Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Pukul 23.30 WIB bertempat di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta Telah tiba impor senjata Api dan Amunisi yang diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri dengan menggunakan Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024, Dapat dilaporkan sbb :
a. Pesawat charter model Antonov An-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL 4024 dengan data pengirim ; Arsenal JSCO 100 Rozova Dolina STR, 6100 Kazanlak Bulgaria, dengan alamat penerima ; Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri Kesatriaan Amji Antak Kelapa dua Cimanggis, Indonesia. Pesawat tersebut memuat senjata api dan amunisi yang diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas untuk didistribusikan ke Korps Brimob Polri.
b. Adapun urutan kegiatan antara lain:
1. Pkl 23.30 WIB Pesawat Landing di Bandara Soekarno Hatta,
2. Pkl 223.45 WIB Unloading barang mulai
3. Pkl 01.25 WIB Unloading barang selesai, barang digeser ke Kargo Unex.
c. Adapun data barang sbb ;
1. Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk. Dikemas dalam 28 box (10 pucuk/box), dengan berat total 2.212 kg.
2. Amunition Castior 40mm, 40x 46mm round RLV-HEFJ with high explosive fragmentation Jump Grenade, dikemas dalam 70 box (84 butir/box) dan 1 box (52 butir), total 5.932 butir (71 box) dengan berat 2.829 kg.
d. Hingga saat ini rekomendasi Kabais TNI terkait ijin masuk impor barang tersebut belum diterbitkan, meskipun sudah diajukan berdasarkan Surat Dankorps Brimob Polri kepada Kabais TNI Nomor B/2122/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
e. Pihak Korps Brimob Polri tidak akan mengambil barang tersebut sebelum terbit rekomendasi dari Bais TNI dan Proses Kepabeanan selesai, dan saat ini barang diendapkan di Gudang UNEX Area kargo Bandara Soekarno Hatta menunggu rekomendasi dari Bais TNI.
Sabtu, 30 September 2017
Kamis, 21 September 2017
MSS Badan intelijen China di istana ?
*Ada Agen Intelijen Komunis-Cina Dalam Istana Jokowi*
Eramuslim.com – Pengamat Intelejen Sofjan Lubis mengatakan ada orang dalam Istana yang menjadi bagian dari MSS ( Badan Intelejen China ). Orang tersebut, disebut-sebut merupakan seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan lingkaran penguasa besar China yang berada di Singapura
Sang pengusaha yang menjadi lingkar dalam istana ini selalu menjadi sosok yang ‘pengendali’ aturan aturan ekonomi Indonesia termasuk aturan tax amnesty yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi
Sofyan menepis dugaan bahwa pengusaha yang dimaksud berinisial JR. JR memang bagian intelejen China yang mendapat tugas untuk kesuksesan skenario pemimpin dunia (dengan kasak kusuknya) seperti dengan Bill Clinton atau pada suksesi Jokowi pada 2014. Tetapi JR bukan bagian dari MSS.
Pengusaha ini juga menjadi orang di belakang kembalinya buronan BLBI Samadikun Hartono yang belum lama ini ‘dijemput’ aparat Indonesia di Shanghai.
Apakah MSS itu?
MSS badan intelejen milik China, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri
Republik Rakyat Cina memiliki beberapa badan intelijen yaitu Ministry of Public Security (MPS/Departemen Keamanan Publik) yang mengurusi persoalan dalam negeri, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri, dan The Military Intelligence Departement (MID/Departemen Intelijen Militer) yang dikenal dengan Departemen Kedua (Er Bu) dari People Liberation Army/ Tentara Pembebasan Rakyat yang fokus menangani intelijen militer taktis.
MSS bertanggung jawab kepada menteri dan Dewan Negara (state council) serta Partai Komunis Cina Komisi Hukum dan Politik (Chinese Communist Party Political Science and Law Commission).
Salah satu karateristik dari organisasi intelijen Cina, seperti MSS adalah memiliki kewenangan penuh, terpisah dengan beberapa departemen keamanan lainnya.
Operasi intelijen Cina menyebar dan dikenal aktif melakukan operasi kontra intelijen di seluruh dunia. Salah satu kegiatan MSS adalah rekruitmen penduduk Cina di luar neger, yang menjadi metode efektif dalam melakukan counter spionase terhadap negara lain.
Pertanyaannya, sadarkah Indonesia akan ancaman keberadaan pengusaha yang merangkap sebagai intelejen China ini? Atau jangan-jangan malah terlena dan dengan sadar menyerahkan kedaulatan negara ke tangan China?(ts/portalpiyungan)
https://m.eramuslim.com/berita/nasional/ada-agen-intelijen-komunis-cina-dalam-istana-jokowi.htm
Eramuslim.com – Pengamat Intelejen Sofjan Lubis mengatakan ada orang dalam Istana yang menjadi bagian dari MSS ( Badan Intelejen China ). Orang tersebut, disebut-sebut merupakan seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan lingkaran penguasa besar China yang berada di Singapura
Sang pengusaha yang menjadi lingkar dalam istana ini selalu menjadi sosok yang ‘pengendali’ aturan aturan ekonomi Indonesia termasuk aturan tax amnesty yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi
Sofyan menepis dugaan bahwa pengusaha yang dimaksud berinisial JR. JR memang bagian intelejen China yang mendapat tugas untuk kesuksesan skenario pemimpin dunia (dengan kasak kusuknya) seperti dengan Bill Clinton atau pada suksesi Jokowi pada 2014. Tetapi JR bukan bagian dari MSS.
