Pemerintah melakukan pengurangan anggaran melalui APBNP 2016 dan pemotongan anggaran melalui keputusan menteri keuangan tahun 2016.
Gagal Melakukan Pemulihan Ekonomi
19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merosot. Capaian pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun pemerintahan Jokowi berada dibawah rata rata pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun sebelum pemerintahan ini. Pada era pemerintahan sebelumnya rata rata pertumbuhan ekonomi berkisar antara 6 �" 7 %, namun dalam dua tahun pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 sampai dengan 5,2 persen. kegagalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh realisasi anggaran, dan ekspor yang tidak tercapai.
20. Pemerintah gagal dalam merealisasikan target penerimaan Negara. Sejak awal pemerintah merancang target penerimaan baik pajak maupun non pajak yang sangat ambisius. Penerimaan perpajakan ditargetkan naik cukup tinggi.
21. Pemerintah gagal dalam meningkatkan minat investasi khususnya dalam rangka membangun industri. Defresiasi yang tinggi dalam nilai mata uang menyebabkan orang memelihara liquditas dalam mata uang asing. Jokowi gagal dalam membangun kepercayaan pasar untuk melalkukan investasi sektor riel terutama dalam hal membangun industri.
22. Gagal menjadikan sektor infrastruktur dalam rangka menggerakkan sektor industri, keuangan dan perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur yang sangat digalakkan oleh pemerintahan Jokowi justru memperlemah sector industry, keuangan dan perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi bersandar pada investasi asing dan utang luar negeri. Pemerintah justru menjadi penopang bagi bangkitnya industry di luar negeri darimana investasi tersebut berasal. Sementara barang barang yang diperlukan bagi pembangunan infrastruktur berasal dari luar negeri sehingga memperparah neraca ekternal Indonesia. Tidak hanya itu proyek infrastruktur tersebut banyak memperekerjakan tenaga kerja asing, terutama Tiongkok yang menjadi sumber utama investasi. Proyek infrastruktur semacam ini justru memperparah pengangguran di dalam negeri.
23. Gagal memperbaiki kinerja perdagangan dalam negeri. Sepanjang pemerintahan Jokowi kinerja perdagangan Indonesia merosot tajam. Hal ini ditunjukkan oleh penuruanan penjualan property dan penjualan kendaraan bermotor. Padahal sektor ini adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi selama ini.
24. Penurunan ekspansi kredit baik kredit property, kredit kendaraan bermotor maupun kredit konsumsi terjadi sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi.
25. Peningkatan kredit bermasalah terbesar pada sektor pertambangan dengan nilai non performing loan yang sangat tinggi. Pemerintah jokowi tidak melakukan langkah apapun untuk memulihkan kondisi ini.
Gagal Membangun Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
26. Gagal meningkatkan kapasitas petani baik dalam hal peningkatan luas lahan, modal produksi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian indonesia.
27. Gagal menjalankan proyek bagi bagi lahan pertanian kepada petani sebagaimana yang dijanjikan saat pemilihan presiden 2014 lalu.
28. Gagal meningkatkan produksi dan produktifitas petani yang ditunjukkan oleh menurunnya hasil produksi pertanian.
29. Gagal dalam menekan biaya produksi petani yang ditunjukkan oleh meningkatnya harga bibit, pukuk dan sarana produksi pertanian lainnya.
30. Gagal menjamin stabilitas harga hasil panen petani agar memberikan keuantungan bagi petani. Harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani justru jatuh pada saat panen. Di era pemerintahan jokowi harga hasil pertaian petani adalah yang paling buruk.
31. Gagal meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan.
32. Gagal membangun kemandirian masyarakat pedesaan dalam menyediakan kebutuhan pokok mereka secara mandiri. Pendapatan masyarakat pedesaan tergerus oleh mahalnya harga barang barang hasil industri.
33. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemampuan peternak dalam keahlian, penguasaan tehnologi, modal dan sarana produksi lainnya.
34. Gagal menjaga stabilits harga daging pada tingkat yang menguntungkan peternak.
35. Gagal menyediakan mekanisme subsidi, insentif dan bentuk bentuk pemberdayaan terhadap peternak lokal.
36. Gagal meningkatkan produksi ternak nasional yang ditujukan dengan meningkatnya impor sapi dan daging sapi. Bahkan pemerintah tekah melakukan impor dari negara yang masih terjangkit penyakit hewan menular yang membahayakan keselamatan bangsa.
37. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemapuan nelayan baik dalam keahlian, dan penguasaan tehnologi, modal dan peralatan yang dimilikinya.
38. Gagal memajukan sektor perikanan, perkapalan, dan budidaya perikanan yang ditandai dengan menurunkan kemampuan nelayan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.
39. Gagal meningkatkan pendapatan nelayan, dikarenakan tingginya bisaya produksi dan harga energi yang harus dibayarkan oleh nelayan.
40. Gagal meningkatkan produksi perikanan, yang ditandai dengan meningkatnya impor hasil perikanan ke Indonesia yang menguras devisa negara.
Gagal Membangun Industri Nasional
41. meningkatnya de- industrialsiasi nasional yang ditujukan oleh semakin melemahnya kontribusi sektor industri terhadap produk domestik broto
42. pemerintah gagal melindungi industri nasional dari persaingan dengan perusahaan perusahaan swasta dan BUMN asing.
43. Pemerintah gagal melindungi industri dasar nasional seperti industri besi baja, industri petrokimia, dari gempuran asing.
44. Perusahaan perusahaan nasional yang bergerak disektor ektraktif jatuh ke tangan asing, baik perusahaan tambang, migas, perkebunan dan kehutanan. Dalam hal ini terjadi proses asingisasi.
