Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Pukul 23.30 WIB bertempat di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta Telah tiba impor senjata Api dan Amunisi yang diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri dengan menggunakan Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024, Dapat dilaporkan sbb :
a. Pesawat charter model Antonov An-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL 4024 dengan data pengirim ; Arsenal JSCO 100 Rozova Dolina STR, 6100 Kazanlak Bulgaria, dengan alamat penerima ; Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri Kesatriaan Amji Antak Kelapa dua Cimanggis, Indonesia. Pesawat tersebut memuat senjata api dan amunisi yang diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas untuk didistribusikan ke Korps Brimob Polri.
b. Adapun urutan kegiatan antara lain:
1. Pkl 23.30 WIB Pesawat Landing di Bandara Soekarno Hatta,
2. Pkl 223.45 WIB Unloading barang mulai
3. Pkl 01.25 WIB Unloading barang selesai, barang digeser ke Kargo Unex.
c. Adapun data barang sbb ;
1. Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk. Dikemas dalam 28 box (10 pucuk/box), dengan berat total 2.212 kg.
2. Amunition Castior 40mm, 40x 46mm round RLV-HEFJ with high explosive fragmentation Jump Grenade, dikemas dalam 70 box (84 butir/box) dan 1 box (52 butir), total 5.932 butir (71 box) dengan berat 2.829 kg.
d. Hingga saat ini rekomendasi Kabais TNI terkait ijin masuk impor barang tersebut belum diterbitkan, meskipun sudah diajukan berdasarkan Surat Dankorps Brimob Polri kepada Kabais TNI Nomor B/2122/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
e. Pihak Korps Brimob Polri tidak akan mengambil barang tersebut sebelum terbit rekomendasi dari Bais TNI dan Proses Kepabeanan selesai, dan saat ini barang diendapkan di Gudang UNEX Area kargo Bandara Soekarno Hatta menunggu rekomendasi dari Bais TNI.
Sabtu, 30 September 2017
Kamis, 21 September 2017
MSS Badan intelijen China di istana ?
*Ada Agen Intelijen Komunis-Cina Dalam Istana Jokowi*
Eramuslim.com – Pengamat Intelejen Sofjan Lubis mengatakan ada orang dalam Istana yang menjadi bagian dari MSS ( Badan Intelejen China ). Orang tersebut, disebut-sebut merupakan seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan lingkaran penguasa besar China yang berada di Singapura
Sang pengusaha yang menjadi lingkar dalam istana ini selalu menjadi sosok yang ‘pengendali’ aturan aturan ekonomi Indonesia termasuk aturan tax amnesty yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi
Sofyan menepis dugaan bahwa pengusaha yang dimaksud berinisial JR. JR memang bagian intelejen China yang mendapat tugas untuk kesuksesan skenario pemimpin dunia (dengan kasak kusuknya) seperti dengan Bill Clinton atau pada suksesi Jokowi pada 2014. Tetapi JR bukan bagian dari MSS.
Pengusaha ini juga menjadi orang di belakang kembalinya buronan BLBI Samadikun Hartono yang belum lama ini ‘dijemput’ aparat Indonesia di Shanghai.
Apakah MSS itu?
MSS badan intelejen milik China, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri
Republik Rakyat Cina memiliki beberapa badan intelijen yaitu Ministry of Public Security (MPS/Departemen Keamanan Publik) yang mengurusi persoalan dalam negeri, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri, dan The Military Intelligence Departement (MID/Departemen Intelijen Militer) yang dikenal dengan Departemen Kedua (Er Bu) dari People Liberation Army/ Tentara Pembebasan Rakyat yang fokus menangani intelijen militer taktis.
MSS bertanggung jawab kepada menteri dan Dewan Negara (state council) serta Partai Komunis Cina Komisi Hukum dan Politik (Chinese Communist Party Political Science and Law Commission).
Salah satu karateristik dari organisasi intelijen Cina, seperti MSS adalah memiliki kewenangan penuh, terpisah dengan beberapa departemen keamanan lainnya.
Operasi intelijen Cina menyebar dan dikenal aktif melakukan operasi kontra intelijen di seluruh dunia. Salah satu kegiatan MSS adalah rekruitmen penduduk Cina di luar neger, yang menjadi metode efektif dalam melakukan counter spionase terhadap negara lain.
Pertanyaannya, sadarkah Indonesia akan ancaman keberadaan pengusaha yang merangkap sebagai intelejen China ini? Atau jangan-jangan malah terlena dan dengan sadar menyerahkan kedaulatan negara ke tangan China?(ts/portalpiyungan)
https://m.eramuslim.com/berita/nasional/ada-agen-intelijen-komunis-cina-dalam-istana-jokowi.htm
Eramuslim.com – Pengamat Intelejen Sofjan Lubis mengatakan ada orang dalam Istana yang menjadi bagian dari MSS ( Badan Intelejen China ). Orang tersebut, disebut-sebut merupakan seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan lingkaran penguasa besar China yang berada di Singapura
Sang pengusaha yang menjadi lingkar dalam istana ini selalu menjadi sosok yang ‘pengendali’ aturan aturan ekonomi Indonesia termasuk aturan tax amnesty yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi
Sofyan menepis dugaan bahwa pengusaha yang dimaksud berinisial JR. JR memang bagian intelejen China yang mendapat tugas untuk kesuksesan skenario pemimpin dunia (dengan kasak kusuknya) seperti dengan Bill Clinton atau pada suksesi Jokowi pada 2014. Tetapi JR bukan bagian dari MSS.
Pengusaha ini juga menjadi orang di belakang kembalinya buronan BLBI Samadikun Hartono yang belum lama ini ‘dijemput’ aparat Indonesia di Shanghai.
Apakah MSS itu?
MSS badan intelejen milik China, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri
Republik Rakyat Cina memiliki beberapa badan intelijen yaitu Ministry of Public Security (MPS/Departemen Keamanan Publik) yang mengurusi persoalan dalam negeri, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri, dan The Military Intelligence Departement (MID/Departemen Intelijen Militer) yang dikenal dengan Departemen Kedua (Er Bu) dari People Liberation Army/ Tentara Pembebasan Rakyat yang fokus menangani intelijen militer taktis.
MSS bertanggung jawab kepada menteri dan Dewan Negara (state council) serta Partai Komunis Cina Komisi Hukum dan Politik (Chinese Communist Party Political Science and Law Commission).
Salah satu karateristik dari organisasi intelijen Cina, seperti MSS adalah memiliki kewenangan penuh, terpisah dengan beberapa departemen keamanan lainnya.
Operasi intelijen Cina menyebar dan dikenal aktif melakukan operasi kontra intelijen di seluruh dunia. Salah satu kegiatan MSS adalah rekruitmen penduduk Cina di luar neger, yang menjadi metode efektif dalam melakukan counter spionase terhadap negara lain.
Pertanyaannya, sadarkah Indonesia akan ancaman keberadaan pengusaha yang merangkap sebagai intelejen China ini? Atau jangan-jangan malah terlena dan dengan sadar menyerahkan kedaulatan negara ke tangan China?(ts/portalpiyungan)
https://m.eramuslim.com/berita/nasional/ada-agen-intelijen-komunis-cina-dalam-istana-jokowi.htm
Sabtu, 16 September 2017
Misteri Tirtayasa
*MISTERI APA DIBALIK PERTEMUAN TIRTAYASA?*
_(Mengais Kejujuran Dari Balik Pertemuan Kepala BIN, Kapolri dan Lukas Enembe)_
_Oleh : Ferdinand Hutahaean_
_Rumah Amanah Rakyat_
10 hari sudah pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Kapolri Tito Karnavian dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Memasuki hari ke tiga sejak pertemuan itu terungkap ke publik. *Sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh para pihak yang bertemu bahwa pertemuan itu dan informasi tentang pertemuan serta isi pembicaraan dalam pertemuan itu akan terungkap ketengah publik.*
Ada bantahan yang sudah disampaikan oleh Polri melalui Kabiro Penmas Brigjen Rikwanto yang membenarkan pertemuan itu dan menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas pengamanan Pilkada 2018 di Papua. Sementara BIN sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi dari pertemuan tersebut. *Sementara itu Lukas Enembe tampak harus mencari jawaban yang bisa menenangkan situasi karena masyarakat Papua terlanjur melakukan perlawanan dengan mengelar unjuk rasa di Papua.*
Dari benerapa tanggapan yang ada, justru membuat logika semakin bertanya-tanya karena penjelasan yang terlalu singkat, dan penjelasan menunjukkan bahwa situasi tidak seperti yang di jelaskan. *Adanya informasi yang beredar menyatakan bahwa Lukas Enembe berada dalam tekanan untuk menanda tangani belasan butir pernyataan yang salah satunya kewajiban mengamankan Jokowi 2019 dan mengamankan PDIP 2019 belum terjawab sama sekali.* Justru ini yang menjadi titik fokus publik karena akan menjadi kemunduran demokrasi jika benar. Demikian juga tentang informasi yang beredar yaitu membarter kewajiban tersebut dengan penghentian perkara yang dituduhkan kepada Lukas Enembe dan tambahan kewajiban menerima Irjen Paulus Waterpau sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua yang akan dipasangkan dengan Lukas Enembe pada Pilkada serentak 2018 belum juga terjawab.