Pengusaha ini juga menjadi orang di belakang kembalinya buronan BLBI Samadikun Hartono yang belum lama ini ‘dijemput’ aparat Indonesia di Shanghai.
Apakah MSS itu?
MSS badan intelejen milik China, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri
Republik Rakyat Cina memiliki beberapa badan intelijen yaitu Ministry of Public Security (MPS/Departemen Keamanan Publik) yang mengurusi persoalan dalam negeri, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri, dan The Military Intelligence Departement (MID/Departemen Intelijen Militer) yang dikenal dengan Departemen Kedua (Er Bu) dari People Liberation Army/ Tentara Pembebasan Rakyat yang fokus menangani intelijen militer taktis.
MSS bertanggung jawab kepada menteri dan Dewan Negara (state council) serta Partai Komunis Cina Komisi Hukum dan Politik (Chinese Communist Party Political Science and Law Commission).
Salah satu karateristik dari organisasi intelijen Cina, seperti MSS adalah memiliki kewenangan penuh, terpisah dengan beberapa departemen keamanan lainnya.
Operasi intelijen Cina menyebar dan dikenal aktif melakukan operasi kontra intelijen di seluruh dunia. Salah satu kegiatan MSS adalah rekruitmen penduduk Cina di luar neger, yang menjadi metode efektif dalam melakukan counter spionase terhadap negara lain.
Pertanyaannya, sadarkah Indonesia akan ancaman keberadaan pengusaha yang merangkap sebagai intelejen China ini? Atau jangan-jangan malah terlena dan dengan sadar menyerahkan kedaulatan negara ke tangan China?(ts/portalpiyungan)
https://m.eramuslim.com/berita/nasional/ada-agen-intelijen-komunis-cina-dalam-istana-jokowi.htm
Sabtu, 16 September 2017
Misteri Tirtayasa
*MISTERI APA DIBALIK PERTEMUAN TIRTAYASA?*
_(Mengais Kejujuran Dari Balik Pertemuan Kepala BIN, Kapolri dan Lukas Enembe)_
_Oleh : Ferdinand Hutahaean_
_Rumah Amanah Rakyat_
10 hari sudah pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Kapolri Tito Karnavian dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Memasuki hari ke tiga sejak pertemuan itu terungkap ke publik. *Sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh para pihak yang bertemu bahwa pertemuan itu dan informasi tentang pertemuan serta isi pembicaraan dalam pertemuan itu akan terungkap ketengah publik.*
Ada bantahan yang sudah disampaikan oleh Polri melalui Kabiro Penmas Brigjen Rikwanto yang membenarkan pertemuan itu dan menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas pengamanan Pilkada 2018 di Papua. Sementara BIN sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi dari pertemuan tersebut. *Sementara itu Lukas Enembe tampak harus mencari jawaban yang bisa menenangkan situasi karena masyarakat Papua terlanjur melakukan perlawanan dengan mengelar unjuk rasa di Papua.*
Dari benerapa tanggapan yang ada, justru membuat logika semakin bertanya-tanya karena penjelasan yang terlalu singkat, dan penjelasan menunjukkan bahwa situasi tidak seperti yang di jelaskan. *Adanya informasi yang beredar menyatakan bahwa Lukas Enembe berada dalam tekanan untuk menanda tangani belasan butir pernyataan yang salah satunya kewajiban mengamankan Jokowi 2019 dan mengamankan PDIP 2019 belum terjawab sama sekali.* Justru ini yang menjadi titik fokus publik karena akan menjadi kemunduran demokrasi jika benar. Demikian juga tentang informasi yang beredar yaitu membarter kewajiban tersebut dengan penghentian perkara yang dituduhkan kepada Lukas Enembe dan tambahan kewajiban menerima Irjen Paulus Waterpau sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua yang akan dipasangkan dengan Lukas Enembe pada Pilkada serentak 2018 belum juga terjawab.
Mungkin saja informasi tersebut hanya rumor atau isu, tapi mungkin juga bahwa hal tersebut benar adanya. *Maka itu kita mencoba mengais kejujuran dari para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kejujuran itu sangat penting, mengingat yang dipertaruhkan dalam hal ini adalah masa depan Demokrasi yang susah payah kita bangun, dan juga ancaman kerusakan sistem negara karena ternyata alat negara sekelas Badan Intelijen Negara diperalat untuk kepentingan Partai Politik tertentu.* Padahal netralitas alat negara seperti BIN sangat mutlak dibutuhkan demi kelangsungan berjalannya negara ke arah yang benar.
Namun sepertinya akan sulit mendapatkan kejujuran meskipun kita mengaisnya dengan penuh harap. Biarlah bantah lisan berlangsung, tapi ijinkanlah saya tetap bertanya tentang pertemuan tersebut. Logika waras saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, karena ini memang logika sederhana yang sesungguhnya perlu dijawab.
Baiklah saya akan tutup artikel ini dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bila pertemuan itu benar untuk membahas keamanan Papua, mengapa Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Anwar sebagai penanggung jawab keamanan Papua tidak ikut serta?