45. Pemerintah gagal menyediakan pasokan energi yang memadai bagi pembangunan industri dasar seperti masalah kelangkaan pasokan gas, batubara dan sumber energi lainnya.
46. Pemerintah gagal menyelamatkan ketahanan energi yang merupakan modal dasar dalam membangun industri nasional.
47. Pemerintah gagal dalam menyelamatkan sumber daya alam Indonesia sebagai modal dasar pembangunan industri. Kekayaan alam Indonesis masih dikuras untuk kepentingan ekspor.
48. Pemerintah memperalat BUMN dalam mengejar utang luar negeri terasuk BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan industri. Akibatnya BUMN manjadi jalur distribusi barang impor
49. Pemerintah gagal menjadikan ambisi mega infrastruktur sebagai pasar bagi industri nasional namun justru menjadi bahan baku dan barang jadi impor.
50. Meningkatnya utang Badan Usaha Milik Negara ke pasar keuangan untuk membiayai ambisi mega proyek pemerintahan jokowi telah memperparah kondisi keuangan BUMN. Jika BUMN gagal bayar utang nantinya, maka BUMN akan jatuh ke tangan asing.
Gagal Membangun Kapasitas Buruh/Pekerja Nasional
51. pemerintah gagal membangun kapasitas buruh atau pekerja baik dalam penguasaan ilmu pengetahunan dan teknologi. Pemerintah sama sekali tidak mengambil peran dalam membangun sektor perburuhan.
52. Pemerintah gagal dalam menjamin adanya transfer tehnologi sebagimana yang dijanjikan oleh investor asing. Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi tidak ada langkah langkah ke arah tersebut.
53. Kesempatan kerja yang semakin menyempit dikarenakan rendahnya pertumbuhan usaha usaha nasional.
54. Gagal menjadikan mega proyek yang dijamin dengan APBN seperti MRT, LRT, Kereta Cepat, listrik 35 ribu megawatt sebagai alat untuk menciptakan kesemapatan kerja. Proyek yang menggunakan modal asing tersebut menggunakan bahan baku impor dan tenaga kerja asing sehingga justru menciptakan kesempatan kerja di luar negeri dan mengambil alih kesempatan yang seharusnya diperoleh oleh rakyat.
55. Pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dikarenakan banyaknya industri yang gulung tikar akibat pelemahan ekonomi.
56. Pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh. Upah buruh yang cenderung menurun dikarenakan inflasi yang tinggi, pajak yang tinggi dan suku bungayang tinggi. Buruh/pekerja tidak dapat menikmati sama sekali pertumbuhan ekonomi.
57. Banyaknya tenaga kerja dari luar khususnya China yang mengambil alih lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Gagal dalam Memajukan Perdagangan
58. ekspor indonesia mengalami pelemahan dan pemerintah tidak berbuat apa apa dalam mendorong peningkatan ekspor.
59. Impor mengalami pelemahan dikarenakan melemahnya industri dalam negeri, namun pemerintah tidak melakukan apa apa dalam membantu industri nasional. Surplus neraca merdagangan bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas ekonomi namun disebabkan oleh pelemahan ekonomi.
60. Neraca transaksi berjalan indonesia mengalami defisit, artinya pengeluaran internasional lebih besar dari penerimaan internasional
61. Neraca pendapatan primer mengalami defisit yang sangat besar. Pemerintah tidak melakukan apa apa dalam mengatasi arus keluar uang hasil keuantungan investasi internasional di Indonesia.
62. Peningkatan pangan impor dikarenakan kegagalan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional.
63. Peningkatan impor minyak dan gas akibat kegagalan pemerintah dalam membangun industri migas nasional.
64. pemerintah gagal memaksimalkan pasar dalam negeri dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan orientasi selama ini ke pasar ekspor dalam hal bahan mentah belum berubah.
65. Peerintah sama sekali tidak memberikan proteksi atau perlindungan melalui subsidi, pembatasan impor, bea masuk impor yang tingggi dalam rangka melindungi usaha usaha dan produk produk yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia.
Gagal dalam Menjaga Stabilitas Fiskal
66. Perencanaan APBN yang tidak obyektif dan ambisius yang mengakibatkan seluruh target dan sasaran APBN tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Target Penerimaan negara dari Target kenaikan pajak pemerintahan Jokowi tahun 2016 itu mencapai 46 % dibandingkan realisasi tahun 2015. Penerimaan negara bukan pajak APBNP 2016 ditargetkan sebesar Rp. 245,1 triliun yang salah satunya bersumber dari penerimaan migas senilai Rp. 68,7 triliun. Sementara menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan perpajakan tahun ini akan sama dengan penerimaan Tahun 2015.
67. Target penerimaan pajak tidak tercapai dalam dua tahun terakhir yang ditandai dengan penerimaan pajak yang rendah dan sama dengan tahun tahun sebelumnya.
68. Pemerintah melakukan manipulasi penerimaan tax amnesty. Dalam proyek tax amnesty pemerintah dikatakan bahwa ada penerimaan uang tebusan sebesar Rp 97 triiun, namun pada sisi lain pemerintah menyatakan penerimaan pajak tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ini aneh.
69. Program tax amnesty telah menghilangkan potensi penerimaan pajak pemerintah yang seharusnya. Berbeda jika pemerintah melakukan penguatan sistem dan database pajak.