Mungkin saja informasi tersebut hanya rumor atau isu, tapi mungkin juga bahwa hal tersebut benar adanya. *Maka itu kita mencoba mengais kejujuran dari para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kejujuran itu sangat penting, mengingat yang dipertaruhkan dalam hal ini adalah masa depan Demokrasi yang susah payah kita bangun, dan juga ancaman kerusakan sistem negara karena ternyata alat negara sekelas Badan Intelijen Negara diperalat untuk kepentingan Partai Politik tertentu.* Padahal netralitas alat negara seperti BIN sangat mutlak dibutuhkan demi kelangsungan berjalannya negara ke arah yang benar.
Namun sepertinya akan sulit mendapatkan kejujuran meskipun kita mengaisnya dengan penuh harap. Biarlah bantah lisan berlangsung, tapi ijinkanlah saya tetap bertanya tentang pertemuan tersebut. Logika waras saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, karena ini memang logika sederhana yang sesungguhnya perlu dijawab.
Baiklah saya akan tutup artikel ini dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bila pertemuan itu benar untuk membahas keamanan Papua, mengapa Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Anwar sebagai penanggung jawab keamanan Papua tidak ikut serta?
2. Jika menang benar membahas tentang keamanan, sebagai daerah yang masih memiliki sisa konflik, mengapa Pandam Jayapura tidak turut diundang?
3. Apa kaitannya Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau hadir dalam pertemuan itu? Dan mengapa harus foto salam komando dengan Lukas Enembe?
4. Dari foto yang beredar, mengapa justru Lukas Enembe dan Paulus Waterpau diapit oleh KaBIN dan Kapolri? Posisi itu tidak lazim dalam sesi foto pejabat negara.
5. Jika membahas keamanan, mengapa Lukas Enembe dijemput Kabinda Papua dan tidak di ijinkan didampingi?
6. Jika membahas keamanan Papua, mengapa yang menjadi tuan rumah adalah BIN? Bukankah BIN tugasnya menyuplai informasi dan rekomendasi serta perkiraan kepada Presiden sebagai user? Mengapa juga tidak ada undangan resmi secara formal?
7. Jika membahas keamanan Papua, mengapa tuan rumahnya bukan Kapolri atau KeMenkopolhukam yang mengkordinasi antar lembaga? BIN dan POLRI itu dibawah kordinasi Menkopolhukam
*Semoga ini menguji nalar dan kejujuran kita.*
Jakarta, 16 September 2017
_(Mengais Kejujuran Dari Balik Pertemuan Kepala BIN, Kapolri dan Lukas Enembe)_
_Oleh : Ferdinand Hutahaean_
_Rumah Amanah Rakyat_
10 hari sudah pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Kapolri Tito Karnavian dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Memasuki hari ke tiga sejak pertemuan itu terungkap ke publik. *Sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh para pihak yang bertemu bahwa pertemuan itu dan informasi tentang pertemuan serta isi pembicaraan dalam pertemuan itu akan terungkap ketengah publik.*
Ada bantahan yang sudah disampaikan oleh Polri melalui Kabiro Penmas Brigjen Rikwanto yang membenarkan pertemuan itu dan menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas pengamanan Pilkada 2018 di Papua. Sementara BIN sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi dari pertemuan tersebut. *Sementara itu Lukas Enembe tampak harus mencari jawaban yang bisa menenangkan situasi karena masyarakat Papua terlanjur melakukan perlawanan dengan mengelar unjuk rasa di Papua.*
Dari benerapa tanggapan yang ada, justru membuat logika semakin bertanya-tanya karena penjelasan yang terlalu singkat, dan penjelasan menunjukkan bahwa situasi tidak seperti yang di jelaskan. *Adanya informasi yang beredar menyatakan bahwa Lukas Enembe berada dalam tekanan untuk menanda tangani belasan butir pernyataan yang salah satunya kewajiban mengamankan Jokowi 2019 dan mengamankan PDIP 2019 belum terjawab sama sekali.* Justru ini yang menjadi titik fokus publik karena akan menjadi kemunduran demokrasi jika benar. Demikian juga tentang informasi yang beredar yaitu membarter kewajiban tersebut dengan penghentian perkara yang dituduhkan kepada Lukas Enembe dan tambahan kewajiban menerima Irjen Paulus Waterpau sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua yang akan dipasangkan dengan Lukas Enembe pada Pilkada serentak 2018 belum juga terjawab.
Mungkin saja informasi tersebut hanya rumor atau isu, tapi mungkin juga bahwa hal tersebut benar adanya. *Maka itu kita mencoba mengais kejujuran dari para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kejujuran itu sangat penting, mengingat yang dipertaruhkan dalam hal ini adalah masa depan Demokrasi yang susah payah kita bangun, dan juga ancaman kerusakan sistem negara karena ternyata alat negara sekelas Badan Intelijen Negara diperalat untuk kepentingan Partai Politik tertentu.* Padahal netralitas alat negara seperti BIN sangat mutlak dibutuhkan demi kelangsungan berjalannya negara ke arah yang benar.
Namun sepertinya akan sulit mendapatkan kejujuran meskipun kita mengaisnya dengan penuh harap. Biarlah bantah lisan berlangsung, tapi ijinkanlah saya tetap bertanya tentang pertemuan tersebut. Logika waras saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, karena ini memang logika sederhana yang sesungguhnya perlu dijawab.
Baiklah saya akan tutup artikel ini dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bila pertemuan itu benar untuk membahas keamanan Papua, mengapa Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Anwar sebagai penanggung jawab keamanan Papua tidak ikut serta?
2. Jika menang benar membahas tentang keamanan, sebagai daerah yang masih memiliki sisa konflik, mengapa Pandam Jayapura tidak turut diundang?
3. Apa kaitannya Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau hadir dalam pertemuan itu? Dan mengapa harus foto salam komando dengan Lukas Enembe?
4. Dari foto yang beredar, mengapa justru Lukas Enembe dan Paulus Waterpau diapit oleh KaBIN dan Kapolri? Posisi itu tidak lazim dalam sesi foto pejabat negara.
5. Jika membahas keamanan, mengapa Lukas Enembe dijemput Kabinda Papua dan tidak di ijinkan didampingi?
6. Jika membahas keamanan Papua, mengapa yang menjadi tuan rumah adalah BIN? Bukankah BIN tugasnya menyuplai informasi dan rekomendasi serta perkiraan kepada Presiden sebagai user? Mengapa juga tidak ada undangan resmi secara formal?
7. Jika membahas keamanan Papua, mengapa tuan rumahnya bukan Kapolri atau KeMenkopolhukam yang mengkordinasi antar lembaga? BIN dan POLRI itu dibawah kordinasi Menkopolhukam
*Semoga ini menguji nalar dan kejujuran kita.*
Jakarta, 16 September 2017
Jumat, 15 September 2017
Menuju Husnul Khotimah
Asswrwb...Jika niat bermohon disertai menjslankn persyaratan jd "jenderal, laksamana, marsekal , profesor, milyarder ", diakhirat dg kaffah, mk slama ...?... thn masa tugas aktif hingga di pensiun negara, inshaAllah dipundak ada bintang yg hatinya berisi energi langit hasil dzikir, mengaji, sholat, zakat amal bhakti, selanjutny sambil menanti dipensiun Allah Swt, mk dg kebiasaan puasa Daud , .. inshaAllah akan dihampiri sakratul maut 50 % scr husnul khotimah krn sedang berpuasa Daud... Buat apa jadi jenderal, laksamana, marsekal, profesor, milyarder didunia, jika dipensiun Allah jd "kopral, pengamen" diakhirat, smoga Allah swt mengabulkan doa dan ihtiar kita, selamat beristirahat bersama kelg ytc, salam takzim 🙏🙏
Kamis, 14 September 2017
GTO bisa dipidana bila tdk trima rupiah !
PRESS RELEASE
ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (ASPEK INDONESIA)
GERAKAN NASIONAL NON TUNAI = ANCAMAN PHK MASSAL!
(14/09/2017) Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu, mendapat penolakan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 14/09/2017) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7.7 juta pengangguran justru Pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru. Pada Oktober 2017 yang akan datang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.
Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT? Mirah Sumirat mengatakan bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan. GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah, ungkap Mirah Sumirat. Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. (Sumber: Siaran pers Bank Indonesia No. 16/ 58 /DKom tanggal 14 Agustus 2014 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx)
Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat! Jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya “mudah, aman dan efisien” itu jelas terlalu mengada-ada karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya! Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/less cash society hanya akal-akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerintah, untuk dapat leluasa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.