2. Jika menang benar membahas tentang keamanan, sebagai daerah yang masih memiliki sisa konflik, mengapa Pandam Jayapura tidak turut diundang?
3. Apa kaitannya Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau hadir dalam pertemuan itu? Dan mengapa harus foto salam komando dengan Lukas Enembe?
4. Dari foto yang beredar, mengapa justru Lukas Enembe dan Paulus Waterpau diapit oleh KaBIN dan Kapolri? Posisi itu tidak lazim dalam sesi foto pejabat negara.
5. Jika membahas keamanan, mengapa Lukas Enembe dijemput Kabinda Papua dan tidak di ijinkan didampingi?
6. Jika membahas keamanan Papua, mengapa yang menjadi tuan rumah adalah BIN? Bukankah BIN tugasnya menyuplai informasi dan rekomendasi serta perkiraan kepada Presiden sebagai user? Mengapa juga tidak ada undangan resmi secara formal?
7. Jika membahas keamanan Papua, mengapa tuan rumahnya bukan Kapolri atau KeMenkopolhukam yang mengkordinasi antar lembaga? BIN dan POLRI itu dibawah kordinasi Menkopolhukam
*Semoga ini menguji nalar dan kejujuran kita.*
Jakarta, 16 September 2017
_(Mengais Kejujuran Dari Balik Pertemuan Kepala BIN, Kapolri dan Lukas Enembe)_
_Oleh : Ferdinand Hutahaean_
_Rumah Amanah Rakyat_
10 hari sudah pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Kapolri Tito Karnavian dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Memasuki hari ke tiga sejak pertemuan itu terungkap ke publik. *Sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh para pihak yang bertemu bahwa pertemuan itu dan informasi tentang pertemuan serta isi pembicaraan dalam pertemuan itu akan terungkap ketengah publik.*
Ada bantahan yang sudah disampaikan oleh Polri melalui Kabiro Penmas Brigjen Rikwanto yang membenarkan pertemuan itu dan menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas pengamanan Pilkada 2018 di Papua. Sementara BIN sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi dari pertemuan tersebut. *Sementara itu Lukas Enembe tampak harus mencari jawaban yang bisa menenangkan situasi karena masyarakat Papua terlanjur melakukan perlawanan dengan mengelar unjuk rasa di Papua.*
Dari benerapa tanggapan yang ada, justru membuat logika semakin bertanya-tanya karena penjelasan yang terlalu singkat, dan penjelasan menunjukkan bahwa situasi tidak seperti yang di jelaskan. *Adanya informasi yang beredar menyatakan bahwa Lukas Enembe berada dalam tekanan untuk menanda tangani belasan butir pernyataan yang salah satunya kewajiban mengamankan Jokowi 2019 dan mengamankan PDIP 2019 belum terjawab sama sekali.* Justru ini yang menjadi titik fokus publik karena akan menjadi kemunduran demokrasi jika benar. Demikian juga tentang informasi yang beredar yaitu membarter kewajiban tersebut dengan penghentian perkara yang dituduhkan kepada Lukas Enembe dan tambahan kewajiban menerima Irjen Paulus Waterpau sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua yang akan dipasangkan dengan Lukas Enembe pada Pilkada serentak 2018 belum juga terjawab.
Mungkin saja informasi tersebut hanya rumor atau isu, tapi mungkin juga bahwa hal tersebut benar adanya. *Maka itu kita mencoba mengais kejujuran dari para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kejujuran itu sangat penting, mengingat yang dipertaruhkan dalam hal ini adalah masa depan Demokrasi yang susah payah kita bangun, dan juga ancaman kerusakan sistem negara karena ternyata alat negara sekelas Badan Intelijen Negara diperalat untuk kepentingan Partai Politik tertentu.* Padahal netralitas alat negara seperti BIN sangat mutlak dibutuhkan demi kelangsungan berjalannya negara ke arah yang benar.
Namun sepertinya akan sulit mendapatkan kejujuran meskipun kita mengaisnya dengan penuh harap. Biarlah bantah lisan berlangsung, tapi ijinkanlah saya tetap bertanya tentang pertemuan tersebut. Logika waras saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, karena ini memang logika sederhana yang sesungguhnya perlu dijawab.
Baiklah saya akan tutup artikel ini dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bila pertemuan itu benar untuk membahas keamanan Papua, mengapa Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Anwar sebagai penanggung jawab keamanan Papua tidak ikut serta?
2. Jika menang benar membahas tentang keamanan, sebagai daerah yang masih memiliki sisa konflik, mengapa Pandam Jayapura tidak turut diundang?
3. Apa kaitannya Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau hadir dalam pertemuan itu? Dan mengapa harus foto salam komando dengan Lukas Enembe?
4. Dari foto yang beredar, mengapa justru Lukas Enembe dan Paulus Waterpau diapit oleh KaBIN dan Kapolri? Posisi itu tidak lazim dalam sesi foto pejabat negara.
5. Jika membahas keamanan, mengapa Lukas Enembe dijemput Kabinda Papua dan tidak di ijinkan didampingi?
6. Jika membahas keamanan Papua, mengapa yang menjadi tuan rumah adalah BIN? Bukankah BIN tugasnya menyuplai informasi dan rekomendasi serta perkiraan kepada Presiden sebagai user? Mengapa juga tidak ada undangan resmi secara formal?