70. Melebarnya defisit dalam APBN dikarenakan target pembiayaan yang ambisius untuk penyertaan modal negara dalam pembangunan infrastruktur
71. Gagal mengurangi utang pemerintah dari luar negeri. Utang luar negeri pemerintah dalam jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia (BI), pada saat SBY berhenti menjadi presiden atau kwartal III tahun 2014, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 129,73 miliar dollar AS atau Rp 1.751,4 triliun. Akhir Agustus 2016, utang luar negeri pemerintah mencapai 159.7 miliar dollar AS. Dengan demikian, sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi, utang luar negeri pemerintah bertambah sebesar Rp 404.5 triliun.
72. Gagal mengurangi utang pemerintah dari dalam neneri. Utang dalam negeri pemerintah juga semakin membengkak. Data Bank Indonesia menyebutkan, utang dalam negeri pemerintah sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp 1.107,28 triliun dan saat ini, mencapai Rp 1.518,69. Dengan demikian utang dalam negeri pemerintah telah bertambah sebesar Rp 411,39 triliun.
73. Meningkatnya cicilan utang pokok, buyback obligasi negara, tingginya bunga utang yang menyedot keuangan negara dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan pengeluaran dalam rangka pembangunan
74. Tidak adanya langkah untuk melakukan renegosiasi utang luar negeri untuk meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka membangun perekonomian nasional
75. Penggunaan seluruh utang luar negeri dan utang dalam negeri untuk membayar bunga dan cicilan utang pokok dan utang jatuh tempo.
76. Pemerintah melakukan banyak pemborosan dengan melakukan busukan blusukan yang tidak jelas hasilnya. Dalam catatan pemerintah paling banyak melakukan blusukan ke NTB dan papua, namun kedua daerah itu kondisi ekonominya semakin buruk.
77. Pemerintah menjadi masyarakat umum sebagai sasaran pengurasan pajak, memburu para artis yang memiliki follower banyak, rencana memajaki sektor informal, dll. Sistem pajak pemerintahan Jokowi menjadi teror bagi masyarakat.
78. Pemerintah memeras cukai tembakau dan menjadikan petani tembakau dan industri rokok sebagai bantalan utama APBN. Sisi lain sektor tembakau mengalami diskriminasi yang luas. Pemerasan terhadap industri tembakau akan melemahkan industri ini dalam persaingan internasional.
Gagal Membangun Pendidikan
79. Gagal membangun sistem pendidikan nasional sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan cita cita pendiri bangsa.
80. Kurikulum pendidikan semakin jauh dari kultur, nilai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, semakin jauh dari Pancasila dan semangat gotong royong.
81. Melepaskan secara penuh pendidian pada mekanisme pasar yang mengakibatkan sektor pendidikan dikuasai oleh kapitalis dan menjadi ajang cuci otak dalam rangka memasok pemikiran neoliberal
82. Pendidikan menjadi ajang bisnis untuk mengeruk keuantungan semata. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam rangka mengontrol bisnis pendikan sehingga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh hak yang sama dalam meraih pendidikan yang layak dan berkualitas.
83. Biaya pendidikan yang semakin mahal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga universitas. Terjadi inflasi pendidikan yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat bawah.
84. Terjadi dikriminasi yang luas diantara anggota masyarakat, diantara orang kaya dan orang miskin terkait dengan akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas.
Gagal Membangun Kesehatan Masyarakat
85. Pemerintah melakukan liberalisasi kesehatan yang ditandai dengan berkurangnya peran negara dalam sektor kesehatan, berkurangnya subsidi dan tidak adanya peran negara dalam menyediakan tenaga dan fasilitas kesehatan secara merata, murah di seluruh wiayah Indonesia.
86. Pemerintah meakukan privatisasi lembaga kesehatan termasuk memberikan keleluasaan kepada modal asing untuk menguasai rumah sakit secara mayoritas di Indonesia.
87. Melakukan komersialisasi kesehatan dengan memperluas dan meningkatkan peran swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan, binis obat obatan, vaksin dan seluruh peralatan kesehatan lainnya.
88. Meningkatnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Rata rata pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia sudah mencapai 70 persen dari pendapatan mereka (survey sebuah perusahaan asuransi terkemuka).
89. Pemeritah gagal menjamin keamanan, keselamatan dan masa depan tenaga kesehatan. Bukti nyata adalah keresahan para bidan yang menuntut kepastian masa depan dari pemerintah.
90. Terjadi diskriminasi yang luas dalam bidang kesehatan terkait akses mayarakat terhadap kesehatan yang berkualitas. Industri kesehatan menghina orang miskin dan memuliakan orang kaya.
Gagal Menyediakan Perumahan untuk Rakyat
91. Hilangnya tanggung jawab negara dalam menyediakan perumahan bagi rakyat. Hajat hidup rakyat akan perumahan diserahkan kepada pengembang /developer dan dijadikan ajang untuk mengakumulasi keuantungan.
92. Pemerintah menyuburkan liberlisasi sektor perumahan rakyat, melalui pembukaan investasi swasta dan asing. Akibatnya lahan, atau tanah dibawah penguasaan atau dominasi pengembang. Penguasaan lahan skala besar telah menjadi modus pengembang dalam meningkatkan hegemoni mereka.
93. Pemerintah menyuburkan finansialisasi perumahan akibatnya sektor perumahan indonesia jatuh ke tangan perusahaan financial global mealui para taipan nasional.
94. Pemerintah menyuburkan spekulasi dalam sektor perumahan yang mengakibatkan terjadinya gelembung harga rumah dan apartemen secara tidak wajar.
95. Pemerintah membiarkan harga perumahan dan apartemen melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.
96. Pemerintah membiarkan terjadinya over suplai rumah dan ruang perkantoran sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki rumah.