Selain ancaman PHK massal di berbagai sektor industri, ASPEK Indonesia juga menilai bahwa GNNT bertentangan dengan Undang Undang tentang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mirah Sumirat membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi alasan masyarakat pengguna jalan tol untuk menolak pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, yaitu:
1. GTO telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menjadi tidak berlaku. Hal ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah RUPIAH, dengan ciri-ciri yang juga telah diatur dalam UU Mata Uang.
2. Transaksi melalui GTO hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card, padahal fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
3. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa; “Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
4. Pasal 23 UU Mata Uang menyatakan bahwa “Setiap orang DILARANG MENOLAK untuk menerima RUPIAH yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.
5. Dalam UU Mata Uang terdapat sanksi pidana terhadap orang yang menolak menerima Rupiah, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33 ayat 2). Bahkan apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dendanya ditambah 1/3 dari denda maksimum, penyitaan harta benda korporasi dan/atau pengurus korporasi, hingga pencabutan ijin usaha (Pasal 39 ayat 1).
Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah "diambil paksa" uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen "dipaksa" untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan GTO ini? ungkap Mirah Sumirat.
Kesimpulannya: Masyarakat tidak membutuhkan GNNT termasuk tidak membutuhkan GTO karena seharusnya masyarakat berhak menggunakan uang tunai rupiah sebagai alat tukar yang sah di negeri ini! Bagaimana mungkin konsumen yang bertransaksi di wilayah NKRI dan ingin membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani?
ASPEK Indonesia meminta kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk:
1. Segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.
2. Segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya.
3. Tetap memberikan pilihan kepada pengguna jalan tol untuk memilih pembayaran secara tunaibatau non tunai . Dengan menyediakan gardu tol yang melayani transaski melalui manusi atau mesin ( Gardu Tol Otomatis/ GTO ) di seluruh gerbang tol di Indonesia, demi jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi
4. Membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh Negara.
Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Mirah Sumirat, SE
Presiden
0812 9190 308
Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 88 111 45
ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (ASPEK INDONESIA)
GERAKAN NASIONAL NON TUNAI = ANCAMAN PHK MASSAL!
(14/09/2017) Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu, mendapat penolakan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 14/09/2017) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7.7 juta pengangguran justru Pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru. Pada Oktober 2017 yang akan datang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.
Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT? Mirah Sumirat mengatakan bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan. GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah, ungkap Mirah Sumirat. Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. (Sumber: Siaran pers Bank Indonesia No. 16/ 58 /DKom tanggal 14 Agustus 2014 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx)
Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat! Jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya “mudah, aman dan efisien” itu jelas terlalu mengada-ada karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya! Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/less cash society hanya akal-akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerintah, untuk dapat leluasa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.
Selain ancaman PHK massal di berbagai sektor industri, ASPEK Indonesia juga menilai bahwa GNNT bertentangan dengan Undang Undang tentang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mirah Sumirat membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi alasan masyarakat pengguna jalan tol untuk menolak pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, yaitu:
1. GTO telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menjadi tidak berlaku. Hal ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah RUPIAH, dengan ciri-ciri yang juga telah diatur dalam UU Mata Uang.
2. Transaksi melalui GTO hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card, padahal fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
3. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa; “Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
4. Pasal 23 UU Mata Uang menyatakan bahwa “Setiap orang DILARANG MENOLAK untuk menerima RUPIAH yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.
5. Dalam UU Mata Uang terdapat sanksi pidana terhadap orang yang menolak menerima Rupiah, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33 ayat 2). Bahkan apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dendanya ditambah 1/3 dari denda maksimum, penyitaan harta benda korporasi dan/atau pengurus korporasi, hingga pencabutan ijin usaha (Pasal 39 ayat 1).
Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah "diambil paksa" uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen "dipaksa" untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan GTO ini? ungkap Mirah Sumirat.
Kesimpulannya: Masyarakat tidak membutuhkan GNNT termasuk tidak membutuhkan GTO karena seharusnya masyarakat berhak menggunakan uang tunai rupiah sebagai alat tukar yang sah di negeri ini! Bagaimana mungkin konsumen yang bertransaksi di wilayah NKRI dan ingin membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani?
ASPEK Indonesia meminta kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk:
1. Segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.
2. Segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya.
3. Tetap memberikan pilihan kepada pengguna jalan tol untuk memilih pembayaran secara tunaibatau non tunai . Dengan menyediakan gardu tol yang melayani transaski melalui manusi atau mesin ( Gardu Tol Otomatis/ GTO ) di seluruh gerbang tol di Indonesia, demi jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi
4. Membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh Negara.
Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Mirah Sumirat, SE
Presiden
0812 9190 308
Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 88 111 45
Selasa, 12 September 2017
Serangan ASIMETRIK CINA di LCS.
Waspadai serangan Asimetrik Cina di LCS.
Selamat malam mohon ijin disampaikan laporan situasi terakhir di Laut Cina Selatan. Dari observasi intelijen dan pendapat para pakar internasional, Cina telah menggunakan Grey Zones Strategy untuk saat ini dan ke depan. Strategi ini memanfaatkan kombinasi kekuatan armada Coast Guard dan armada nelayan kapal ikan untuk memperkuat klaim Cina di Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina memobilisasi beberapa kapal perang mereka untuk dirubah statusnya menjadi kapal Coast Guard dengan hanya merubah cat abu-abu menjadi putih tetapi tidak menurunkan kemampuan persenjataanya. Artinya, kapal Coast Guard tapi setara dengan kapal perang militer. Selain itu, kapal Coast Guard mereka juga dilengkapi dengan non-lethal weapon seperti water canon. Pemerintah Cina juga melakukan pelatihan militer untuk semua nelayan dan juga sebagian prajurit marinir mereka ditugaskan menjadi nelayan kapal ikan. Nelayan terlatih tersebut kini disebut milisi maritim. Taktik yang digunakan dalam strategi ini adalah menggelar armada kapal ikan memasuki perairan negara lain yang diklaim Cina dengan back-up kapal Coast Guard. Beberapa kali TNI AL juga sudah menghadapi nelayan Cina yang melanggar kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jika Indonesia tetap menggunakan kapal perang TNI AL menghadapi kapal Coast Guard Cina, maka menurut hukum internasional Indonesia bisa berada pada posisi yang salah. Dengan demikian pemerintah Indonesia harus menghadapi grey zones strategy Cina tersebut dengan memobilisasi beberapa frigate TNI AL menjadi kapal-kapal Bakamla beserta seluruh ABK. Mabes TNI dapat mengarahkan TNI AL mempercepat rencana hibah kapal frigate KRI klas Ahmad Yani kepada Bakamla. Mabes TNI juga dapat mengarahkan TNI AL melakukan pelatihan militer para nelayan di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna yang menangkap ikan di Laut Natuna, termasuk pelatihan intelijen kepada para nelayan tersebut untuk menjadi agen intelijen maritim. Secara terstruktur dipandang penting melakukan revisi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dan Strategi Pertahanan Maritim (SPMI) untuk menghadapi grey zones strategy Cina. Revisi ditujukan untuk menyusun strategi pengerahan dan penggelaran kekuatan TNI AL bersama komponen maritim lainnya pada masa konflik dan/atau krisis. Revisi kedua strategi TNI AL tersebut ke atas dapat menjadi masukan kepada Mabes TNI untuk revisi Strategi TNI, yakni Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) dan ke bawah dapat menjadi pedoman penyusunan Rules of Engagement (ROE) bagi Kotamaops TNI. Demikian, terima kasih atas perhatian. Hormat kami selalu.
Selamat malam mohon ijin disampaikan laporan situasi terakhir di Laut Cina Selatan. Dari observasi intelijen dan pendapat para pakar internasional, Cina telah menggunakan Grey Zones Strategy untuk saat ini dan ke depan. Strategi ini memanfaatkan kombinasi kekuatan armada Coast Guard dan armada nelayan kapal ikan untuk memperkuat klaim Cina di Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina memobilisasi beberapa kapal perang mereka untuk dirubah statusnya menjadi kapal Coast Guard dengan hanya merubah cat abu-abu menjadi putih tetapi tidak menurunkan kemampuan persenjataanya. Artinya, kapal Coast Guard tapi setara dengan kapal perang militer. Selain itu, kapal Coast Guard mereka juga dilengkapi dengan non-lethal weapon seperti water canon. Pemerintah Cina juga melakukan pelatihan militer untuk semua nelayan dan juga sebagian prajurit marinir mereka ditugaskan menjadi nelayan kapal ikan. Nelayan terlatih tersebut kini disebut milisi maritim. Taktik yang digunakan dalam strategi ini adalah menggelar armada kapal ikan memasuki perairan negara lain yang diklaim Cina dengan back-up kapal Coast Guard. Beberapa kali TNI AL juga sudah menghadapi nelayan Cina yang melanggar kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jika Indonesia tetap menggunakan kapal perang TNI AL menghadapi kapal Coast Guard Cina, maka menurut hukum internasional Indonesia bisa berada pada posisi yang salah. Dengan demikian pemerintah Indonesia harus menghadapi grey zones strategy Cina tersebut dengan memobilisasi beberapa frigate TNI AL menjadi kapal-kapal Bakamla beserta seluruh ABK. Mabes TNI dapat mengarahkan TNI AL mempercepat rencana hibah kapal frigate KRI klas Ahmad Yani kepada Bakamla. Mabes TNI juga dapat mengarahkan TNI AL melakukan pelatihan militer para nelayan di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna yang menangkap ikan di Laut Natuna, termasuk pelatihan intelijen kepada para nelayan tersebut untuk menjadi agen intelijen maritim. Secara terstruktur dipandang penting melakukan revisi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dan Strategi Pertahanan Maritim (SPMI) untuk menghadapi grey zones strategy Cina. Revisi ditujukan untuk menyusun strategi pengerahan dan penggelaran kekuatan TNI AL bersama komponen maritim lainnya pada masa konflik dan/atau krisis. Revisi kedua strategi TNI AL tersebut ke atas dapat menjadi masukan kepada Mabes TNI untuk revisi Strategi TNI, yakni Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) dan ke bawah dapat menjadi pedoman penyusunan Rules of Engagement (ROE) bagi Kotamaops TNI. Demikian, terima kasih atas perhatian. Hormat kami selalu.