7. Jika membahas keamanan Papua, mengapa tuan rumahnya bukan Kapolri atau KeMenkopolhukam yang mengkordinasi antar lembaga? BIN dan POLRI itu dibawah kordinasi Menkopolhukam
*Semoga ini menguji nalar dan kejujuran kita.*
Jakarta, 16 September 2017
Jumat, 15 September 2017
Menuju Husnul Khotimah
Asswrwb...Jika niat bermohon disertai menjslankn persyaratan jd "jenderal, laksamana, marsekal , profesor, milyarder ", diakhirat dg kaffah, mk slama ...?... thn masa tugas aktif hingga di pensiun negara, inshaAllah dipundak ada bintang yg hatinya berisi energi langit hasil dzikir, mengaji, sholat, zakat amal bhakti, selanjutny sambil menanti dipensiun Allah Swt, mk dg kebiasaan puasa Daud , .. inshaAllah akan dihampiri sakratul maut 50 % scr husnul khotimah krn sedang berpuasa Daud... Buat apa jadi jenderal, laksamana, marsekal, profesor, milyarder didunia, jika dipensiun Allah jd "kopral, pengamen" diakhirat, smoga Allah swt mengabulkan doa dan ihtiar kita, selamat beristirahat bersama kelg ytc, salam takzim 🙏🙏
Kamis, 14 September 2017
GTO bisa dipidana bila tdk trima rupiah !
PRESS RELEASE
ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (ASPEK INDONESIA)
GERAKAN NASIONAL NON TUNAI = ANCAMAN PHK MASSAL!
(14/09/2017) Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu, mendapat penolakan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 14/09/2017) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7.7 juta pengangguran justru Pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru. Pada Oktober 2017 yang akan datang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.
Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT? Mirah Sumirat mengatakan bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan. GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah, ungkap Mirah Sumirat. Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. (Sumber: Siaran pers Bank Indonesia No. 16/ 58 /DKom tanggal 14 Agustus 2014 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx)
Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat! Jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya “mudah, aman dan efisien” itu jelas terlalu mengada-ada karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya! Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/less cash society hanya akal-akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerintah, untuk dapat leluasa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.
Selain ancaman PHK massal di berbagai sektor industri, ASPEK Indonesia juga menilai bahwa GNNT bertentangan dengan Undang Undang tentang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mirah Sumirat membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi alasan masyarakat pengguna jalan tol untuk menolak pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, yaitu:
1. GTO telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menjadi tidak berlaku. Hal ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah RUPIAH, dengan ciri-ciri yang juga telah diatur dalam UU Mata Uang.
2. Transaksi melalui GTO hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card, padahal fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
3. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa; “Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
4. Pasal 23 UU Mata Uang menyatakan bahwa “Setiap orang DILARANG MENOLAK untuk menerima RUPIAH yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.
5. Dalam UU Mata Uang terdapat sanksi pidana terhadap orang yang menolak menerima Rupiah, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33 ayat 2). Bahkan apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dendanya ditambah 1/3 dari denda maksimum, penyitaan harta benda korporasi dan/atau pengurus korporasi, hingga pencabutan ijin usaha (Pasal 39 ayat 1).
Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah "diambil paksa" uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen "dipaksa" untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan GTO ini? ungkap Mirah Sumirat.
Kesimpulannya: Masyarakat tidak membutuhkan GNNT termasuk tidak membutuhkan GTO karena seharusnya masyarakat berhak menggunakan uang tunai rupiah sebagai alat tukar yang sah di negeri ini! Bagaimana mungkin konsumen yang bertransaksi di wilayah NKRI dan ingin membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani?
ASPEK Indonesia meminta kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk:
1. Segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.
2. Segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya.
3. Tetap memberikan pilihan kepada pengguna jalan tol untuk memilih pembayaran secara tunaibatau non tunai . Dengan menyediakan gardu tol yang melayani transaski melalui manusi atau mesin ( Gardu Tol Otomatis/ GTO ) di seluruh gerbang tol di Indonesia, demi jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi
4. Membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh Negara.
Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Mirah Sumirat, SE
Presiden
0812 9190 308
Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 88 111 45
ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (ASPEK INDONESIA)
GERAKAN NASIONAL NON TUNAI = ANCAMAN PHK MASSAL!
(14/09/2017) Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu, mendapat penolakan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 14/09/2017) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7.7 juta pengangguran justru Pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru. Pada Oktober 2017 yang akan datang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.
Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT? Mirah Sumirat mengatakan bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan. GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah, ungkap Mirah Sumirat. Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. (Sumber: Siaran pers Bank Indonesia No. 16/ 58 /DKom tanggal 14 Agustus 2014 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx)
Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat! Jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya “mudah, aman dan efisien” itu jelas terlalu mengada-ada karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya! Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/less cash society hanya akal-akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerintah, untuk dapat leluasa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.
Selain ancaman PHK massal di berbagai sektor industri, ASPEK Indonesia juga menilai bahwa GNNT bertentangan dengan Undang Undang tentang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mirah Sumirat membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi alasan masyarakat pengguna jalan tol untuk menolak pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, yaitu:
1. GTO telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menjadi tidak berlaku. Hal ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah RUPIAH, dengan ciri-ciri yang juga telah diatur dalam UU Mata Uang.