97. Subsidi APBN sektor perumahan tidak dinikmati oleh kalangan masyarakat bawah, namun justru dinikmati oleh perusahaan keuangan, bank dan asuransi. Kredit perumahan telah menjadi ajang penghisapan yang sangat kejam.
98. Meningkatnya jumlah masyararajat yang tidak memiliki rumah akibat tidak tersedianya kemampuan untuk membeli dan mendapatkan rumah.
Gagal Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan
99. Indonesia merupakan negara anggota G20 atau negara dengan PDB terbesar di dunia yang rakyatnya paling miskin. Tapi pemerintahnya berlagak seperti negara maju. Pro pencabutan subsidi, pro pembukaan pasar.
100. pemerintah gagal menurunkan tingkat kemiskinan dengan menggunakan sumber daya anggaran APBN yang cukup besar. Jumlah penduduk miskin terus meningkat dari tahun.
101. Pemerintah gagal mengatasi kedalaman kemiskinan yang semakin parah yang dibuktikan dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin menuju sekarat.
Akan berlanjut dengan ratusan kegagalan lainnya...[***]
Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta
Ada 101 kegagalan Jokowi-JK selama menjalankan pemerintahan, berikut rinciannya :
GAGAL dalam Diplomasi Internasional
1. Tidak menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan Trisakti dalam berbagai perundingan internasional secara konsisten. Tidak ada sama sekali agenda jokowi dalam berbagai pertemuan internasional yang mengusung cita cita proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Bung karno menyelenggarakan pertemuan internasional Konferensi Asia Afrika (KAA) dalam rangka menjalankan amanat konstitusi UUD 1945.
2. Gagal melindungi kepentingan nasional dalam berbagai perundingan internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah menjaga kedaulatan Negara dan bangsa Indonesia dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia dari pengisapan rexim global.
3. Pemerintah Jokowi gagal menjadikan pertemuan internasional seperti G20, OPEC, ASEAN sebagai strategi penyelamatan kedaualatan negara, malah menjadikannya sebagai ajang memburu utang dan investasi, bukan memperjuangkan nasionalisme ekonomi. Pemerintahan dalam berbagai pertemuan internasional mengobral kekayaan alam dan pasar Indonesia untuk di eksploitasi dan dijarah oleh modal internasional.
4. Pemerintah Jokowi gagal melindungi pasar Indonesia dari invasi global. Memasukkan Indonesia sebagai bantalan bagi krisis keuangan china. Pemerintah Jokowi mengambil bagian dalam proyek politik jalur sutera China. Proyek jalur sutera bukan sekedar merupakan proyek ekonomi, namun juga proyek politik dan kebuayaan China dalam rangka memperluas dominasinya secara global.
5. Pemerintah Jokowi gagal melindungi pasar Indonesia dari produk China. Jokowi menjadikan ekonomi Indonesia sebagai pasar produk cina, mulai dari produk UKM, hingga produk infrastruktur dan produk pasar keuangan China. Penyerahan pasar infrastruktur Indonesia kepada China merupakan agenda prioritas Jokowi. Sebagian besar mega proyek infrastruktur telah jatuh ke tangan China. Padahal pasar infrastruktur seharusnya menjadi dasar bagi bangkitnya UKM, industry besi baja dan pasar tenaga jerja nasional.
6. Jokowi gagal memperjuangkan Indonesia di kawasan Pasifik. Pemerintah Rencana membawa Indonesia ke dalam perjajian Trans Pacifik Partnership (TPP) yang mengancam masa depan UKM, BUMN dan industri nasional. TPP merupakan proyek politik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian TPP berisikan seluruh agenda pencabutan subsidi, liberalsiasi perdagangan, privatisasi BUMN dan berbagai perjanjian di bidang politik dan social budaya.
7. Gagal memperjuangkan kepentingan nasional dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran invasi China dalam yang masuk melalui skema Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). Sejak kesepakatan Asean-Indonesia China Free Trade Agreement, Indonesia mengalami deficit perdagangan secara terus menerus dengan China.
8. Gagal memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kesepakatan UNFCCC tentang perubahan iklim. Target penurunan emisi yang dijanjikan Jokowi kepada dunia internasional akan menjadi pukulan berat bagi sektor energi dan industri nasional. Komitmen penurunn emisi yang disepakati Jokowi di dalam UNFCC akan menjadi pukulan bagi industry nasional. UNFCC pada dasarnya adalah rezim standarisasi produk berdasarkan emisi karbon, komitmen penurunan subsidi energy, perdagangan karbon.
9. Pemerintah Jokowi gagal melakukan penghematan anggaran dalam urusannya melakukan diplomasi internasional. Pemerintah melakukan pemborosan anggaran dengan kunjungan ke luar negeri disaat kondisi kemiskinan masyarakat. Hampir semua Negara dan pertemuan internasional dikunjungi Jokowi, namun seluruh kunjungan tersebut tidak membuahkan hasil apa apa bagi kemajuan Negara dan bangsa.
Gagal Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi
10. Gagal mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok yang tidak menentu yang merugikan konsumen dan masyarakat Indonesia. Sepanjang dua tahun pemerintaha harga pangan adalah yang paling bergejolak. Disaat panen petani harga pangan dan hasil pertanian jatuh. Sementara di saat yang lain harga naik tak terkendali. Para spekulan pangan khususnya para importir pangan adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara petani dan konsumen adalah pihak yang sangat dirugikan.
11. Kenaikan harga harga atau Inflasi sangat tinggi tidak sebanding dengan kenaikan upah dan pendapatan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat indonesia. Menurut Bank Duni ekonomi Indonesia dihadapkan oleh dua masalah yang saling berlawanan yakni inflasi yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sangat sulit untuk mengalami pemulihan, mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan oleh sector konsumsi, khsusunya konsumsi masyarakat.
12. Gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat seprti harga minyak, listrik, tranfortasi, yang menjadi penyumbang inflasi yang besar. Dalam era pemerimtahan Jokowi harga BBM dan gas dipermainkan seperti yoyo. Terobosan awal pemerintahan ini adalah mencabut subsidi BBM yang menyebabkan harga BBM langsung melambung tinggi. Rakyat menjerit namun pemerintahan Jokowi tidak peduli. Dalam era pemerintahan ini tariff listrik naik hamper setiap bulan. Harga listrik yang setinggi tingginya adalah jualan pemerintahan Jokowi dalam menarik investor masuk dalam mega proyek ambisius 35 ribu megawatt.
13. Pemerintah memperparah penurunan daya beli masyarakat dengan menghilangkan berbagai bentuk proteksi dan subsidi. Pemerintahan Jokowi secara terbuka menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang anti subsidi dan proteksi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pemerintah yang tanpa ragu menghapus subsidi bahan bakar minyak. Sepanjang pemerintahan Jokowi kita tidak menemukan kebijakan subsidi harga kepada petani. Petani yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat Indonesia adalah yang paling menderita penurunan pendapatan pada era pemerintahan ini.
14. Pemerintah membiarkan tingkat suku bunga kredit investasi, modal kerja dan kredit konsumsi yang sangat tinggi yang menyebabkan sektor produktif terkuras. Indonesia merupakan Negara dengan suku bunga yang tinggi. Perbankkan dan lembaga keuangan lainnya bagaikan lintah darat menghisap rakyat. Perbankkan, lembaga keuangan meminjam uang di luar negeri dengan bunga yang lebih rendah dan menghutangkan kepada ralyat dengan bunga yang sangat tinggi. Pemerintahan Jokowi terus melangengkan penghisapan sector keuangan kepada rakyat.
15. Pemerintah gagal menciptakan iklim perpajakan yang sehat. Pemberlakukan tax amnesty telah menciptakan ketidakpastian dalam masalah perpajakan. Tax amnesty merupakan hukuman bagi warga Negara yang taat membayar pajak, karena memberikan insentif dalam bentuk penghapusan pajak kepada pembayar pajak yang tidak taat. Sisi lain tax amnesty yang menggunakan pendekatan harta kekayaan/asset tanpa melihat asal usul harta merupakan kesempatan bagi para penjahat dan criminal dan bisnis illegal serta para koruptor untuk melegalisasi harta kekayaanya. Tax amnesty dalam rezim devisa bebas berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan karena orang orang yang merepatriasi uangnya ke Indonesia dapat menariknya sewaktu waktu dalam tempo cepat. Selain itu para spekulan dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk menguras sector keuangan nasional.
16. Gagal dalam menjaga stabilitas moneter, yang ditandai dengan flugtuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berdampak pada ketidakpastian usaha di dalam negeri. Kondisi moneter Indonesia pada era pemerintahan Jokowi sangat buruk yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hingga saat ini rupiah belum mengalami pemulihan dan terancam jatuh semakin dalam. Mata uang rupiah telah menjadi mata uang paling buruk dan paling rawan di dunia. Stabilitas politik dan keamanan serta ketidakpastian dalam kebijakan merupakan pemicu jatuhnya rupiah. Factor fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, penyerapan anggaran pemerintah yang buruk, pengangguran yang tinggi menyebabkan ekonomi melemah. Factor external seperti deficit perdagangan dan deficit dalam neraca transaksi berjalan menyebabkan arus uang keluar dari ekonomi Indonesia sangat tinggi.
17. Pemerintah gagal mengendalikan pemerintah daerah yang selama ini menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi nasional. Banyaknya perda dan pungutandaerah telah menimbulkan keresahan di kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah menerapkan berbagai macam pungutan dalam rangka meningkatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lain lain bagi pejabat daerah dan anggota DPR. Pemerintah Jokowi gagal dalam melakukan penertiban terhadap berbagai peraturan daerah yang menghambat investasi.
18. Pemerintah jokowi gagal dalam memperbaiki keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya anggaran pemerintah daerah yang tidak terserap yang mengendap di bank bank dan sector keuangan lainnya. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan alokasi dana untuk pemerintah daerah dalam tahun 2016 ikut memperparah kondisi ekonomi daerah. Pemerintah melakukan pengurangan anggaran melalui APBNP 2016 dan pemotongan anggaran melalui keputusan menteri keuangan tahun 2016.
Gagal Melakukan Pemulihan Ekonomi
19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merosot. Capaian pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun pemerintahan Jokowi berada dibawah rata rata pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun sebelum pemerintahan ini. Pada era pemerintahan sebelumnya rata rata pertumbuhan ekonomi berkisar antara 6 �" 7 %, namun dalam dua tahun pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 sampai dengan 5,2 persen. kegagalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh realisasi anggaran, dan ekspor yang tidak tercapai.
20. Pemerintah gagal dalam merealisasikan target penerimaan Negara. Sejak awal pemerintah merancang target penerimaan baik pajak maupun non pajak yang sangat ambisius. Penerimaan perpajakan ditargetkan naik cukup tinggi.
21. Pemerintah gagal dalam meningkatkan minat investasi khususnya dalam rangka membangun industri. Defresiasi yang tinggi dalam nilai mata uang menyebabkan orang memelihara liquditas dalam mata uang asing. Jokowi gagal dalam membangun kepercayaan pasar untuk melalkukan investasi sektor riel terutama dalam hal membangun industri.