Kamis, 07 September 2017
Serangan kristenisasi James Riyadi
Copas:
*PERLU KEMBALINYA LASKAR JIHAD:*
*Menghancurkan Proyek Kristenisasi James Riyadi*
Mega Proyek Kristenisasi James Riyadi di
Indonesia
Media Kebangkitan
Rabu, 06 September 2017
BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Sungguh sangat luar biasa langkah strategis yang jalankan oleh James Riyadi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negeri Kristen. Dengan proyek Mega-Kristenisasi James T.Riady tentu bukan sebuah pekerjaan main-main.
Perlu didukung dana dan jaringan yang luar biasa. Urusan dana, tak jadi kendala. Keluarga Riady adalah pengendali bisnis raksasa yang bergerak di bidang perbankan,TV kabel,telepon selular, online shopping, jasa teknologi informasi,perkantoran, dan sederetan bidang lainnya. Konon total asetnya mencapai $ 12 milyar dollar.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Namun dana besar saja tidak cukup. Perlu digerakkan oleh mesin yang taktis dan berjaringan luas. Karena itulah James T Riady menggandeng World Harvest Global (WHG)dan American Institute for Maghrib Studies (AIMS) untuk menyukseskan proyeknya.
WHG adalah pusat misionaris dunia yang bermarkas di California, AS. Berdiri tahun 1989 sebagai bagian dari program Koalisi Kristen yang dirintis evangelis terkenal,Pat Robertson. Cabangnya sudah bertebaran di banyak negara antara lain Jepang, Malaysia,Indonesia Jerman, dan Belanda.
Di Indonesia, markas WHG ada di Lippo Karawaci. Motor penggeraknya adalah sang boss Lippo Group, James T Riady. Tetapi namanya agak berbeda, yaitu World Harvest Center (WHC). Aktivitas sehari-harinya dikomandani oleh pendeta Dr Jimmy Oentoro.
Sedangkan AIMS adalah lembaga studi pemikiran dan kebudayaan Yahudi di AS. Institusi ini merupakan mitra utama Christian Coalition (Koalisi Kristen).
Hadirnya WHC di Indonesia tak lepas dari eratnya persahabatan spiritual antara James T. Riady dan pendeta Pat Robertson. Konon mereka mulai saling kenal tatkala keduanya terlibat dalam misi khusus tim sukses Presiden AS.
Mula-mula era George Bush Sr,kemudian Bill Clinton, dan akhirnya George W Bush. Selain aktif sebagai tele-evangelis di Christian Broadcasting Network (CBN) dan Christian Coalition, Pat Robertson memang menjadi tim inti kampanye kepresidenan keluarga George Bush.
Keluarga Riady pernah bikin heboh karena terlibat skandal keuangan dalam kampanye Presiden Bill Clinton (1992). Saat itu, Pat Robertson tampil sebagai saksi meringankan keluarga Riady.
Pada program The 700 Club di CBN, dia berkata, James Riady dan ayahnya (Mokhtar Riady, red) adalah teman karib saya. Keduanya telah lahir kembali dalam Kristen. James telah menyatakan keinginannya menjadi pastor dan misionaris.
Orang Asia perlu diberi kesempatan berpartisipasi sebagai pegawai Tuhan. Nampaknya, Keterlibatan James dalam misi Kristen diakui sebagai bagian dari pertaubatannya.
James juga menyebut Pat Robertson sebagai orang yang telah menyadarkannya kembali ke jalan terang. Dialah guru spiritual saya, ucap putra mahkota raja bisnis Lippo Group,Mochtar Riady ini.
Tampaknya hubungan Pat Robertson dengan keluarga Riady memang sangat dekat. Tahun 2002, dalam menyukseskan Proyek Misi 2002, Pat Robertson datang ke WHC di Lippo Karawaci Tangerang.
Persahabatan kedua gembala itu juga merambah dunia bisnis serta berbagai proyek dan agenda misi Kristen global. Keduanya melihat Indonesia bisa menjadi salah satu pusat misi Kristen yang prospektif.
Maka, berdirilah WHC di kawasan bisnis Lippo beserta sejumlah sarana penunjangnya. Ada lembaga pendidikan, seminari, rumah sakit, rumah produksi (production house), dan lembaga misi berkedok sosial lainnya.
Televisi Misionaris, sejak tahun 1998, James dan Pat secara khusus berkongsi mengembangkan International Family Entertainment (IFE) dengan investasi USD 10 juta. IFE bersama Lippo Group dan Malayan United Industries Bhd kemudian membeli 80% saham Chinese Entertainment
Broadcast Ltd yang mengelola jasa layanan TV satelit 24 jam. Stasiun TV misionaris itu punya target menyergap 1,25 milyar audiens berbahasa Mandarin dan Melayu di kawasan Asia Pasifik.
Saat ini, keduanya sedang merancang sebuah televisi misionaris di Indonesia. Namanya belum pasti. Kabarnya, CahayaTV, Gospel Overseas TV, atau HarvestTV. Kru televisi itu kini tengah belajar dan magang di CBN, jaringan televisi misonaris terbesar di AS (mungkin juga dunia) yang didirikan oleh Pat Robertson.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Tentang tekad James Riady untuk tampil all-out dalam gerakan kristenisasi, pernah dipaparkannya dalam wawancara dengan majalah Fortune pada 23 Juli 2001. James akan berkonsentrasi mengembangkan sekolahnya yang mewah di kawasan bisnis Lippo, serta proyek besar industri media.
Dia juga akan membuka 1.000 sekolah Kristen di desa-desa miskin di seluruh Indonesia. James juga memaparkan bagaimana dia bersama Pat Robertson terobsesi untuk membuka jaringan Kristen di Indonesia dengan WHC sebagai markas utamanya.
Sukses dibidang ekonomi, dan gerakan kristenisasi di Indonesia, melalui berbagai sarana yang dibangun itu, sekarang James Riyadi memasuki tahapan ketiga, yaitu masuk ke dunia politik.
Dengan lobbi di Washington, menurut "Penyambung Lidah Bung Karno", Permadi, sekarang James Riyadi bersama sejumlah konglomerat Cina, ingin mengokohkan genggaman politik dengan menggunakan bonekanya 'Jokowi' yang bakal calon presiden yang akan didukung menjadi calon presiden 2014.
Jika sukses membawa Jokowi ke Istana Negara, James Riyadi dan kelompok konglomerat Cina di Indonesia, bukan hanya sukses menguasai ekonomi dan poliltik, tetapi dengan payung politik dan lobbi di Istana, maka James Riyadi akan semakin leluasa untuk mengembangkan kristen - evengelist di Indonesia. James Riyadi dan Jokowi sama-sama annggota Rotary Club.
Mungkinkah Islam hanya tinggal nama di Indonesia? Dengan begitu luar biasa gerakan kristenisasi James Riyadi yang didukung kekuatan dana dan sarana, serta gereja internasional, termasuk sejumlah lobbi di Washington. [vi]
*PERLU KEMBALINYA LASKAR JIHAD:*
*Menghancurkan Proyek Kristenisasi James Riyadi*
Mega Proyek Kristenisasi James Riyadi di
Indonesia
Media Kebangkitan
Rabu, 06 September 2017
BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Sungguh sangat luar biasa langkah strategis yang jalankan oleh James Riyadi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negeri Kristen. Dengan proyek Mega-Kristenisasi James T.Riady tentu bukan sebuah pekerjaan main-main.