2. Transaksi melalui GTO hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card, padahal fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
3. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa; “Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
4. Pasal 23 UU Mata Uang menyatakan bahwa “Setiap orang DILARANG MENOLAK untuk menerima RUPIAH yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.
5. Dalam UU Mata Uang terdapat sanksi pidana terhadap orang yang menolak menerima Rupiah, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33 ayat 2). Bahkan apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dendanya ditambah 1/3 dari denda maksimum, penyitaan harta benda korporasi dan/atau pengurus korporasi, hingga pencabutan ijin usaha (Pasal 39 ayat 1).
Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah "diambil paksa" uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen "dipaksa" untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan GTO ini? ungkap Mirah Sumirat.
Kesimpulannya: Masyarakat tidak membutuhkan GNNT termasuk tidak membutuhkan GTO karena seharusnya masyarakat berhak menggunakan uang tunai rupiah sebagai alat tukar yang sah di negeri ini! Bagaimana mungkin konsumen yang bertransaksi di wilayah NKRI dan ingin membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani?
ASPEK Indonesia meminta kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk:
1. Segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.
2. Segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya.
3. Tetap memberikan pilihan kepada pengguna jalan tol untuk memilih pembayaran secara tunaibatau non tunai . Dengan menyediakan gardu tol yang melayani transaski melalui manusi atau mesin ( Gardu Tol Otomatis/ GTO ) di seluruh gerbang tol di Indonesia, demi jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi
4. Membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh Negara.
Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Mirah Sumirat, SE
Presiden
0812 9190 308
Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 88 111 45
Selasa, 12 September 2017
Serangan ASIMETRIK CINA di LCS.
Waspadai serangan Asimetrik Cina di LCS.
Selamat malam mohon ijin disampaikan laporan situasi terakhir di Laut Cina Selatan. Dari observasi intelijen dan pendapat para pakar internasional, Cina telah menggunakan Grey Zones Strategy untuk saat ini dan ke depan. Strategi ini memanfaatkan kombinasi kekuatan armada Coast Guard dan armada nelayan kapal ikan untuk memperkuat klaim Cina di Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina memobilisasi beberapa kapal perang mereka untuk dirubah statusnya menjadi kapal Coast Guard dengan hanya merubah cat abu-abu menjadi putih tetapi tidak menurunkan kemampuan persenjataanya. Artinya, kapal Coast Guard tapi setara dengan kapal perang militer. Selain itu, kapal Coast Guard mereka juga dilengkapi dengan non-lethal weapon seperti water canon. Pemerintah Cina juga melakukan pelatihan militer untuk semua nelayan dan juga sebagian prajurit marinir mereka ditugaskan menjadi nelayan kapal ikan. Nelayan terlatih tersebut kini disebut milisi maritim. Taktik yang digunakan dalam strategi ini adalah menggelar armada kapal ikan memasuki perairan negara lain yang diklaim Cina dengan back-up kapal Coast Guard. Beberapa kali TNI AL juga sudah menghadapi nelayan Cina yang melanggar kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jika Indonesia tetap menggunakan kapal perang TNI AL menghadapi kapal Coast Guard Cina, maka menurut hukum internasional Indonesia bisa berada pada posisi yang salah. Dengan demikian pemerintah Indonesia harus menghadapi grey zones strategy Cina tersebut dengan memobilisasi beberapa frigate TNI AL menjadi kapal-kapal Bakamla beserta seluruh ABK. Mabes TNI dapat mengarahkan TNI AL mempercepat rencana hibah kapal frigate KRI klas Ahmad Yani kepada Bakamla. Mabes TNI juga dapat mengarahkan TNI AL melakukan pelatihan militer para nelayan di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna yang menangkap ikan di Laut Natuna, termasuk pelatihan intelijen kepada para nelayan tersebut untuk menjadi agen intelijen maritim. Secara terstruktur dipandang penting melakukan revisi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dan Strategi Pertahanan Maritim (SPMI) untuk menghadapi grey zones strategy Cina. Revisi ditujukan untuk menyusun strategi pengerahan dan penggelaran kekuatan TNI AL bersama komponen maritim lainnya pada masa konflik dan/atau krisis. Revisi kedua strategi TNI AL tersebut ke atas dapat menjadi masukan kepada Mabes TNI untuk revisi Strategi TNI, yakni Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) dan ke bawah dapat menjadi pedoman penyusunan Rules of Engagement (ROE) bagi Kotamaops TNI. Demikian, terima kasih atas perhatian. Hormat kami selalu.
