bongkar koruptor penanganan perbatasan

Perbatasan Lemah
Dana Rp 16,04 Triliun Gagal Terserap
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

TARAKAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengungkapkan, penanganan daerah-daerah perbatasan selama ini masih jauh dari optimal. Akibatnya, tidak hanya perekonomian di wilayah-wilayah itu yang tidak bergerak, tetapi juga tingkat kesejahteraan penduduknya masih kurang.
Fenomena itu ironis karena alokasi dana untuk kawasan perbatasan Indonesia secara menyeluruh sangat besar, yakni mencapai Rp 16,04 triliun. Selain itu, koordinasi penanganannya dilakukan 27 kementerian.

”Ini yang menurut kita kelemahan (penanganan). Meskipun dananya Rp 16,04 triliun untuk menangani kawasan perbatasan negara 2014, alokasinya tersebar di 27 kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian,” ujar Presiden kepada pers sebelum kembali ke Jakarta dari kunjungan kerjanya di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (16/12).

Menurut Presiden, dengan keterlibatan 27 kementerian dan lembaga lain, yang tanpa koordinasi serta perencanaan baik, dana Rp 16,04 triliun itu bukan hanya tidak jelas pemakaiannya, melainkan terdengar hasil-hasilnya pun tidak.

”Oleh sebab itu, kita akan sederhanakan tanggung jawab kementerian dan koordinasi serta alokasi anggarannya. Dari 27 kementerian, kita akan bahas menjadi tiga atau empat kementerian saja yang fokus bertanggung jawab menanganinya,” ujarnya.

Menurut Jokowi, dengan koordinasi baru dalam 3-4 kementerian saja, upaya menggerakkan ekonomi kawasan perbatasan dan kesejahteraan penduduknya akan berjalan beriringan dan saling menopang. ”Tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah dan komitmen,” ujarnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, selama ini kawasan perbatasan ditangani satu lembaga, yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri dengan mengoordinasi 27 kementerian. ”Namun, tampaknya tidak jalan. Inilah yang akan dibahas pada Rabu (17/12) dalam sidang kabinet terkait koordinasi baru yang lebih efisien dan efektif,” ujarnya saat turun dari pesawat.

Memprihatinkan
Di sela-sela peninjauan Pos Perbatasan TNI Angkatan Laut Sei Pancang atau Patok 1 Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, Kepala BNPP yang juga Mendagri Tjahjo Kumolo membenarkan, BNPP dengan koordinasi 27 kementerian dan lembaga tidak berjalan efektif.

”Dananya yang sangat besar itu tersebar bukan hanya di kementerian dan lembaga, tetapi juga 13 provinsi dan 39 kabupaten,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan, dari evaluasi Kemendagri ditemukan fakta, dana pemerintah yang terserap untuk pembangunan di kawasan-kawasan perbatasan tergolong sedikit. Dari dana yang diterima 24 kabupaten/kota senilai Rp 8,4 triliun, ternyata yang teralokasi di kecamatan-kecamatan dengan lokasi prioritas hanya 17,01 persen atau senilai Rp 1,44 triliun untuk infrastruktur dan layanan publik lainnya.

”Kalau melihat kondisi daerah-daerah perbatasan sekarang ini, kita tentu prihatin. Ke mana saja dan apa hasilnya dana yang sangat besar itu?” ujar Tjahjo.

Menurut dia, BNPP mendukung keputusan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan koordinasi dan mengefektifkan dan mengefisienkan BNPP beserta dananya menjadi 3-4 kementerian.

”Gagasannya, nantinya hanya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Kemendagri, yang fokus menangani perbatasan,” ujarnya.

Terkait kondisi pos-pos perbatasan negara yang tua dan reyot, seperti di Pulau Sebatik, Tjahjo mengatakan, mulai tahun 2015 Presiden sudah memerintahkan perubahan ”wajah” pos-pos perbatasan di seluruh Indonesia, dari Pulau Rondo di Aceh hingga pos-pos di Papua. Terkait dengan hal itu, pos-pos yang ada akan diperbarui, termasuk kesejahteraan petugas-petugasnya.

”Namun, Presiden juga mengingatkan, bersamaan dengan itu, kesejahteraan dan ekonomi penduduk harus beriringan ditingkatkan,” katanya.