Perlu didukung dana dan jaringan yang luar biasa. Urusan dana, tak jadi kendala. Keluarga Riady adalah pengendali bisnis raksasa yang bergerak di bidang perbankan,TV kabel,telepon selular, online shopping, jasa teknologi informasi,perkantoran, dan sederetan bidang lainnya. Konon total asetnya mencapai $ 12 milyar dollar.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Namun dana besar saja tidak cukup. Perlu digerakkan oleh mesin yang taktis dan berjaringan luas. Karena itulah James T Riady menggandeng World Harvest Global (WHG)dan American Institute for Maghrib Studies (AIMS) untuk menyukseskan proyeknya.
WHG adalah pusat misionaris dunia yang bermarkas di California, AS. Berdiri tahun 1989 sebagai bagian dari program Koalisi Kristen yang dirintis evangelis terkenal,Pat Robertson. Cabangnya sudah bertebaran di banyak negara antara lain Jepang, Malaysia,Indonesia Jerman, dan Belanda.
Di Indonesia, markas WHG ada di Lippo Karawaci. Motor penggeraknya adalah sang boss Lippo Group, James T Riady. Tetapi namanya agak berbeda, yaitu World Harvest Center (WHC). Aktivitas sehari-harinya dikomandani oleh pendeta Dr Jimmy Oentoro.
Sedangkan AIMS adalah lembaga studi pemikiran dan kebudayaan Yahudi di AS. Institusi ini merupakan mitra utama Christian Coalition (Koalisi Kristen).
Hadirnya WHC di Indonesia tak lepas dari eratnya persahabatan spiritual antara James T. Riady dan pendeta Pat Robertson. Konon mereka mulai saling kenal tatkala keduanya terlibat dalam misi khusus tim sukses Presiden AS.
Mula-mula era George Bush Sr,kemudian Bill Clinton, dan akhirnya George W Bush. Selain aktif sebagai tele-evangelis di Christian Broadcasting Network (CBN) dan Christian Coalition, Pat Robertson memang menjadi tim inti kampanye kepresidenan keluarga George Bush.
Keluarga Riady pernah bikin heboh karena terlibat skandal keuangan dalam kampanye Presiden Bill Clinton (1992). Saat itu, Pat Robertson tampil sebagai saksi meringankan keluarga Riady.
Pada program The 700 Club di CBN, dia berkata, James Riady dan ayahnya (Mokhtar Riady, red) adalah teman karib saya. Keduanya telah lahir kembali dalam Kristen. James telah menyatakan keinginannya menjadi pastor dan misionaris.
Orang Asia perlu diberi kesempatan berpartisipasi sebagai pegawai Tuhan. Nampaknya, Keterlibatan James dalam misi Kristen diakui sebagai bagian dari pertaubatannya.
James juga menyebut Pat Robertson sebagai orang yang telah menyadarkannya kembali ke jalan terang. Dialah guru spiritual saya, ucap putra mahkota raja bisnis Lippo Group,Mochtar Riady ini.
Tampaknya hubungan Pat Robertson dengan keluarga Riady memang sangat dekat. Tahun 2002, dalam menyukseskan Proyek Misi 2002, Pat Robertson datang ke WHC di Lippo Karawaci Tangerang.
Persahabatan kedua gembala itu juga merambah dunia bisnis serta berbagai proyek dan agenda misi Kristen global. Keduanya melihat Indonesia bisa menjadi salah satu pusat misi Kristen yang prospektif.
Maka, berdirilah WHC di kawasan bisnis Lippo beserta sejumlah sarana penunjangnya. Ada lembaga pendidikan, seminari, rumah sakit, rumah produksi (production house), dan lembaga misi berkedok sosial lainnya.
Televisi Misionaris, sejak tahun 1998, James dan Pat secara khusus berkongsi mengembangkan International Family Entertainment (IFE) dengan investasi USD 10 juta. IFE bersama Lippo Group dan Malayan United Industries Bhd kemudian membeli 80% saham Chinese Entertainment
Broadcast Ltd yang mengelola jasa layanan TV satelit 24 jam. Stasiun TV misionaris itu punya target menyergap 1,25 milyar audiens berbahasa Mandarin dan Melayu di kawasan Asia Pasifik.
Saat ini, keduanya sedang merancang sebuah televisi misionaris di Indonesia. Namanya belum pasti. Kabarnya, CahayaTV, Gospel Overseas TV, atau HarvestTV. Kru televisi itu kini tengah belajar dan magang di CBN, jaringan televisi misonaris terbesar di AS (mungkin juga dunia) yang didirikan oleh Pat Robertson.
CahayaTV atau apapun namanya bakal tampil menjadi andalan proyek misionaris dengan target ratusan juta warga berbahasa Indonesia dan Melayu. Ini akan bersinergi dengan proyek-proyek James T Riady sebelumnya, seperti pembangunan sekolah-sekolah Kristen di daerah miskin dan terpencil.
Melalui Harvest International Curriculum (HIC), mereka sedang menyiapkan 200 ribu pastor dan pekerja misionaris yang siap bergerilya memurtadkan jutaan Muslim Indonesia.
Tentang tekad James Riady untuk tampil all-out dalam gerakan kristenisasi, pernah dipaparkannya dalam wawancara dengan majalah Fortune pada 23 Juli 2001. James akan berkonsentrasi mengembangkan sekolahnya yang mewah di kawasan bisnis Lippo, serta proyek besar industri media.
Dia juga akan membuka 1.000 sekolah Kristen di desa-desa miskin di seluruh Indonesia. James juga memaparkan bagaimana dia bersama Pat Robertson terobsesi untuk membuka jaringan Kristen di Indonesia dengan WHC sebagai markas utamanya.
Sukses dibidang ekonomi, dan gerakan kristenisasi di Indonesia, melalui berbagai sarana yang dibangun itu, sekarang James Riyadi memasuki tahapan ketiga, yaitu masuk ke dunia politik.
Dengan lobbi di Washington, menurut "Penyambung Lidah Bung Karno", Permadi, sekarang James Riyadi bersama sejumlah konglomerat Cina, ingin mengokohkan genggaman politik dengan menggunakan bonekanya 'Jokowi' yang bakal calon presiden yang akan didukung menjadi calon presiden 2014.
Jika sukses membawa Jokowi ke Istana Negara, James Riyadi dan kelompok konglomerat Cina di Indonesia, bukan hanya sukses menguasai ekonomi dan poliltik, tetapi dengan payung politik dan lobbi di Istana, maka James Riyadi akan semakin leluasa untuk mengembangkan kristen - evengelist di Indonesia. James Riyadi dan Jokowi sama-sama annggota Rotary Club.
Mungkinkah Islam hanya tinggal nama di Indonesia? Dengan begitu luar biasa gerakan kristenisasi James Riyadi yang didukung kekuatan dana dan sarana, serta gereja internasional, termasuk sejumlah lobbi di Washington. [vi]
Rabu, 06 September 2017
Alumnus IPB bersurat ke JKW
Surat dari Rifda (Alumni Fapet IPB) untuk Mr. Presiden :
Respon saya utk speech Presiden di perayaan Dies Natalis IPB.
Assalamualaikum WW Pak Presiden Jokowi.
Saya Rifda Ammarina alumni IPB angkt 20. Alhamdulillah sejak 2005 memperjuangkan promosi dan edukasi pertanian Indonesia lewat Agrinex Expo dan saat ini sedang membangun usaha Pertanian dgn komoditas Rempah Di Maluku Utara dan Hortikultura di Pandeglang Banten.
Tadi jam 6 pagi dr kemang saya ke kebun saya dan skrg masih di jalan menuju Jakarta. Saya memahami mengapa tidak semua alumni IPB berkecimpung di sektor Pertanian, karena pemimpin Negeri ini terutama pemerintahan dalam kepemimpinan Bapak belum cukup berbuat sesuatu yg mendorong investasi di sektor Pertanian sehingga sektor Pertanian mampu memyerap semua tenaga2 alumni IPB dgn gaji yang layak.
Pak Jokowi, taukah Bapak betapa sulitnya mengakses lahan pertanian bagi kami, betapa sulitnya mendapat akses pembiayaan bank dgn agunan lahan pertanian non sawit, betapa sulitnya benih berkualitas dan pupuk dgn harga terjangkau dan betapa tidak pastinya harga jual hasil pertanian krn kebijakan import yg pemerintan Bapak lakukan. Pak, semua itu menjadi kendala untuk menarik lebih banyak pemain baru di sektor pertanian.
Pak Jokowi, taukah Bapak betapa sedikitnya alumni IPB di BUMN krm kalau banyak alumni IPB di bank BUMN maka mustinya mudah pembiayaan kebun buah dgn agunan lahan pertanian, shg bukan kebun besar saja spt sawit tapi juga kebun buah kecilpun bisa dibiayai. Kalau banyak alumni IPB di kementrian Kehutanan dan BPN mustinya mudah akses lahan pertanian bagi kami alumni tanpa harus membeli lahan yang makin tidak murah krm pemguasaan lahan oleh taipan yg lewati batas kewajaran akibat lalainya Pemerintah. Kalau saja banyak alumni IPB di Kementrian Perdagangan bisa jadi akan mudah import di hentikan utk menolong produk pertanian lokal di pasar Indonesia dan eksport. Dan bila banyak alumni IPB di Kementrian Perindustrian rasanya mudah akan hadirnya industri pengolahan di sentra2 produksi Pertanian sehingga harga saat panen tidak merugikan petani.