Selamat malam mohon ijin disampaikan laporan situasi terakhir di Laut Cina Selatan. Dari observasi intelijen dan pendapat para pakar internasional, Cina telah menggunakan Grey Zones Strategy untuk saat ini dan ke depan. Strategi ini memanfaatkan kombinasi kekuatan armada Coast Guard dan armada nelayan kapal ikan untuk memperkuat klaim Cina di Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina memobilisasi beberapa kapal perang mereka untuk dirubah statusnya menjadi kapal Coast Guard dengan hanya merubah cat abu-abu menjadi putih tetapi tidak menurunkan kemampuan persenjataanya. Artinya, kapal Coast Guard tapi setara dengan kapal perang militer. Selain itu, kapal Coast Guard mereka juga dilengkapi dengan non-lethal weapon seperti water canon. Pemerintah Cina juga melakukan pelatihan militer untuk semua nelayan dan juga sebagian prajurit marinir mereka ditugaskan menjadi nelayan kapal ikan. Nelayan terlatih tersebut kini disebut milisi maritim. Taktik yang digunakan dalam strategi ini adalah menggelar armada kapal ikan memasuki perairan negara lain yang diklaim Cina dengan back-up kapal Coast Guard. Beberapa kali TNI AL juga sudah menghadapi nelayan Cina yang melanggar kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jika Indonesia tetap menggunakan kapal perang TNI AL menghadapi kapal Coast Guard Cina, maka menurut hukum internasional Indonesia bisa berada pada posisi yang salah. Dengan demikian pemerintah Indonesia harus menghadapi grey zones strategy Cina tersebut dengan memobilisasi beberapa frigate TNI AL menjadi kapal-kapal Bakamla beserta seluruh ABK. Mabes TNI dapat mengarahkan TNI AL mempercepat rencana hibah kapal frigate KRI klas Ahmad Yani kepada Bakamla. Mabes TNI juga dapat mengarahkan TNI AL melakukan pelatihan militer para nelayan di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna yang menangkap ikan di Laut Natuna, termasuk pelatihan intelijen kepada para nelayan tersebut untuk menjadi agen intelijen maritim. Secara terstruktur dipandang penting melakukan revisi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dan Strategi Pertahanan Maritim (SPMI) untuk menghadapi grey zones strategy Cina. Revisi ditujukan untuk menyusun strategi pengerahan dan penggelaran kekuatan TNI AL bersama komponen maritim lainnya pada masa konflik dan/atau krisis. Revisi kedua strategi TNI AL tersebut ke atas dapat menjadi masukan kepada Mabes TNI untuk revisi Strategi TNI, yakni Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) dan ke bawah dapat menjadi pedoman penyusunan Rules of Engagement (ROE) bagi Kotamaops TNI. Demikian, terima kasih atas perhatian. Hormat kami selalu.
Kamis, 07 September 2017
Serangan kristenisasi James Riyadi
Copas:
*PERLU KEMBALINYA LASKAR JIHAD:*
*Menghancurkan Proyek Kristenisasi James Riyadi*
Mega Proyek Kristenisasi James Riyadi di
Indonesia
Media Kebangkitan
Rabu, 06 September 2017
BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Sungguh sangat luar biasa langkah strategis yang jalankan oleh James Riyadi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negeri Kristen. Dengan proyek Mega-Kristenisasi James T.Riady tentu bukan sebuah pekerjaan main-main.
Perlu didukung dana dan jaringan yang luar biasa. Urusan dana, tak jadi kendala. Keluarga Riady adalah pengendali bisnis raksasa yang bergerak di bidang perbankan,TV kabel,telepon selular, online shopping, jasa teknologi informasi,perkantoran, dan sederetan bidang lainnya. Konon total asetnya mencapai $ 12 milyar dollar.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Namun dana besar saja tidak cukup. Perlu digerakkan oleh mesin yang taktis dan berjaringan luas. Karena itulah James T Riady menggandeng World Harvest Global (WHG)dan American Institute for Maghrib Studies (AIMS) untuk menyukseskan proyeknya.
WHG adalah pusat misionaris dunia yang bermarkas di California, AS. Berdiri tahun 1989 sebagai bagian dari program Koalisi Kristen yang dirintis evangelis terkenal,Pat Robertson. Cabangnya sudah bertebaran di banyak negara antara lain Jepang, Malaysia,Indonesia Jerman, dan Belanda.
Di Indonesia, markas WHG ada di Lippo Karawaci. Motor penggeraknya adalah sang boss Lippo Group, James T Riady. Tetapi namanya agak berbeda, yaitu World Harvest Center (WHC). Aktivitas sehari-harinya dikomandani oleh pendeta Dr Jimmy Oentoro.
Sedangkan AIMS adalah lembaga studi pemikiran dan kebudayaan Yahudi di AS. Institusi ini merupakan mitra utama Christian Coalition (Koalisi Kristen).
Hadirnya WHC di Indonesia tak lepas dari eratnya persahabatan spiritual antara James T. Riady dan pendeta Pat Robertson. Konon mereka mulai saling kenal tatkala keduanya terlibat dalam misi khusus tim sukses Presiden AS.
Mula-mula era George Bush Sr,kemudian Bill Clinton, dan akhirnya George W Bush. Selain aktif sebagai tele-evangelis di Christian Broadcasting Network (CBN) dan Christian Coalition, Pat Robertson memang menjadi tim inti kampanye kepresidenan keluarga George Bush.
Keluarga Riady pernah bikin heboh karena terlibat skandal keuangan dalam kampanye Presiden Bill Clinton (1992). Saat itu, Pat Robertson tampil sebagai saksi meringankan keluarga Riady.
Pada program The 700 Club di CBN, dia berkata, James Riady dan ayahnya (Mokhtar Riady, red) adalah teman karib saya. Keduanya telah lahir kembali dalam Kristen. James telah menyatakan keinginannya menjadi pastor dan misionaris.
Orang Asia perlu diberi kesempatan berpartisipasi sebagai pegawai Tuhan. Nampaknya, Keterlibatan James dalam misi Kristen diakui sebagai bagian dari pertaubatannya.