22. Gagal menjadikan sektor infrastruktur dalam rangka menggerakkan sektor industri, keuangan dan perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur yang sangat digalakkan oleh pemerintahan Jokowi justru memperlemah sector industry, keuangan dan perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi bersandar pada investasi asing dan utang luar negeri. Pemerintah justru menjadi penopang bagi bangkitnya industry di luar negeri darimana investasi tersebut berasal. Sementara barang barang yang diperlukan bagi pembangunan infrastruktur berasal dari luar negeri sehingga memperparah neraca ekternal Indonesia. Tidak hanya itu proyek infrastruktur tersebut banyak memperekerjakan tenaga kerja asing, terutama Tiongkok yang menjadi sumber utama investasi. Proyek infrastruktur semacam ini justru memperparah pengangguran di dalam negeri.
23. Gagal memperbaiki kinerja perdagangan dalam negeri. Sepanjang pemerintahan Jokowi kinerja perdagangan Indonesia merosot tajam. Hal ini ditunjukkan oleh penuruanan penjualan property dan penjualan kendaraan bermotor. Padahal sektor ini adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi selama ini.
24. Penurunan ekspansi kredit baik kredit property, kredit kendaraan bermotor maupun kredit konsumsi terjadi sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi.
25. Peningkatan kredit bermasalah terbesar pada sektor pertambangan dengan nilai non performing loan yang sangat tinggi. Pemerintah jokowi tidak melakukan langkah apapun untuk memulihkan kondisi ini.
Gagal Membangun Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
26. Gagal meningkatkan kapasitas petani baik dalam hal peningkatan luas lahan, modal produksi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian indonesia.
27. Gagal menjalankan proyek bagi bagi lahan pertanian kepada petani sebagaimana yang dijanjikan saat pemilihan presiden 2014 lalu.
28. Gagal meningkatkan produksi dan produktifitas petani yang ditunjukkan oleh menurunnya hasil produksi pertanian.
29. Gagal dalam menekan biaya produksi petani yang ditunjukkan oleh meningkatnya harga bibit, pukuk dan sarana produksi pertanian lainnya.
30. Gagal menjamin stabilitas harga hasil panen petani agar memberikan keuantungan bagi petani. Harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani justru jatuh pada saat panen. Di era pemerintahan jokowi harga hasil pertaian petani adalah yang paling buruk.
31. Gagal meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan.
32. Gagal membangun kemandirian masyarakat pedesaan dalam menyediakan kebutuhan pokok mereka secara mandiri. Pendapatan masyarakat pedesaan tergerus oleh mahalnya harga barang barang hasil industri.
33. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemampuan peternak dalam keahlian, penguasaan tehnologi, modal dan sarana produksi lainnya.
34. Gagal menjaga stabilits harga daging pada tingkat yang menguntungkan peternak.
35. Gagal menyediakan mekanisme subsidi, insentif dan bentuk bentuk pemberdayaan terhadap peternak lokal.
36. Gagal meningkatkan produksi ternak nasional yang ditujukan dengan meningkatnya impor sapi dan daging sapi. Bahkan pemerintah tekah melakukan impor dari negara yang masih terjangkit penyakit hewan menular yang membahayakan keselamatan bangsa.
37. Gagal meningkatkan kapasitas dan kemapuan nelayan baik dalam keahlian, dan penguasaan tehnologi, modal dan peralatan yang dimilikinya.
38. Gagal memajukan sektor perikanan, perkapalan, dan budidaya perikanan yang ditandai dengan menurunkan kemampuan nelayan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.
39. Gagal meningkatkan pendapatan nelayan, dikarenakan tingginya bisaya produksi dan harga energi yang harus dibayarkan oleh nelayan.
40. Gagal meningkatkan produksi perikanan, yang ditandai dengan meningkatnya impor hasil perikanan ke Indonesia yang menguras devisa negara.
Gagal Membangun Industri Nasional
41. meningkatnya de- industrialsiasi nasional yang ditujukan oleh semakin melemahnya kontribusi sektor industri terhadap produk domestik broto
42. pemerintah gagal melindungi industri nasional dari persaingan dengan perusahaan perusahaan swasta dan BUMN asing.
43. Pemerintah gagal melindungi industri dasar nasional seperti industri besi baja, industri petrokimia, dari gempuran asing.
44. Perusahaan perusahaan nasional yang bergerak disektor ektraktif jatuh ke tangan asing, baik perusahaan tambang, migas, perkebunan dan kehutanan. Dalam hal ini terjadi proses asingisasi.
45. Pemerintah gagal menyediakan pasokan energi yang memadai bagi pembangunan industri dasar seperti masalah kelangkaan pasokan gas, batubara dan sumber energi lainnya.
46. Pemerintah gagal menyelamatkan ketahanan energi yang merupakan modal dasar dalam membangun industri nasional.
47. Pemerintah gagal dalam menyelamatkan sumber daya alam Indonesia sebagai modal dasar pembangunan industri. Kekayaan alam Indonesis masih dikuras untuk kepentingan ekspor.
48. Pemerintah memperalat BUMN dalam mengejar utang luar negeri terasuk BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan industri. Akibatnya BUMN manjadi jalur distribusi barang impor
49. Pemerintah gagal menjadikan ambisi mega infrastruktur sebagai pasar bagi industri nasional namun justru menjadi bahan baku dan barang jadi impor.
50. Meningkatnya utang Badan Usaha Milik Negara ke pasar keuangan untuk membiayai ambisi mega proyek pemerintahan jokowi telah memperparah kondisi keuangan BUMN. Jika BUMN gagal bayar utang nantinya, maka BUMN akan jatuh ke tangan asing.