Pak Jokowi, saya inshaa Allah cukup yakin, kalau saja Bapak copot Menteri Pertanian dan gantikan dgn alumni IPB yg handal maka akan hadir kebijakan2 yg mendorong produktivitas pertanian dgn efisien juga sesuai kebutuhan alias tdk mubazir dan asal2an spt saat ini.
Oh ya Pak. Taukah Bapak berapa banyak BUMN dan berapa banyak alumni di level direktur BUMN? Bandingkan dgn jumlah alumni IPB? Hanya kurang dr 1% yg menjadi direksi BUMN. Jadi daripada Bapak pertanyakan kiprah dan output alumni IPB di Pertanian, mending Bapak ganti Mentan dg alumni IPB dan rubah kebijakan import, pembiayaan pertanian dan akses lahan pertanian.
Semoga pesan ini di teruskan ke pak Jokowi utk sebagai koreksi. Amin YRA
Salam.
Rifda Ammarina
Alumni IPB EO Agrinex Expo.
Respon saya utk speech Presiden di perayaan Dies Natalis IPB.
Assalamualaikum WW Pak Presiden Jokowi.
Saya Rifda Ammarina alumni IPB angkt 20. Alhamdulillah sejak 2005 memperjuangkan promosi dan edukasi pertanian Indonesia lewat Agrinex Expo dan saat ini sedang membangun usaha Pertanian dgn komoditas Rempah Di Maluku Utara dan Hortikultura di Pandeglang Banten.
Tadi jam 6 pagi dr kemang saya ke kebun saya dan skrg masih di jalan menuju Jakarta. Saya memahami mengapa tidak semua alumni IPB berkecimpung di sektor Pertanian, karena pemimpin Negeri ini terutama pemerintahan dalam kepemimpinan Bapak belum cukup berbuat sesuatu yg mendorong investasi di sektor Pertanian sehingga sektor Pertanian mampu memyerap semua tenaga2 alumni IPB dgn gaji yang layak.
Pak Jokowi, taukah Bapak betapa sulitnya mengakses lahan pertanian bagi kami, betapa sulitnya mendapat akses pembiayaan bank dgn agunan lahan pertanian non sawit, betapa sulitnya benih berkualitas dan pupuk dgn harga terjangkau dan betapa tidak pastinya harga jual hasil pertanian krn kebijakan import yg pemerintan Bapak lakukan. Pak, semua itu menjadi kendala untuk menarik lebih banyak pemain baru di sektor pertanian.
Pak Jokowi, taukah Bapak betapa sedikitnya alumni IPB di BUMN krm kalau banyak alumni IPB di bank BUMN maka mustinya mudah pembiayaan kebun buah dgn agunan lahan pertanian, shg bukan kebun besar saja spt sawit tapi juga kebun buah kecilpun bisa dibiayai. Kalau banyak alumni IPB di kementrian Kehutanan dan BPN mustinya mudah akses lahan pertanian bagi kami alumni tanpa harus membeli lahan yang makin tidak murah krm pemguasaan lahan oleh taipan yg lewati batas kewajaran akibat lalainya Pemerintah. Kalau saja banyak alumni IPB di Kementrian Perdagangan bisa jadi akan mudah import di hentikan utk menolong produk pertanian lokal di pasar Indonesia dan eksport. Dan bila banyak alumni IPB di Kementrian Perindustrian rasanya mudah akan hadirnya industri pengolahan di sentra2 produksi Pertanian sehingga harga saat panen tidak merugikan petani.
Pak Jokowi, saya inshaa Allah cukup yakin, kalau saja Bapak copot Menteri Pertanian dan gantikan dgn alumni IPB yg handal maka akan hadir kebijakan2 yg mendorong produktivitas pertanian dgn efisien juga sesuai kebutuhan alias tdk mubazir dan asal2an spt saat ini.
Oh ya Pak. Taukah Bapak berapa banyak BUMN dan berapa banyak alumni di level direktur BUMN? Bandingkan dgn jumlah alumni IPB? Hanya kurang dr 1% yg menjadi direksi BUMN. Jadi daripada Bapak pertanyakan kiprah dan output alumni IPB di Pertanian, mending Bapak ganti Mentan dg alumni IPB dan rubah kebijakan import, pembiayaan pertanian dan akses lahan pertanian.
Semoga pesan ini di teruskan ke pak Jokowi utk sebagai koreksi. Amin YRA
Salam.
Rifda Ammarina
Alumni IPB EO Agrinex Expo.
Minggu, 03 September 2017
Pembersihan Etnik Rohingya
PEMBERSIHAN ETNIK (2/2)
GEOPOLITICAL TUG OF WAR
Sat, 10.26
By : Arifin Mufti
Sejumlah teman (pria dan wanita) ingin mengetahui lebih lanjut tentang Myanmar dan Rohingya (di wilayah Rakhine). Apa boleh buat, karena ditanya terus, maka disajikan secara ringkas – dengan gaya bahasa bebas - supaya mudah .
Tapi bacanya santai saja ya – jangan bawa perasaan – maklum, agak sensi.
Istilah “Tug Of War” dalam olah raga adalah lomba TARIK TAMBANG, atau adu kuat tarik tambang. Dalam geopolitik artinya adu kuat/pengaruh memperebutkan satu wilayah strategis biasanya antara Barat vs China di Asia.
Klasifikasinya, dibawah “proxy war”.
Kita mulai dengan Sidang Tertutup Dewan Keamanan PBB (UNSC) yang dihadiri 15 negara di New York, Rabu 30 Agustus 2017. Inggris, Matthew Rycroft, mengajukan usul mendiskusikan isu pembantaian ROHINGYA di Myanmar. China menolak dengan keras, dan sangat keberatan (AFP, 31/8).
Demikian juga bulan Juni lalu, ketika diusulkan investigasi adanya Pembersihan Etnik di Myanmar oleh tim PBB, China MENOLAK. Bulan Maret sebelumnya juga sama ditolak China. (The New York Times, The Washington Post, The Elevennews).
Tim PBB, bulan Juni, juga tidak bisa masuk Myanmar karena ditolak visanya oleh Pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar didukung China sepenuhnya, sehingga berani menolak (The Eleven).
Menjadi menarik, ketika wakil dari Inggris berkata pada Sidang DK PBB: “ Kami bersama yang mendukung kepemimpinan Aung San Kyi masih respek sebagaimana sebelumnya” (AFP).
Ada banyak kepentingan sejumlah Negara-negara besar di Myanmar yang diwakili Korporasi dunia disana, keamanan investasi. Utamanya Inggris, Amerika, China, Korea Selatan, Uni Eropa dan sejumlah Negara Teluk.
Lalu apakah Pembersihan Etnik Rohingya hanyalah peristiwa insidentil saja?
Jawabnya, tidak.
Oktober 2015, dari dokumen yang bocor di Inggris – “International State Crime Initiative (ISCI) di Queen Mary University di London menyimpulkan bahwa Rohingya yang menduduki wilayah Rakhine State menghadapi ancaman proses genosida tahap akhir. Dokumen yang dimiliki pemerintah Inggris bersumber dari intelijen di Myanmar, memperlihatkan rencana yang menyangkut “pembersihan secara masal yang telah disiapkan oleh Pemerintah Myanmar Tingkatan Tertinggi. Diungkapkan oleh jurnalis Nafeez Ahmad PhD, spesialis “Investigative Report dari The Sydney Morning Herald dan The Age, media dunia di Australia. Dimuat juga di Majalah The Echologist dan Harian lokal di Timur Tengah.
Laporan tersebut meliputi rencana “perkosaan, pembantaian oleh masyarakat, penahanan atas kasus hukum, penyerobotan tanah, pembakaran rumah, isolasi oleh Pemerintahan, menyudutkan Rohingya Muslim dengan sentimen keagamaan (pemeluk Budha vs Muslim), pembakaran, menghabisinya atau mengusirnya. Dimulai dari hak pilihnya dihilangkan, job dan hak memiliki tanah dan diusir atau di eliminasi dengan tidak diberi identitas. Walaupun dalam sejarah, mereka umumnya sudah ada di Myanmar sejak abad ke-8 M.
Itu semua, salah satunya (selain sentimen perbedaan agama) karena wilayah Rakhine dan Sanghan menyimpan, merujuk laporan Departemen Perdagangan dan Investasi Inggris (UKTI), kandungan minyak senilai 3,2 juta barel dan cadangan LNG yang sangat besar – yang diketahui juga oleh KORPORASI Dunia dibidang Energi (Inggris, Amerika, UE, China, Korea Selatan dan sejumlah perusahaan energi Negara Teluk).