James juga menyebut Pat Robertson sebagai orang yang telah menyadarkannya kembali ke jalan terang. Dialah guru spiritual saya, ucap putra mahkota raja bisnis Lippo Group,Mochtar Riady ini.
Tampaknya hubungan Pat Robertson dengan keluarga Riady memang sangat dekat. Tahun 2002, dalam menyukseskan Proyek Misi 2002, Pat Robertson datang ke WHC di Lippo Karawaci Tangerang.
Persahabatan kedua gembala itu juga merambah dunia bisnis serta berbagai proyek dan agenda misi Kristen global. Keduanya melihat Indonesia bisa menjadi salah satu pusat misi Kristen yang prospektif.
Maka, berdirilah WHC di kawasan bisnis Lippo beserta sejumlah sarana penunjangnya. Ada lembaga pendidikan, seminari, rumah sakit, rumah produksi (production house), dan lembaga misi berkedok sosial lainnya.
Televisi Misionaris, sejak tahun 1998, James dan Pat secara khusus berkongsi mengembangkan International Family Entertainment (IFE) dengan investasi USD 10 juta. IFE bersama Lippo Group dan Malayan United Industries Bhd kemudian membeli 80% saham Chinese Entertainment
Broadcast Ltd yang mengelola jasa layanan TV satelit 24 jam. Stasiun TV misionaris itu punya target menyergap 1,25 milyar audiens berbahasa Mandarin dan Melayu di kawasan Asia Pasifik.
Saat ini, keduanya sedang merancang sebuah televisi misionaris di Indonesia. Namanya belum pasti. Kabarnya, CahayaTV, Gospel Overseas TV, atau HarvestTV. Kru televisi itu kini tengah belajar dan magang di CBN, jaringan televisi misonaris terbesar di AS (mungkin juga dunia) yang didirikan oleh Pat Robertson.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Tentang tekad James Riady untuk tampil all-out dalam gerakan kristenisasi, pernah dipaparkannya dalam wawancara dengan majalah Fortune pada 23 Juli 2001. James akan berkonsentrasi mengembangkan sekolahnya yang mewah di kawasan bisnis Lippo, serta proyek besar industri media.
Dia juga akan membuka 1.000 sekolah Kristen di desa-desa miskin di seluruh Indonesia. James juga memaparkan bagaimana dia bersama Pat Robertson terobsesi untuk membuka jaringan Kristen di Indonesia dengan WHC sebagai markas utamanya.
Sukses dibidang ekonomi, dan gerakan kristenisasi di Indonesia, melalui berbagai sarana yang dibangun itu, sekarang James Riyadi memasuki tahapan ketiga, yaitu masuk ke dunia politik.
Dengan lobbi di Washington, menurut "Penyambung Lidah Bung Karno", Permadi, sekarang James Riyadi bersama sejumlah konglomerat Cina, ingin mengokohkan genggaman politik dengan menggunakan bonekanya 'Jokowi' yang bakal calon presiden yang akan didukung menjadi calon presiden 2014.
Jika sukses membawa Jokowi ke Istana Negara, James Riyadi dan kelompok konglomerat Cina di Indonesia, bukan hanya sukses menguasai ekonomi dan poliltik, tetapi dengan payung politik dan lobbi di Istana, maka James Riyadi akan semakin leluasa untuk mengembangkan kristen - evengelist di Indonesia. James Riyadi dan Jokowi sama-sama annggota Rotary Club.
Mungkinkah Islam hanya tinggal nama di Indonesia? Dengan begitu luar biasa gerakan kristenisasi James Riyadi yang didukung kekuatan dana dan sarana, serta gereja internasional, termasuk sejumlah lobbi di Washington. [vi]
*PERLU KEMBALINYA LASKAR JIHAD:*
*Menghancurkan Proyek Kristenisasi James Riyadi*
Mega Proyek Kristenisasi James Riyadi di
Indonesia
Media Kebangkitan
Rabu, 06 September 2017
BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Sungguh sangat luar biasa langkah strategis yang jalankan oleh James Riyadi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negeri Kristen. Dengan proyek Mega-Kristenisasi James T.Riady tentu bukan sebuah pekerjaan main-main.
Perlu didukung dana dan jaringan yang luar biasa. Urusan dana, tak jadi kendala. Keluarga Riady adalah pengendali bisnis raksasa yang bergerak di bidang perbankan,TV kabel,telepon selular, online shopping, jasa teknologi informasi,perkantoran, dan sederetan bidang lainnya. Konon total asetnya mencapai $ 12 milyar dollar.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Namun dana besar saja tidak cukup. Perlu digerakkan oleh mesin yang taktis dan berjaringan luas. Karena itulah James T Riady menggandeng World Harvest Global (WHG)dan American Institute for Maghrib Studies (AIMS) untuk menyukseskan proyeknya.
WHG adalah pusat misionaris dunia yang bermarkas di California, AS. Berdiri tahun 1989 sebagai bagian dari program Koalisi Kristen yang dirintis evangelis terkenal,Pat Robertson. Cabangnya sudah bertebaran di banyak negara antara lain Jepang, Malaysia,Indonesia Jerman, dan Belanda.
Di Indonesia, markas WHG ada di Lippo Karawaci. Motor penggeraknya adalah sang boss Lippo Group, James T Riady. Tetapi namanya agak berbeda, yaitu World Harvest Center (WHC). Aktivitas sehari-harinya dikomandani oleh pendeta Dr Jimmy Oentoro.