Gagal Membangun Kapasitas Buruh/Pekerja Nasional
51. pemerintah gagal membangun kapasitas buruh atau pekerja baik dalam penguasaan ilmu pengetahunan dan teknologi. Pemerintah sama sekali tidak mengambil peran dalam membangun sektor perburuhan.
52. Pemerintah gagal dalam menjamin adanya transfer tehnologi sebagimana yang dijanjikan oleh investor asing. Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi tidak ada langkah langkah ke arah tersebut.
53. Kesempatan kerja yang semakin menyempit dikarenakan rendahnya pertumbuhan usaha usaha nasional.
54. Gagal menjadikan mega proyek yang dijamin dengan APBN seperti MRT, LRT, Kereta Cepat, listrik 35 ribu megawatt sebagai alat untuk menciptakan kesemapatan kerja. Proyek yang menggunakan modal asing tersebut menggunakan bahan baku impor dan tenaga kerja asing sehingga justru menciptakan kesempatan kerja di luar negeri dan mengambil alih kesempatan yang seharusnya diperoleh oleh rakyat.
55. Pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dikarenakan banyaknya industri yang gulung tikar akibat pelemahan ekonomi.
56. Pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh. Upah buruh yang cenderung menurun dikarenakan inflasi yang tinggi, pajak yang tinggi dan suku bungayang tinggi. Buruh/pekerja tidak dapat menikmati sama sekali pertumbuhan ekonomi.
57. Banyaknya tenaga kerja dari luar khususnya China yang mengambil alih lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Gagal dalam Memajukan Perdagangan
58. ekspor indonesia mengalami pelemahan dan pemerintah tidak berbuat apa apa dalam mendorong peningkatan ekspor.
59. Impor mengalami pelemahan dikarenakan melemahnya industri dalam negeri, namun pemerintah tidak melakukan apa apa dalam membantu industri nasional. Surplus neraca merdagangan bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas ekonomi namun disebabkan oleh pelemahan ekonomi.
60. Neraca transaksi berjalan indonesia mengalami defisit, artinya pengeluaran internasional lebih besar dari penerimaan internasional
61. Neraca pendapatan primer mengalami defisit yang sangat besar. Pemerintah tidak melakukan apa apa dalam mengatasi arus keluar uang hasil keuantungan investasi internasional di Indonesia.
62. Peningkatan pangan impor dikarenakan kegagalan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional.
63. Peningkatan impor minyak dan gas akibat kegagalan pemerintah dalam membangun industri migas nasional.
64. pemerintah gagal memaksimalkan pasar dalam negeri dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan orientasi selama ini ke pasar ekspor dalam hal bahan mentah belum berubah.
65. Peerintah sama sekali tidak memberikan proteksi atau perlindungan melalui subsidi, pembatasan impor, bea masuk impor yang tingggi dalam rangka melindungi usaha usaha dan produk produk yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia.
Gagal dalam Menjaga Stabilitas Fiskal
66. Perencanaan APBN yang tidak obyektif dan ambisius yang mengakibatkan seluruh target dan sasaran APBN tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Target Penerimaan negara dari Target kenaikan pajak pemerintahan Jokowi tahun 2016 itu mencapai 46 % dibandingkan realisasi tahun 2015. Penerimaan negara bukan pajak APBNP 2016 ditargetkan sebesar Rp. 245,1 triliun yang salah satunya bersumber dari penerimaan migas senilai Rp. 68,7 triliun. Sementara menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan perpajakan tahun ini akan sama dengan penerimaan Tahun 2015.
67. Target penerimaan pajak tidak tercapai dalam dua tahun terakhir yang ditandai dengan penerimaan pajak yang rendah dan sama dengan tahun tahun sebelumnya.
68. Pemerintah melakukan manipulasi penerimaan tax amnesty. Dalam proyek tax amnesty pemerintah dikatakan bahwa ada penerimaan uang tebusan sebesar Rp 97 triiun, namun pada sisi lain pemerintah menyatakan penerimaan pajak tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ini aneh.
69. Program tax amnesty telah menghilangkan potensi penerimaan pajak pemerintah yang seharusnya. Berbeda jika pemerintah melakukan penguatan sistem dan database pajak.
70. Melebarnya defisit dalam APBN dikarenakan target pembiayaan yang ambisius untuk penyertaan modal negara dalam pembangunan infrastruktur
71. Gagal mengurangi utang pemerintah dari luar negeri. Utang luar negeri pemerintah dalam jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia (BI), pada saat SBY berhenti menjadi presiden atau kwartal III tahun 2014, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 129,73 miliar dollar AS atau Rp 1.751,4 triliun. Akhir Agustus 2016, utang luar negeri pemerintah mencapai 159.7 miliar dollar AS. Dengan demikian, sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi, utang luar negeri pemerintah bertambah sebesar Rp 404.5 triliun.
72. Gagal mengurangi utang pemerintah dari dalam neneri. Utang dalam negeri pemerintah juga semakin membengkak. Data Bank Indonesia menyebutkan, utang dalam negeri pemerintah sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp 1.107,28 triliun dan saat ini, mencapai Rp 1.518,69. Dengan demikian utang dalam negeri pemerintah telah bertambah sebesar Rp 411,39 triliun.
73. Meningkatnya cicilan utang pokok, buyback obligasi negara, tingginya bunga utang yang menyedot keuangan negara dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan pengeluaran dalam rangka pembangunan
74. Tidak adanya langkah untuk melakukan renegosiasi utang luar negeri untuk meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka membangun perekonomian nasional
75. Penggunaan seluruh utang luar negeri dan utang dalam negeri untuk membayar bunga dan cicilan utang pokok dan utang jatuh tempo.