Penduduk disana harus pergi, karena akan digunakan sebagai jalur pipa minyak, industri energi dan “Deep Sea Port” akses ke Lautan Hindia.
Contoh saja, “parallel gas pipeline” sejak tahun 2014 telah mengalirkan 4 milyar meter kubik metana dari Myanmar dan Qatar ke China dari pelabuhan Kyaukpyu di Rakhine State (lokasi penduduk Rohingya).
Era Barack Obama, Aung San Suu Kyi dilih sebagai “proxy”, dibina dan didukung oleh Uni Eropa dan Amerika untuk melawan rezim militer dan membendung pengaruh Komunis China, mengamankan asset sejumlah Korporasi, reformasi ekonomi dan politik serta “proses demokratisasi” yang mengarah pada manfaat ekonomi, sejak tahun 2011.
Sehingga akhirnya berhasil, memenangkan Pemilu di tahun 2016, menumbangkan rezim militer – dipuji oleh UE sebagai pemilu demokratis, adil dan transparan , didukung media dunia (media korporat) bisa memenangkan rezim militer dan diangkat sebagai Pemimpin Myanmar (de facto leader). Walaupun, semua menutup mata – hak pilih masyarakat Rohingya tidak diakui – ada jutaan pemilik suara Muslim dinyatakan tidak syah.
Presiden Obama dua kali datang ke Myanmar mengunjungi Aung San Suu Kyi (2012 dan 2014), pertama dalam sejarah Amerika, seorang Presiden dua kali mengunjungi Myanmar. Amerika begitu dekat dengan Myanmar.
Kesalahan Donald Trump.
Begitu Trump dilantik, ia tidak berkomunikasi dengan Aung San Suu Kyi. Padahal Trump melakukan kontak dengan Thailand, Vietnam dan Filpina yang mulai merapat ke China. Menurut staf Kepresidenan, karena dianggapnya, Myanmar tidak akan masalah, tetap berkiblat ke Barat.
Namun, tiba-tiba April 2017, Aung San Suu Kyi mengunjungi Beijing bertemu dengan Pemimpin China, Xi Jinping. Dua kali dalam tahun 2017. Pemerintahan Amerika “grogi”, menurut The Washington Post.
Penasehat Trump menganjurkan agar Wakil Presiden segera datang ke Jakarta, bulan April 2017, sehari setelah pilkada Jakarta, setor muka ke Indonesia. Selain menanyakan Freeport. Sambil membawa pesan dari Trump, bahwa pada November tahun ini, Presiden AS akan hadir pada pertemuan ASEAN.
Dalam kesempatan lain juga berjumpa dengan RI-2, ingin berkunjung ke Masjid Istqlal yang fenomenal. Serta ingin berdiskusi dengan pemuka agama di Indonesia. Dimata, Mike Pence, Indonesia adalah Negara yang memberi inspirasi kepada dunia bagaimana toleransi banyak agama, budaya, etnis diterapkan di Nusantara (CNN, BBC) - disaat Negara lain sedang kesulitan menjaga toleransi dan Islamofobia, termasuk di AS sendiri.
TERLAMBAT
Myanmar sudah sangat dekat dengan China (silent operation) yang membawa YUAN sebagai bantuan dana pinjaman untuk membangun berbagai infrastruktur – termasuk bidang energi diwilayah pemukiman Rohingya, Rakhine State.
The New York Times, bulan Juli melaporkan “ CHINA memberi banyak perhatian ke MYANMAR, sedangkan Trump matanya entah kemana?”
Untuk mengamankan investasi, wilayah tersebut harus stabil dan aman. Lahan harus dibebaskan.
China dan Myanmar memiliki kesamaan pandangan untuk bersikap lebih keras terhadap Rohingya Muslim, menjalankan rencana yang telah ada (The Ecologist). Pipa besar dan panjang yang akan mengalirkan minyak dan LNG ke China dibawah BUMN eneriy China (CNPC). Membangun “deep sea port” di Kyaupyu, di pelabuhan Rakhine wilayah Rohingya yang memberi akses ke Lautan Hindia, senilai, 7.3 milyar dolar – serupa dengan Deep Sea Port yang akan dibangun di Meikarta. Termasuk pembangunan “wilayah Industri” – mengikuti proyek Global China – “One Belt, One Road”. Total senilai 1 T dolar bagi pembangunan Myanmar (TNYT).
Progran “ethnic cleansing” dijalankan makin massif untuk mengusir penduduk Rohingya. Penduduk Rohingya dengan berbagai cara terusir, mengungsi, dihabisi dan sebagian melawan dengan senjata seadanya.
Media Barat dan Myanmar menyebutnya beragam bagi perlawanan Rohingya, milisi, pemberontak, Bengali Radikal dan Inggris menyebutnya “teroris”. Mereka menyerang Polisi untuk diambil senjatanya.
Menurut Nafeez Ahmad, pembersihan etnik akan berlangsung terus. Konflik bukanlah suatu kebetulan, tetapi “by design”.
Setiap laporan PBB di Dewan Keamanan untuk menyelidiki pembantaian penduduk Rohingya di Myanmar, akan ditolak oleh China. Negara-negara Baratpun mendua, tidak sepenuh hati, karena ada kepentingan Korporasi mereka di wilayah konflik dan sumber hidrokarbon, oil, LNG, jalur pipa minyak dan pelabuhan.
Ini laporan The Ecologist lebih lanjut.
"This includes ethnically cleansing the Rohingya coastal communities in Kyaukpyu, Rakhine. "Much of the attention has been on the pipeline's diagonal path across Burma and the role of the military in securing it", reports Forbes. "But there are also concerns about the impact on Kyaukpyu and other coastal areas."
Nafeez Ahmad PhD dari The Sydney Herald Tribune menyebut Rohingya sebagai “korban” Geopolitical Tug Of War" di Asia selain memang sentimen agama yang dikobarkan di Myanmar karena Islamofobia.
Aung San Suu Kyi, seorang wanita (de facto leader), ternyata tidak mencerminkan sebagai Pemenang Noble, tetapi ia seorang politisi yang sangat mungkin terkooptasi atau dibawah pengaruh para Jendral lama yang masih berkuasa di Myanmar dan kini dekat dengan China. (CNNIndonesia 1/9).
“China and Myanmar have also found common cause in their hard line on Muslims” (The New York Times).
"China dan Myanmar juga menemukan penyebab umum dalam garis keras (radikal) mereka terhadap umat Islam" (The New York Times).
Rohingya korban “Geopolitical Tug Of War”, berada di waktu dan tempat yang salah – ada kandungan Hidrokarbon dan tarik-tarikan pengaruh di wilayah ekonomi. (The Ecologist).
Negara-negara yang terlibat di dalamnya tidak akan pernah bisa adil.
Semoga ada jalan untuk menyelamatkan mereka yang tertindas.
Foto 1, credit MCR, kamp Rohingya yang dlhancurkan militer Myanmar, 2016.
GEOPOLITICAL TUG OF WAR
Sat, 10.26
By : Arifin Mufti
Sejumlah teman (pria dan wanita) ingin mengetahui lebih lanjut tentang Myanmar dan Rohingya (di wilayah Rakhine). Apa boleh buat, karena ditanya terus, maka disajikan secara ringkas – dengan gaya bahasa bebas - supaya mudah .
Tapi bacanya santai saja ya – jangan bawa perasaan – maklum, agak sensi.
Istilah “Tug Of War” dalam olah raga adalah lomba TARIK TAMBANG, atau adu kuat tarik tambang. Dalam geopolitik artinya adu kuat/pengaruh memperebutkan satu wilayah strategis biasanya antara Barat vs China di Asia.
Klasifikasinya, dibawah “proxy war”.
Kita mulai dengan Sidang Tertutup Dewan Keamanan PBB (UNSC) yang dihadiri 15 negara di New York, Rabu 30 Agustus 2017. Inggris, Matthew Rycroft, mengajukan usul mendiskusikan isu pembantaian ROHINGYA di Myanmar. China menolak dengan keras, dan sangat keberatan (AFP, 31/8).
Demikian juga bulan Juni lalu, ketika diusulkan investigasi adanya Pembersihan Etnik di Myanmar oleh tim PBB, China MENOLAK. Bulan Maret sebelumnya juga sama ditolak China. (The New York Times, The Washington Post, The Elevennews).
Tim PBB, bulan Juni, juga tidak bisa masuk Myanmar karena ditolak visanya oleh Pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar didukung China sepenuhnya, sehingga berani menolak (The Eleven).
Menjadi menarik, ketika wakil dari Inggris berkata pada Sidang DK PBB: “ Kami bersama yang mendukung kepemimpinan Aung San Kyi masih respek sebagaimana sebelumnya” (AFP).
Ada banyak kepentingan sejumlah Negara-negara besar di Myanmar yang diwakili Korporasi dunia disana, keamanan investasi. Utamanya Inggris, Amerika, China, Korea Selatan, Uni Eropa dan sejumlah Negara Teluk.