Sedangkan AIMS adalah lembaga studi pemikiran dan kebudayaan Yahudi di AS. Institusi ini merupakan mitra utama Christian Coalition (Koalisi Kristen).
Hadirnya WHC di Indonesia tak lepas dari eratnya persahabatan spiritual antara James T. Riady dan pendeta Pat Robertson. Konon mereka mulai saling kenal tatkala keduanya terlibat dalam misi khusus tim sukses Presiden AS.
Mula-mula era George Bush Sr,kemudian Bill Clinton, dan akhirnya George W Bush. Selain aktif sebagai tele-evangelis di Christian Broadcasting Network (CBN) dan Christian Coalition, Pat Robertson memang menjadi tim inti kampanye kepresidenan keluarga George Bush.
Keluarga Riady pernah bikin heboh karena terlibat skandal keuangan dalam kampanye Presiden Bill Clinton (1992). Saat itu, Pat Robertson tampil sebagai saksi meringankan keluarga Riady.
Pada program The 700 Club di CBN, dia berkata, James Riady dan ayahnya (Mokhtar Riady, red) adalah teman karib saya. Keduanya telah lahir kembali dalam Kristen. James telah menyatakan keinginannya menjadi pastor dan misionaris.
Orang Asia perlu diberi kesempatan berpartisipasi sebagai pegawai Tuhan. Nampaknya, Keterlibatan James dalam misi Kristen diakui sebagai bagian dari pertaubatannya.
James juga menyebut Pat Robertson sebagai orang yang telah menyadarkannya kembali ke jalan terang. Dialah guru spiritual saya, ucap putra mahkota raja bisnis Lippo Group,Mochtar Riady ini.
Tampaknya hubungan Pat Robertson dengan keluarga Riady memang sangat dekat. Tahun 2002, dalam menyukseskan Proyek Misi 2002, Pat Robertson datang ke WHC di Lippo Karawaci Tangerang.
Persahabatan kedua gembala itu juga merambah dunia bisnis serta berbagai proyek dan agenda misi Kristen global. Keduanya melihat Indonesia bisa menjadi salah satu pusat misi Kristen yang prospektif.
Maka, berdirilah WHC di kawasan bisnis Lippo beserta sejumlah sarana penunjangnya. Ada lembaga pendidikan, seminari, rumah sakit, rumah produksi (production house), dan lembaga misi berkedok sosial lainnya.
Televisi Misionaris, sejak tahun 1998, James dan Pat secara khusus berkongsi mengembangkan International Family Entertainment (IFE) dengan investasi USD 10 juta. IFE bersama Lippo Group dan Malayan United Industries Bhd kemudian membeli 80% saham Chinese Entertainment
Broadcast Ltd yang mengelola jasa layanan TV satelit 24 jam. Stasiun TV misionaris itu punya target menyergap 1,25 milyar audiens berbahasa Mandarin dan Melayu di kawasan Asia Pasifik.
Saat ini, keduanya sedang merancang sebuah televisi misionaris di Indonesia. Namanya belum pasti. Kabarnya, CahayaTV, Gospel Overseas TV, atau HarvestTV. Kru televisi itu kini tengah belajar dan magang di CBN, jaringan televisi misonaris terbesar di AS (mungkin juga dunia) yang didirikan oleh Pat Robertson.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Tentang tekad James Riady untuk tampil all-out dalam gerakan kristenisasi, pernah dipaparkannya dalam wawancara dengan majalah Fortune pada 23 Juli 2001. James akan berkonsentrasi mengembangkan sekolahnya yang mewah di kawasan bisnis Lippo, serta proyek besar industri media.
Dia juga akan membuka 1.000 sekolah Kristen di desa-desa miskin di seluruh Indonesia. James juga memaparkan bagaimana dia bersama Pat Robertson terobsesi untuk membuka jaringan Kristen di Indonesia dengan WHC sebagai markas utamanya.
Sukses dibidang ekonomi, dan gerakan kristenisasi di Indonesia, melalui berbagai sarana yang dibangun itu, sekarang James Riyadi memasuki tahapan ketiga, yaitu masuk ke dunia politik.
Dengan lobbi di Washington, menurut "Penyambung Lidah Bung Karno", Permadi, sekarang James Riyadi bersama sejumlah konglomerat Cina, ingin mengokohkan genggaman politik dengan menggunakan bonekanya 'Jokowi' yang bakal calon presiden yang akan didukung menjadi calon presiden 2014.
Jika sukses membawa Jokowi ke Istana Negara, James Riyadi dan kelompok konglomerat Cina di Indonesia, bukan hanya sukses menguasai ekonomi dan poliltik, tetapi dengan payung politik dan lobbi di Istana, maka James Riyadi akan semakin leluasa untuk mengembangkan kristen - evengelist di Indonesia. James Riyadi dan Jokowi sama-sama annggota Rotary Club.
Mungkinkah Islam hanya tinggal nama di Indonesia? Dengan begitu luar biasa gerakan kristenisasi James Riyadi yang didukung kekuatan dana dan sarana, serta gereja internasional, termasuk sejumlah lobbi di Washington. [vi]
Langganan:
Postingan (Atom)