76. Pemerintah melakukan banyak pemborosan dengan melakukan busukan blusukan yang tidak jelas hasilnya. Dalam catatan pemerintah paling banyak melakukan blusukan ke NTB dan papua, namun kedua daerah itu kondisi ekonominya semakin buruk.
77. Pemerintah menjadi masyarakat umum sebagai sasaran pengurasan pajak, memburu para artis yang memiliki follower banyak, rencana memajaki sektor informal, dll. Sistem pajak pemerintahan Jokowi menjadi teror bagi masyarakat.
78. Pemerintah memeras cukai tembakau dan menjadikan petani tembakau dan industri rokok sebagai bantalan utama APBN. Sisi lain sektor tembakau mengalami diskriminasi yang luas. Pemerasan terhadap industri tembakau akan melemahkan industri ini dalam persaingan internasional.
Gagal Membangun Pendidikan
79. Gagal membangun sistem pendidikan nasional sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan cita cita pendiri bangsa.
80. Kurikulum pendidikan semakin jauh dari kultur, nilai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, semakin jauh dari Pancasila dan semangat gotong royong.
81. Melepaskan secara penuh pendidian pada mekanisme pasar yang mengakibatkan sektor pendidikan dikuasai oleh kapitalis dan menjadi ajang cuci otak dalam rangka memasok pemikiran neoliberal
82. Pendidikan menjadi ajang bisnis untuk mengeruk keuantungan semata. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam rangka mengontrol bisnis pendikan sehingga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh hak yang sama dalam meraih pendidikan yang layak dan berkualitas.
83. Biaya pendidikan yang semakin mahal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga universitas. Terjadi inflasi pendidikan yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat bawah.
84. Terjadi dikriminasi yang luas diantara anggota masyarakat, diantara orang kaya dan orang miskin terkait dengan akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas.
Gagal Membangun Kesehatan Masyarakat
85. Pemerintah melakukan liberalisasi kesehatan yang ditandai dengan berkurangnya peran negara dalam sektor kesehatan, berkurangnya subsidi dan tidak adanya peran negara dalam menyediakan tenaga dan fasilitas kesehatan secara merata, murah di seluruh wiayah Indonesia.
86. Pemerintah meakukan privatisasi lembaga kesehatan termasuk memberikan keleluasaan kepada modal asing untuk menguasai rumah sakit secara mayoritas di Indonesia.
87. Melakukan komersialisasi kesehatan dengan memperluas dan meningkatkan peran swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan, binis obat obatan, vaksin dan seluruh peralatan kesehatan lainnya.
88. Meningkatnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Rata rata pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia sudah mencapai 70 persen dari pendapatan mereka (survey sebuah perusahaan asuransi terkemuka).
89. Pemeritah gagal menjamin keamanan, keselamatan dan masa depan tenaga kesehatan. Bukti nyata adalah keresahan para bidan yang menuntut kepastian masa depan dari pemerintah.
90. Terjadi diskriminasi yang luas dalam bidang kesehatan terkait akses mayarakat terhadap kesehatan yang berkualitas. Industri kesehatan menghina orang miskin dan memuliakan orang kaya.
Gagal Menyediakan Perumahan untuk Rakyat
91. Hilangnya tanggung jawab negara dalam menyediakan perumahan bagi rakyat. Hajat hidup rakyat akan perumahan diserahkan kepada pengembang /developer dan dijadikan ajang untuk mengakumulasi keuantungan.
92. Pemerintah menyuburkan liberlisasi sektor perumahan rakyat, melalui pembukaan investasi swasta dan asing. Akibatnya lahan, atau tanah dibawah penguasaan atau dominasi pengembang. Penguasaan lahan skala besar telah menjadi modus pengembang dalam meningkatkan hegemoni mereka.
93. Pemerintah menyuburkan finansialisasi perumahan akibatnya sektor perumahan indonesia jatuh ke tangan perusahaan financial global mealui para taipan nasional.
94. Pemerintah menyuburkan spekulasi dalam sektor perumahan yang mengakibatkan terjadinya gelembung harga rumah dan apartemen secara tidak wajar.
95. Pemerintah membiarkan harga perumahan dan apartemen melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.
96. Pemerintah membiarkan terjadinya over suplai rumah dan ruang perkantoran sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki rumah.
97. Subsidi APBN sektor perumahan tidak dinikmati oleh kalangan masyarakat bawah, namun justru dinikmati oleh perusahaan keuangan, bank dan asuransi. Kredit perumahan telah menjadi ajang penghisapan yang sangat kejam.
98. Meningkatnya jumlah masyararajat yang tidak memiliki rumah akibat tidak tersedianya kemampuan untuk membeli dan mendapatkan rumah.
Gagal Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan
99. Indonesia merupakan negara anggota G20 atau negara dengan PDB terbesar di dunia yang rakyatnya paling miskin. Tapi pemerintahnya berlagak seperti negara maju. Pro pencabutan subsidi, pro pembukaan pasar.
100. pemerintah gagal menurunkan tingkat kemiskinan dengan menggunakan sumber daya anggaran APBN yang cukup besar. Jumlah penduduk miskin terus meningkat dari tahun.
101. Pemerintah gagal mengatasi kedalaman kemiskinan yang semakin parah yang dibuktikan dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin menuju sekarat.
Akan berlanjut dengan ratusan kegagalan lainnya...[***]
Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta
Langganan:
Postingan (Atom)