Lalu apakah Pembersihan Etnik Rohingya hanyalah peristiwa insidentil saja?
Jawabnya, tidak.
Oktober 2015, dari dokumen yang bocor di Inggris – “International State Crime Initiative (ISCI) di Queen Mary University di London menyimpulkan bahwa Rohingya yang menduduki wilayah Rakhine State menghadapi ancaman proses genosida tahap akhir. Dokumen yang dimiliki pemerintah Inggris bersumber dari intelijen di Myanmar, memperlihatkan rencana yang menyangkut “pembersihan secara masal yang telah disiapkan oleh Pemerintah Myanmar Tingkatan Tertinggi. Diungkapkan oleh jurnalis Nafeez Ahmad PhD, spesialis “Investigative Report dari The Sydney Morning Herald dan The Age, media dunia di Australia. Dimuat juga di Majalah The Echologist dan Harian lokal di Timur Tengah.
Laporan tersebut meliputi rencana “perkosaan, pembantaian oleh masyarakat, penahanan atas kasus hukum, penyerobotan tanah, pembakaran rumah, isolasi oleh Pemerintahan, menyudutkan Rohingya Muslim dengan sentimen keagamaan (pemeluk Budha vs Muslim), pembakaran, menghabisinya atau mengusirnya. Dimulai dari hak pilihnya dihilangkan, job dan hak memiliki tanah dan diusir atau di eliminasi dengan tidak diberi identitas. Walaupun dalam sejarah, mereka umumnya sudah ada di Myanmar sejak abad ke-8 M.
Itu semua, salah satunya (selain sentimen perbedaan agama) karena wilayah Rakhine dan Sanghan menyimpan, merujuk laporan Departemen Perdagangan dan Investasi Inggris (UKTI), kandungan minyak senilai 3,2 juta barel dan cadangan LNG yang sangat besar – yang diketahui juga oleh KORPORASI Dunia dibidang Energi (Inggris, Amerika, UE, China, Korea Selatan dan sejumlah perusahaan energi Negara Teluk).
Penduduk disana harus pergi, karena akan digunakan sebagai jalur pipa minyak, industri energi dan “Deep Sea Port” akses ke Lautan Hindia.
Contoh saja, “parallel gas pipeline” sejak tahun 2014 telah mengalirkan 4 milyar meter kubik metana dari Myanmar dan Qatar ke China dari pelabuhan Kyaukpyu di Rakhine State (lokasi penduduk Rohingya).
Era Barack Obama, Aung San Suu Kyi dilih sebagai “proxy”, dibina dan didukung oleh Uni Eropa dan Amerika untuk melawan rezim militer dan membendung pengaruh Komunis China, mengamankan asset sejumlah Korporasi, reformasi ekonomi dan politik serta “proses demokratisasi” yang mengarah pada manfaat ekonomi, sejak tahun 2011.
Sehingga akhirnya berhasil, memenangkan Pemilu di tahun 2016, menumbangkan rezim militer – dipuji oleh UE sebagai pemilu demokratis, adil dan transparan , didukung media dunia (media korporat) bisa memenangkan rezim militer dan diangkat sebagai Pemimpin Myanmar (de facto leader). Walaupun, semua menutup mata – hak pilih masyarakat Rohingya tidak diakui – ada jutaan pemilik suara Muslim dinyatakan tidak syah.
Presiden Obama dua kali datang ke Myanmar mengunjungi Aung San Suu Kyi (2012 dan 2014), pertama dalam sejarah Amerika, seorang Presiden dua kali mengunjungi Myanmar. Amerika begitu dekat dengan Myanmar.
Kesalahan Donald Trump.
Begitu Trump dilantik, ia tidak berkomunikasi dengan Aung San Suu Kyi. Padahal Trump melakukan kontak dengan Thailand, Vietnam dan Filpina yang mulai merapat ke China. Menurut staf Kepresidenan, karena dianggapnya, Myanmar tidak akan masalah, tetap berkiblat ke Barat.
Namun, tiba-tiba April 2017, Aung San Suu Kyi mengunjungi Beijing bertemu dengan Pemimpin China, Xi Jinping. Dua kali dalam tahun 2017. Pemerintahan Amerika “grogi”, menurut The Washington Post.
Penasehat Trump menganjurkan agar Wakil Presiden segera datang ke Jakarta, bulan April 2017, sehari setelah pilkada Jakarta, setor muka ke Indonesia. Selain menanyakan Freeport. Sambil membawa pesan dari Trump, bahwa pada November tahun ini, Presiden AS akan hadir pada pertemuan ASEAN.
Dalam kesempatan lain juga berjumpa dengan RI-2, ingin berkunjung ke Masjid Istqlal yang fenomenal. Serta ingin berdiskusi dengan pemuka agama di Indonesia. Dimata, Mike Pence, Indonesia adalah Negara yang memberi inspirasi kepada dunia bagaimana toleransi banyak agama, budaya, etnis diterapkan di Nusantara (CNN, BBC) - disaat Negara lain sedang kesulitan menjaga toleransi dan Islamofobia, termasuk di AS sendiri.
TERLAMBAT
Myanmar sudah sangat dekat dengan China (silent operation) yang membawa YUAN sebagai bantuan dana pinjaman untuk membangun berbagai infrastruktur – termasuk bidang energi diwilayah pemukiman Rohingya, Rakhine State.
The New York Times, bulan Juli melaporkan “ CHINA memberi banyak perhatian ke MYANMAR, sedangkan Trump matanya entah kemana?”
Untuk mengamankan investasi, wilayah tersebut harus stabil dan aman. Lahan harus dibebaskan.
China dan Myanmar memiliki kesamaan pandangan untuk bersikap lebih keras terhadap Rohingya Muslim, menjalankan rencana yang telah ada (The Ecologist). Pipa besar dan panjang yang akan mengalirkan minyak dan LNG ke China dibawah BUMN eneriy China (CNPC). Membangun “deep sea port” di Kyaupyu, di pelabuhan Rakhine wilayah Rohingya yang memberi akses ke Lautan Hindia, senilai, 7.3 milyar dolar – serupa dengan Deep Sea Port yang akan dibangun di Meikarta. Termasuk pembangunan “wilayah Industri” – mengikuti proyek Global China – “One Belt, One Road”. Total senilai 1 T dolar bagi pembangunan Myanmar (TNYT).
Progran “ethnic cleansing” dijalankan makin massif untuk mengusir penduduk Rohingya. Penduduk Rohingya dengan berbagai cara terusir, mengungsi, dihabisi dan sebagian melawan dengan senjata seadanya.
Media Barat dan Myanmar menyebutnya beragam bagi perlawanan Rohingya, milisi, pemberontak, Bengali Radikal dan Inggris menyebutnya “teroris”. Mereka menyerang Polisi untuk diambil senjatanya.
Menurut Nafeez Ahmad, pembersihan etnik akan berlangsung terus. Konflik bukanlah suatu kebetulan, tetapi “by design”.
Setiap laporan PBB di Dewan Keamanan untuk menyelidiki pembantaian penduduk Rohingya di Myanmar, akan ditolak oleh China. Negara-negara Baratpun mendua, tidak sepenuh hati, karena ada kepentingan Korporasi mereka di wilayah konflik dan sumber hidrokarbon, oil, LNG, jalur pipa minyak dan pelabuhan.
Ini laporan The Ecologist lebih lanjut.
"This includes ethnically cleansing the Rohingya coastal communities in Kyaukpyu, Rakhine. "Much of the attention has been on the pipeline's diagonal path across Burma and the role of the military in securing it", reports Forbes. "But there are also concerns about the impact on Kyaukpyu and other coastal areas."
Nafeez Ahmad PhD dari The Sydney Herald Tribune menyebut Rohingya sebagai “korban” Geopolitical Tug Of War" di Asia selain memang sentimen agama yang dikobarkan di Myanmar karena Islamofobia.
Aung San Suu Kyi, seorang wanita (de facto leader), ternyata tidak mencerminkan sebagai Pemenang Noble, tetapi ia seorang politisi yang sangat mungkin terkooptasi atau dibawah pengaruh para Jendral lama yang masih berkuasa di Myanmar dan kini dekat dengan China. (CNNIndonesia 1/9).
“China and Myanmar have also found common cause in their hard line on Muslims” (The New York Times).
"China dan Myanmar juga menemukan penyebab umum dalam garis keras (radikal) mereka terhadap umat Islam" (The New York Times).
Rohingya korban “Geopolitical Tug Of War”, berada di waktu dan tempat yang salah – ada kandungan Hidrokarbon dan tarik-tarikan pengaruh di wilayah ekonomi. (The Ecologist).
Negara-negara yang terlibat di dalamnya tidak akan pernah bisa adil.
Semoga ada jalan untuk menyelamatkan mereka yang tertindas.
Foto 1, credit MCR, kamp Rohingya yang dlhancurkan militer Myanmar, 2016.
Langganan:
Postingan (Atom)